Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serangan Ransomware ke Pusat Data Nasional Berimbas pada 210 Lembaga Negara

image-gnews
Ransomware hasil pengembangan varian LockBit 3.0 menyusup hingga ke jantung data negara.
Ransomware hasil pengembangan varian LockBit 3.0 menyusup hingga ke jantung data negara.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Saat Ransomware Menyusup hingga ke Pusat Data Negara

Ransomware hasil pengembangan varian LockBit 3.0 menyusup hingga ke jantung data negara. Ada permintaan tebusan Rp 131 miliar.

Rentan Keamanan Pusat Data Nasional. Apa Dampaknya?

Masyarakat bisa menggugat atas lumpuhnya berbagai layanan publik akibat serangan peretas ke Pusat Data Nasional.

Lingkungan

KLHK: Karbon Harus Dikuasai Negara

Pasar karbon kisruh dengan pencabutan izin dan pembekuan kerja sejumlah pelaku usaha restorasi ekosistem. Apa dalih KLHK?

Ekbis

Bersitegang Soal Bantuan Sosial

Saat peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Kamis lalu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kembali menyinggung masalah lama soal data bantuan sosial yang tidak akurat. Akibatnya, 46 persen bansos diklaim salah sasaran. Kementerian Sosial lantas membantahnya. Mengapa data Bappenas dengan Kemensos berbeda?

Hukum

Aparat Pencabut Nyawa: Mengapa Polisi dan Tentara Makin Brutal kepada Masyarakat?

Penganiayaan oleh aparat terus terjadi. Kasus terbaru mengorbankan dua nyawa anak di Padang dan Medan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Opini

Syarat Indonesia jadi Negara Maju

Perekonomian Indonesia dianggap cukup stabil dan sehat. Apakah Indonesia siap menjadi negara maju?

Editorial

Gagap Menjaga Pusat Data

Pusat Data Nasional lumpuh akibat peretasan. Tanda lemahnya ketahanan digital pemerintah.

Baca selengkapnya di Koran Tempo: 

Saat Ransomware Menyusup hingga ke Pusat Data Negara

Rentan Keamanan Pusat Data Nasional. Apa Dampaknya?

Bersitegang Soal Bantuan Sosial

Aparat Pencabut Nyawa: Mengapa Polisi dan Tentara Makin Brutal kepada Masyarakat?

KLHK: Karbon Harus Dikuasai Negara

Gagap Menjaga Pusat Data

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

4 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

Menkopolhukam memastikan kelanjutan pembangunan PDN di tiga lokasi.


6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

6 hari lalu

Aulia Postiera penggiat Security IT atau keamanan siber dan eks penyidik KPK. Foto: istimewa
6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

Tak kurang dari 6 juta data NPWP jebol diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta. Data itu termasuk milik JOkowi, Gibran, dan 23 pejabat lain


Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

14 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin


Pernyataan Jokowi Kontradiktif Soal Putusan MK, Dulu Katanya Final dan Mengikat, Sekarang...

36 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pernyataan Jokowi Kontradiktif Soal Putusan MK, Dulu Katanya Final dan Mengikat, Sekarang...

Jokowi menuai sorotan usai menanggapi keputusan DPR yang menganulir putusan MK soal UU Pilkada. Dulu Putusan MK disebutnya final dan mengikat.


Pembangunan PSN PDN Kominfo di Batam Ditunda, Begini Respons Pengelola KEK Nongsa Digital Park

59 hari lalu

Lokasi pembangunan PDN Kominfo yang dikabarkan ditunda di KEK Nongsa Digital Park. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pembangunan PSN PDN Kominfo di Batam Ditunda, Begini Respons Pengelola KEK Nongsa Digital Park

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bakal tertunda hingga tahun 2026.


Komunitas Internet Asia Pasifik Bahas Peretasan Pusat Data Nasional di Bali

23 Juli 2024

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Komunitas Internet Asia Pasifik Bahas Peretasan Pusat Data Nasional di Bali

Komunitas internet Asia Pasifik membahas keamanan siber di Bali, hari ini. Peretasan Pusat Data Nasional ikut dibahas.


Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

20 Juli 2024

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

Sosok Hokky Situngkir yang dilantik jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo kemarin dikenal sebagai Bapak Kompleksitas Indonesia.


Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

20 Juli 2024

Hokky Situngkir launch. Doc. KOMUNIKA ONLINE
Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi langsung memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir sehari setelah dilantik.


Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

20 Juli 2024

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

Budi Arie Setiadi melantik Hokky Situngkir sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika yang baru.


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

19 Juli 2024

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.