Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi's Plot Kaesang Pangarep for Jakarta Regional Head Election

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Dear Readers,

Like a soap opera or a Netflix movie, intervention can have several episodes. Binge watching soap operas or movies can be fun because the stories make people want to know what happens next. But Jokowi’s interventions can endanger democracy. After the ‘success’ of helping his oldest son become vice president, now he wants his youngest son to be deputy governor of Jakarta.

The strategy is similar. Gibran Rakabuming Raka was able to run for the vice-presidency after his uncle, who headed the Constitutional Court, changed the provision in the Election Law concerning the minimum age requirement. Now Kaesang Pangarep, the youngest son, will be able to enter the Jakarta regional head election on November 27 because the Supreme Court has revised the age limits in the relevant General Election Commission regulation. 

Previously, the minimum age to become a candidate for a regional head was 30. The Supreme Court changed it to a minimum of 30 at the time of inauguration. This means there is no age limit at the time of candidacy. Kaesang will turn 30 on December 25. So, if he wins, he will not be hindered by this rule because the inauguration of the governor and deputy governor will be next year.

Who is the gubernatorial candidate that Jokowi is supporting? Ridwan Kamil, who is now a member of the Golkar Party. This has caused problems within Golkar because the party wants Ridwan to run again for governor of West Java. The Gerindra Party supports the idea of Ridwan moving to Jakarta because that party is supporting Dedi Mulyadi, former regent of Purwakarta, who used to be a Golkar man. 

There is only one obstacle: once again, it is Anies Baswedan, who is the most popular candidate in Jakarta. Therefore, the presidential election strategy might be repeated in Jakarta.

The question is, why do leaders of the party in the Indonesia Onward Coalition—Prabowo Subianto’s supporting party coalition—just comply with Jokowi’s desires? His presidential term will end on October 20. After that, he will have no means to ‘strike’ political opponents or restraining allies that do not go along with him, because he does not have a party. Prabowo Subianto and Susilo Bambang Yudhoyono, both former army generals, are also pandering to Jokowi’s desire to stay in power. 

The explanation for their stance could refer to the practice of political cartels that have characterized the party system since the 1998 Reformasi. Parties are owned by individuals, not by a system based on democracy. As a result, parties are prone to being steered for vested interests.

The fact that parties are characterized by cartel politics was explained by Gadjah Mada University political scientist Kuskridho Ambardi in his 2009 book Uncovering Political Cartels. The question is, why do these cartels obey Jokowi, who has no party?

Perhaps it is because of the mutually beneficial relationship between Jokowi and the owners of these parties. Ultimately, they enjoy state resources that Jokowi provides to remain in power.

In this week’s edition, we discuss the details of Jokowi’s intervention and how the coalition is heating up as a result of the plan to pair Ridwan Kamil and Kaesang Pangarep. Happy reading.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Palace Influence in the Jakarta Regional Head Election

Jokowi allegedly tries to thwart Anies Baswedan’s candidacy in the Jakarta gubernatorial election. There are efforts to include Kaesang in the 2024 regional head elections.

The Battle againts the Palace

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

The PDI-P is quietly planning to support Anies Baswedan in the Jakarta gubernatorial election. Other political parties are wavering in their support.

Law

More Suspects in the Railway Corruption Case

The investigation into the railway corruption case has yet to implicate high-ranking officials of the Transportation Ministry. The case ran aground at the hands of KPK investigators.

Economy

Behind Muhammadiyah Fund Withdrawal from Bank Syariah Indonesia

Muhammadiyah withdrew trillions of rupiah from Bank Syariah Indonesia. It was the accumulation of various problems, from operational matters to appointment of commissioners.

Interview

BP Tapera Commissioner Explains the Controversial Income cut for Housing Savings

BP Tapera Commissioner, Heru Pudyo Nugroho, explains the compulsory 3 percent cut of monthly income for the public housing savings scheme.

Read in Tempo Magazine:

Palace Influence in Jakarta Regional Head Election

More Suspects in the Railway Corruption Case

Behind Muhammadiyah Fund Withdrawal from Bank Syariah Indonesia

BP Tapera Commissioner Explains the Controversial Income cut for Housing Savings

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

30 menit lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

Sedikitnya ada empat pesawat telah dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan Bandara VVIP di IKN.


Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

4 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

Jokowi mengungkapkan tak jadi pindah ke IKN dalam waktu dekat, sebelumnya ia rencanakan juli ini. Ini beberapa alasannya.


Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru.


Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

19 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

Jumlah pendaftar seleksi calon anggota Kompolnas mencapai 137 orang.


Kaesang Diprediksi Bakal Menguat di Pilgub Jateng Setelah Sudaryono Dilantik Jadi Wamentan

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonedia (PSI), Kaesang Pangarep, disambut Ketua Umum Golkar Airlanggar Hartarto saat mengunjungi markas Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kaesang Diprediksi Bakal Menguat di Pilgub Jateng Setelah Sudaryono Dilantik Jadi Wamentan

Saat ditanya wilayah mana yang cocok untuk Kaesang, Presiden Jokowi yang notabene ayahnya, mengatakan Jakarta dan Jateng sama-sama bagus.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

20 jam lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

23 jam lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

23 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

1 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Dukungan Projo kepada sejumlah calon yang akan maju dalam Pilkada 2024 adalah dukungan dalam upaya melaksanakan program keberlanjutan Jokowi.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

1 hari lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.