Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi's Plot Kaesang Pangarep for Jakarta Regional Head Election

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Dear Readers,

Like a soap opera or a Netflix movie, intervention can have several episodes. Binge watching soap operas or movies can be fun because the stories make people want to know what happens next. But Jokowi’s interventions can endanger democracy. After the ‘success’ of helping his oldest son become vice president, now he wants his youngest son to be deputy governor of Jakarta.

The strategy is similar. Gibran Rakabuming Raka was able to run for the vice-presidency after his uncle, who headed the Constitutional Court, changed the provision in the Election Law concerning the minimum age requirement. Now Kaesang Pangarep, the youngest son, will be able to enter the Jakarta regional head election on November 27 because the Supreme Court has revised the age limits in the relevant General Election Commission regulation. 

Previously, the minimum age to become a candidate for a regional head was 30. The Supreme Court changed it to a minimum of 30 at the time of inauguration. This means there is no age limit at the time of candidacy. Kaesang will turn 30 on December 25. So, if he wins, he will not be hindered by this rule because the inauguration of the governor and deputy governor will be next year.

Who is the gubernatorial candidate that Jokowi is supporting? Ridwan Kamil, who is now a member of the Golkar Party. This has caused problems within Golkar because the party wants Ridwan to run again for governor of West Java. The Gerindra Party supports the idea of Ridwan moving to Jakarta because that party is supporting Dedi Mulyadi, former regent of Purwakarta, who used to be a Golkar man. 

There is only one obstacle: once again, it is Anies Baswedan, who is the most popular candidate in Jakarta. Therefore, the presidential election strategy might be repeated in Jakarta.

The question is, why do leaders of the party in the Indonesia Onward Coalition—Prabowo Subianto’s supporting party coalition—just comply with Jokowi’s desires? His presidential term will end on October 20. After that, he will have no means to ‘strike’ political opponents or restraining allies that do not go along with him, because he does not have a party. Prabowo Subianto and Susilo Bambang Yudhoyono, both former army generals, are also pandering to Jokowi’s desire to stay in power. 

The explanation for their stance could refer to the practice of political cartels that have characterized the party system since the 1998 Reformasi. Parties are owned by individuals, not by a system based on democracy. As a result, parties are prone to being steered for vested interests.

The fact that parties are characterized by cartel politics was explained by Gadjah Mada University political scientist Kuskridho Ambardi in his 2009 book Uncovering Political Cartels. The question is, why do these cartels obey Jokowi, who has no party?

Perhaps it is because of the mutually beneficial relationship between Jokowi and the owners of these parties. Ultimately, they enjoy state resources that Jokowi provides to remain in power.

In this week’s edition, we discuss the details of Jokowi’s intervention and how the coalition is heating up as a result of the plan to pair Ridwan Kamil and Kaesang Pangarep. Happy reading.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Palace Influence in the Jakarta Regional Head Election

Jokowi allegedly tries to thwart Anies Baswedan’s candidacy in the Jakarta gubernatorial election. There are efforts to include Kaesang in the 2024 regional head elections.

The Battle againts the Palace

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

The PDI-P is quietly planning to support Anies Baswedan in the Jakarta gubernatorial election. Other political parties are wavering in their support.

Law

More Suspects in the Railway Corruption Case

The investigation into the railway corruption case has yet to implicate high-ranking officials of the Transportation Ministry. The case ran aground at the hands of KPK investigators.

Economy

Behind Muhammadiyah Fund Withdrawal from Bank Syariah Indonesia

Muhammadiyah withdrew trillions of rupiah from Bank Syariah Indonesia. It was the accumulation of various problems, from operational matters to appointment of commissioners.

Interview

BP Tapera Commissioner Explains the Controversial Income cut for Housing Savings

BP Tapera Commissioner, Heru Pudyo Nugroho, explains the compulsory 3 percent cut of monthly income for the public housing savings scheme.

Read in Tempo Magazine:

Palace Influence in Jakarta Regional Head Election

More Suspects in the Railway Corruption Case

Behind Muhammadiyah Fund Withdrawal from Bank Syariah Indonesia

BP Tapera Commissioner Explains the Controversial Income cut for Housing Savings

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

Jalan rusak di Kalteng yang dikeluhkan ke Jokowi merupakan ruas yang berada di Kereng Pakahi hingga Kampung Melayu sepanjang 80 kilometer.


Tak Berkekuatan Hukum, Begini Efek Mahkamah Rakyat Menurut Mereka yang Terlibat

4 jam lalu

Warga selaku penggugat saat mengikuti People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Tak Berkekuatan Hukum, Begini Efek Mahkamah Rakyat Menurut Mereka yang Terlibat

Mahkamah Rakyat Luar Biasa disebut tetap memiliki impak meski dinilai tak memiliki kedudukan legal dan formal.


9 Poin Mahkamah Rakyat Luar Biasa Gugat Jokowi, Puan, La Nyalla Mattalitti dan 10 Partai Politik

4 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
9 Poin Mahkamah Rakyat Luar Biasa Gugat Jokowi, Puan, La Nyalla Mattalitti dan 10 Partai Politik

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggugat rezim Jokowi pada persidangan rakyat. Apa saja poin-poin yang diajukan ke pengadilan rakyat itu?


Menelisik Alasan Jokowi Meminta Menjaga Turbulensi Politik Jelang Pergantian Kepemimpinan

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Menelisik Alasan Jokowi Meminta Menjaga Turbulensi Politik Jelang Pergantian Kepemimpinan

Jokowi pun mengungkit daya saing Indonesia pada 2024 yang naik signifikan. Merujuk pada data IMD atau World Competitiveness Ranking.


Presiden Jokowi Membangun Rumah Pensiun di Karanganyar, Ini Dasar Peraturannya

5 jam lalu

Rumah pensiun untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berada di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah segera dibangun dan ditargetkan selesai 2025. Foto diambil Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Presiden Jokowi Membangun Rumah Pensiun di Karanganyar, Ini Dasar Peraturannya

Presiden Jokowi mengambil jatah rumah untuk presiden dan wakil presiden yang selesai menjalan tugas dengan membangun kediaman di Karanganyar


BASF Batalkan Investasi Rp42,72 Triliun, Kementerian ESDM: Baru Pernyataan Pers

5 jam lalu

AP/Miguel Villagran
BASF Batalkan Investasi Rp42,72 Triliun, Kementerian ESDM: Baru Pernyataan Pers

Tiga perusahaan menyatakan minat berinvestasi di Tanah Air yaitu BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui perusahaan baterai yang mereka miliki, PowerCo.


Presiden Jokowi Blusukan ke Pasar PPM Sampit, Tegaskan Harga Pangan Stabil

5 jam lalu

Jokowi Minta Daerah Kirim Kelebihan Produksi Beras ke IKN
Presiden Jokowi Blusukan ke Pasar PPM Sampit, Tegaskan Harga Pangan Stabil

Presiden Jokowi cek harga bahan pokok ke pasar Sampit.


Paparkan Hasil Kajian Dampak Tambang untuk Pendidikan, Greenpeace Harapkan Ini dari Prabowo

6 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Paparkan Hasil Kajian Dampak Tambang untuk Pendidikan, Greenpeace Harapkan Ini dari Prabowo

Greenpeace Indonesia bersama lembaga riset Celios meluncurkan hasil kajian dampak industri tambang terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.


Gugat Nawadosa Rezim Jokowi Lewat Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Ini Sejarahnya

6 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Gugat Nawadosa Rezim Jokowi Lewat Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Ini Sejarahnya

Mahkamah Rakyat Luar Biasa mengadili pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam sidang yang berlangsung di Wisma Makara UI, Depok, kemarin.


Intip Kembali Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Karanganyar yang Bakal Dibangun

7 jam lalu

Rumah pensiun untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berada di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah segera dibangun dan ditargetkan selesai 2025. Foto diambil Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Intip Kembali Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Karanganyar yang Bakal Dibangun

Rumah pensiun Presiden Jokowi di Colomadu, Karanganyar, sudah dalam proses pembangunan. Berapa luasnya?