Setelah mayoritas hakim konstitusi menolak gugatan dugaan kecurangan Pemilu 2024, Prabowo Subianto resmi menjadi presiden terpilih. Ia punya waktu hingga Oktober untuk menimbang dan menyusun kabinet Prabowo dalam pemerintahannya. Elite-elite partai pendukungnya pun segera berebut menyorongkan nama untuk menduduki sejumlah kursi empuk kementerian.
Ada tiga lingkaran “orang dekat Prabowo”: elite partai pendukung sejak awal Pemilu, para pendukung dari luar partai, dan kini politikus pendukung rival Prabowo yang diajak masuk ke dalam koalisi. Prabowo berhasrat meneruskan cara Jokowi membangun pemerintahan: koalisi besar untuk mengawal pemerintahannya.
Sejauh ini, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah kedip-kedip mengincar kursi menteri. Kedua partai merupakan pengusung calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Jika dua partai ini masuk koalisi Prabowo, praktis partai di luar pemerintahan hanya tersisa PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera karena PPP masih berjuang menyoal perolehan suara mereka di Mahkamah Konstitusi yang tak cukup lolos ke Senayan.
Dengan koalisi mayoritas itu, Prabowo bakal mendapat sokongan penuh. Namun, ia kini dibuat rungsing mengakomodasi dukungan berlimpah itu. Partai-partai pendukungnya berebut sejumlah kursi empuk dan strategis seperti Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Menteri Perindustrian.
Oya, di luar tiga lingkaran itu, ada lingkaran keempat: Presiden Joko Widodo. Merasa punya saham atas kemenangan Prabowo, Jokowi juga menyorongkan beberapa nama orang kepercayaannya masuk kabinet Prabowo. Bahlil Lahadalia, elite baru di lingkaran Jokowi yang mengakomodasi kepentingannya, masuk gelanggang sebagai calon Menteri ESDM.
Kehadiran Bahlil cukup resisten di lingkaran dekat Prabowo. Kebijakannya mencabut sejumlah izin tambang membuat sejumlah elite dari beragam partai mengernyitkan dahi kepadanya. Sejumlah nama lain wara-wiri disorongkan ke meja Prabowo.
Para politisi pun bermanuver bahwa Prabowo akan membentuk kabinet besar dengan menambah sejumlah pos baru. Sejumlah kementerian akan kembali dipecah agar jumlah kabinet bertambah menjadi 38 atau 40. Bahkan untuk mengakomodasi keinginan seluruh partai, setiap menteri akan dibuatkan pos wakil menteri.
Selain keriuhan berebut kursi menteri, di edisi pekan ini kami juga menerbitkan liputan tentang akuntabilitas pembelian dan pemakaian alat sadap dari Israel oleh aparat negara. Liputan ini hasil kerja sama dengan media Israel dan konsorsium media internasional.
Selamat membaca.
Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi
Baca selengkapnya di Majalah Tempo:
- Kursi-kursi di Kabinet Prabowo yang Diperebutkan Para Politikus
- 'Satu Dulu, Melobinya Susah': Siapa Saja Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran?
- Kursi Menteri untuk Lawan Politik: Mengapa Prabowo Ingin Merangkul Semua Partai?
- Janji Sandiaga Uno: Iuran Wisata Tak Dibebankan ke Tiket Pesawat
- Resep Shin Tae-yong Membawa Garuda Muda ke Semifinal Piala Asia U-23
- Dari War Takjil ke Toleransi: Cara Pemuka Agama Mempromosikan Kerukunan Beragama
