Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Skandal Mahkamah Konstitusi

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

Halo pembaca,

Edisi pekan ini mengulas lebih dalam apa yang terjadi ruang permusyawaratan hakim konstitusi ketika memutus gugatan pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum. Kita tahu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu sehingga syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden bertambah menjadi mereka yang pernah terpilih dalam pemilihan umum.

Maka jika ada kepala daerah belum cukup usia minimal 40 tahun, ia bisa tetap menjadi kandidat calon presiden atau wakil presiden. Gugatan itu jelas menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, anak sulung Presiden Joko Widodo. Ayahnya ingin Gibran maju menjadi kandidat untuk meneruskan kepemimpinannya.

Gibran didorong menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Ia Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi memilih mendukung Prabowo dibanding koleganya di PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Konfliknya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat keluarga Jokowi mengalihkan cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Pengadilan gugatan itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang tak lain adik ipar Jokowi. Hubungan keluarga ini jelas mengandung konflik kepentingan, melanggar etik, bahkan melanggar undang-undang. 

Rupanya, apa yang terjadi di balik putusan itu tak semata konflik kepentingan. Ada pelanggaran lebih berat dari itu. Kami mengulasnya secara detail drama di baliknya. Juga pertarungan politik di koalisi Prabowo Subianto. Nama Gibran timbul-tenggelam karena reaksi negatif publik yang keras dan meluas atas putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi dan PDIP agaknya sudah hampir pasti pisah jalan. Gibran bahkan disorongkan oleh Golkar yang bersedia menerimanya, setelah PDIP tak lagi memedulikannya. Bisakah Prabowo-Gibran memenangi Pemilu 2024 sehingga Jokowi tak harus menjabat tiga periode untuk melanggengkan kekuasaannya?

Di luar peristiwa politik yang menggemaskan, kami menulis soal-soal lain yang menghibur. Ada reportase panjang tentang rahasia panjang umur penduduk Cianjur, Yogyakarta, dan Madura. Juga ulasan film-film sineas Palestina di tengah gempuran Israel. 

Selamat membaca,

Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif

Bagaimana Anwar Usman Mengatur Putusan MK?

Manuver Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden. Melapangkan jalan Gibran Rakabuming Raka.

Siapa Calon Wakil Presiden Prabowo?

Putusan Mahkamah Konstitusi membuat koalisi partai pengusung Prabowo Subianto goyah. Penolakan terhadap Gibran Rakabuming Raka menguat.

Mengapa Megawati Memilih Mahfud Md?

Megawati Soekarnoputri memilih Mahfud Md sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sengaja meninggalkan Jokowi?

Modus Kasus Syahrul

KPK mengusut pencucian uang mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Diduga masuk lewat rekening anak dan cucu.

Uji Coba Tanding dalam Hawa Dingin

Tim nasional sepak bola U-17 berlatih tanding di Jerman, yang memasuki musim dingin. Tujuh laga uji coba melawan klub setempat.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

8 jam lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.


207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

9 jam lalu

Suasana sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

Sebanyak 207 perkara sengketa pileg di MK berpotensi tidak dilanjutkan. Apa sebabnya?


Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

1 hari lalu

Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

Demokrasi Indonesia makin terancam. Kali ini lewat revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

2 hari lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

3 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

MKMK masih mendalami pokok laporan terhadap Anwar Usman. Namun, pemeriksaan belum bisa dilakukan.


Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

4 hari lalu

Pelantikan anggota MKMK, Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih, Selasa, 24 Oktober 2023.  Humas MKRI/Panji
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.


Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

4 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.


Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

4 hari lalu

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Imin, Hamdan Zoelva usai menghadiri Deklarasi Rakyat Militan Anies di Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.


Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

4 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?


MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.