Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CekFakta #247 Bekerja Membendung Kabar Palsu Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Selama hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, Cek Fakta Tempo melakukan proses pemantauan mis/disinformasi bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).

Hoaks berseliweran tak hanya saat menjelang Pemilu, namun saat hari-H pemungutan suara. Seperti apa gambaran mis/disinformasi yang turut mencemari informasi selama hari pemilihan umum di negara kita?

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Bekerja Membendung Kabar Palsu Pemilu 2024

Sejak pukul 05.00 hingga 20.00 WIB, jurnalis dari 25 media bekerja bersama melakukan patroli hoaks di media sosial dan aplikasi perpesanan. Media-media mitra CekFakta.com ini, termasuk Tempo, sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam.

Selama 12 jam, para pemeriksa fakta mengecek kebenaran hoaks yang dikirimkan pembaca ke nomor pengaduan (tipline) CekFakta.com WhatsApp +62 811-1000-0579. Selain nomor itu, tim Cek Fakta Tempo juga membuka nomor tipline dengan chatbot di https://wa.me/+6281315777057 

Usai pemeriksaan fakta, konten dari ratusan jurnalis diverifikasi final oleh tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo, sebelum diunggah ke situs CekFakta.com. Media mitra lain yang tergabung dalam koalisi, bisa merepublikasi artikel yang sudah dimuat di situs CekFakta.com.

Koordinator periksa fakta kolaboratif ini, Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. Dibandingkan Pemilu 2019, proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang, karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara. Sehingga, pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan.

“Setiap kali hari-H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya. 

Tim Cek Fakta Tempo yang terdiri dari 9 orang, mempublikasikan 15 artikel cek fakta. Beberapa hoaks menggunakan modus daur ulang hoaks Pemilu periode sebelumnya. Seperti suasana penghitungan suara yang ternyata terjadi pada Pemilu 2019, atau momen Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mencoblos pada Pemilu 2019.

Namun ada pula video yang dikirimkan ke tipline merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Salah satunya video petugas KPPS di TPS 17 Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan menunjukkan surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah tercoblos sebelum pemilihan berlangsung.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyatakan bahwa partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta hari-H ini, menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media.

Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. Seluruh rangkaian kegiatan cek fakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Munir Menyatakan Prabowo Tidak Bersalah dalam Penculikan Aktivis 1998?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebuah konten beredar di WhatsApp, Twitter dan Facebook, yang diklaim bahwa Munir dibunuh satu bulan setelah memberi kesaksian bahwa Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat pelanggaran HAM, yakni penculikan aktivis 1998. Konten tersebut berisi video saat Munir Said Thalib dalam acara talkshow di salah satu media televisi. 

| Hasil Pemeriksaan fakta

Artikel ini akan memverifikasi dua hal:

  1. Benarkah Munir dibunuh setelah talkshow televisi tersebut?
  2. Benarkah dalam talkshow tersebut Munir mengatakan bahwa Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat pelanggaran HAM?

Baca selengkapnya

Waktunya Trivia!

Benarkah Lansia di Madura Dipengaruhi Saat Mencoblos?

Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan seorang ibu lanjut usia (lansia) berbahasa Madura, yang terlihat berada di bilik suara. Juga terlihat beberapa surat suara calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam video tersebut, ia dipandu oleh seseorang untuk mencoblos salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mari kita cek faktanya!

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial didominasi dengan isu pemilu dan laporan dugaan kecurangan pemilu. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

23 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


CekFakta #260 Tantangan dan Upaya Pemeriksaan Fakta

1 hari lalu

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock
CekFakta #260 Tantangan dan Upaya Pemeriksaan Fakta

Pemeriksaan fakta berkembang seiring dengan pertumbuhan infrastruktur digital dan media sosial. Sehingga ikut menemui beragam tantangan.


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.