Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Targeting Hasto Kristiyanto for Harun Masiku Bribery Case

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

The drama and political intrigue surrounding the presidential election are far from over. The Corruption Eradication Commission (KPK) has reopened the case of Harun Masiku, a politician from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) who allegedly bribed a General Election Commission (KPU) commissioner to secure a seat in the parliament through the interim replacement mechanism. Harun disappeared and the KPK accused PDI-P Secretary-General Hasto Kristiyanto of hiding him.

Back in 2020, KPK had planned to arrest Hasto, who was at the Police Staff College complex in South Jakarta. However, at that time, the PDI-P was still in power. Instead of being able to detain Hasto, the KPK investigators themselves were interrogated by several police officers.

Since then, the hunt for Harun Masiku, who suddenly disappeared, has begun to fade away. And Hasto Kristiyanto has never been questioned. The 2024 general elections have shifted the political landscape. President Joko Widodo, who became the boss of the KPK after the revision of the KPK Law curtailed the independence of the institution in 2019, parted ways with the PDI-P in the presidential election. The KPK then sprang into action and resumed the Hasto investigation.

The PDI-P is no longer the ruling party. Jokowi now has the Indonesian Solidarity Party (PSI) and is the main supporter Prabowo Subianto, the Chairman of the Gerindra Party. He has proposed his son, Gibran Rakabuming Raka, as Prabowo’s running mate. Jokowi’s maneuvers have infuriated the PDI-P elite. Hasto often criticizes the conduct of the elections and the threat to democracy posed by Jokowi’s nepotism.

These criticisms have led to Hasto being repeatedly questioned by the KPK. Even his assistant’s books and mobile phones were seized by KPK investigators. Within the PDI-P, Hasto’s position as Secretary-General—or the number two after Chairperson Megawati Soekarnoputri—is now under threat. He will be dismissed or will have to resign as a result of this KPK investigation.

The investigation by the KPK is a good thing, although it appears politically motivated. Bringing clarity to the Harun Masiku bribery case will shed light on the facts. It will also reveal the extent of Hasto’s involvement in bribing the KPU commissioner. Regardless of its political motives, investigating Hasto until the KPK finds and apprehends Harun Masiku is crucial to ensuring accountability for their corruption.

In this week’s edition, we delve into the intrigues behind the questioning of Hasto Kristiyanto. We also provide in-depth coverage investigating the suspicious death of Vina Dewi Arsita eight years ago. The public has been led to believe she was raped and murdered by a motorcycle gang allegedly linked to the family of former Police Chief Gen. Dai Bachtiar.

We reexamine the death of Vina by studying the autopsy results and court documentation.

Enjoy the magazine.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Hasto Kristiyanto Questioned by the KPK over the Harun Masiku Bribery Case

The KPK questioned Hasto Kristiyanto again in connection with the Harun Masiku bribery case. Is it true that this is the result of the Presidential Palace interfering?

The Pursuit of Harun Masiku

The KPK actually knows Harun Masiku’s location. He was once in Moro rebel territory in the Philippines.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Law

No Stab Wounds on Eky and Vina

The post-mortem and autopsy results of Eky and Vina’s death did not mention sharp weapon injuries. There is also doubt about the sperm found in Vina’s body.

Economy

Behind Tokopedia's Mass Layoffs

Tokopedia made significant cuts in its workforce following its business consolidation with TikTok. A consequence of inefficient business operation.

Interview

Monsignor Ignatius Suharyo: Don’t Bring Religion into Business

Ignatius Suharyo explains the Catholic Church’s stance on the planned issuance of mining permits to mass organizations. He considers mining activities destructive to the environment.

Read on Tempo Magazine: 

Hasto Kristiyanto Questioned by the KPK over the Harun Masiku Bribery Case

The Pursuit of Harun Masiku

No Stab Wounds on Eky and Vina

Behind Tokopedia's Mass Layoffs

Monsignor Ignatius Suharyo: Don’t Bring Religion into Business

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW Dukung Penyelidikan Obstruction of Justice dalam Pelarian Harun Masiku

11 menit lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
ICW Dukung Penyelidikan Obstruction of Justice dalam Pelarian Harun Masiku

ICW meyakini ada pihak-pihak yang dapat dijerat dengan UU Tipikor berkaitan obstruction of justice dalam pelarian Harun Masiku.


Rossa Purbo Bekti Sudah Diperiksa Dewas KPK Setelah Dilaporkan Stas Hasto

35 menit lalu

Kusnadi (tengah) dan tim kuasa hukumnya melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Rossa Purbo Bekti Sudah Diperiksa Dewas KPK Setelah Dilaporkan Stas Hasto

Juru bicara KPK mengkonfirmasi bahwa penyidik Rossa Purbo Bekti sudah dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK.


Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

4 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

KPK menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang menghubungkan kasus Wali Kota Semarang dengan Pilkada Serentak.


Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto mengklaim tak tahu menahu soal kasus korupsi DJKA Kemenhub.


Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

9 jam lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terakhir kali mengirim berkas perkara Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Januari lalu.


Disebut Hasto PDIP Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Bivitri Susanti Pilih Tetap Jadi Akademisi

9 jam lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Disebut Hasto PDIP Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Bivitri Susanti Pilih Tetap Jadi Akademisi

Hasto menyebut nama Bivitri Susanti meroket usai membintangi film Dirty Vote besutan sutradara Dandhy Laksono pada Februari 2024.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

23 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

23 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

1 hari lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.