Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Kaesang Pangarep Jadi Calon Wali Kota Depok Menambah Kuat Dinasti Politik Jokowi

image-gnews
Sikap Jokowi yang tak mencegah anak-anaknya masuk dunia politik ketika ia masih menjabat-dinilai tak elok dan tak etis.
Sikap Jokowi yang tak mencegah anak-anaknya masuk dunia politik ketika ia masih menjabat-dinilai tak elok dan tak etis.
Iklan

Suatu malam saya bertamu kepada seorang politikus Dewan Perwakilan Rakyat dari satu partai besar pendukung pemerintah. Dalam obrol-obrolan santai itu, dia mengungkapkan kegusaran tentang makin maraknya dinasti politik. Ia bilang, dinasti dalam politik menutup peluang politikus yang tak punya koneksi ke kekuasaan.

Ia menyebut “dinasti politik”. Ini istilah yang telah mengembang. Anda mungkin berpandangan dinasti politik seperti kerajaan yang menurunkan kekuasaan kepada anak dan cucunya. Tapi istilah ini hanya sebutan, yang bisa dipakai untuk merujuk politisi yang menyebar kekuasaan melalui sanak familinya. Mereka memanfaatkan kekuasaan untuk meraih suara dalam sistem demokrasi.

Apa yang menjadi kegusaran politisi itu kini terlihat semakin nyata dengan makin gencarnya Kaesang Pangarep hendak menjadi calon Wali Kota Depok. Partai dan relawan pendukung ayahnya, Presiden Joko Widodo, siap menyokong di belakang Kaesang. Ia hendak meniru kakaknya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo, dan kakak iparnya, Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan.

Jika ditambah dengan adik iparnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, betapa kuat kekuasaan keluarga Jokowi. Rasanya tak ada presiden yang punya kekuasaan sekuat Jokowi. Soeharto bahkan harus membangun manajemen kekuasaan untuk berkuasa 32 tahun. Sementara Jokowi, dalam 10 tahun, bisa membangun kekuasaan melalui jejaring keluarga.

Tentu saja tak ada yang salah secara hukum. Anak, menantu, adik ipar Jokowi sedang menjalankan hak konstitusional warga negara. Tapi dalam demokrasi apa yang dilakukan Jokowi—setidaknya tak mencegah anak-anaknya masuk dunia politik ketika ia masih menjabat—tak elok dan tak etis. Meski tak memerintahkannya secara langsung, kekuasaan sebagai presiden bisa menjadi modal besar bagi keluarganya terpilih.

Dengan begitu, arena politik menjadi tidak adil dan setara. Kader partai muncul secara instan, bukan karena prestasinya hidup dan mendampingi masyarakat. Jika sudah begitu, demokrasi Indonesia tak kunjung sehat karena tak berisi politisi-politisi yang punya pengalaman dengan problem-problem riil di masyarakat.

Keadaan seperti itulah yang dikeluhkan politisi senior partai pemerintah yang mengobrol dengan saya suatu malam terang bulan beberapa pekan lalu. Kami mengulas sepak terjang Kaesang Pangarep dalam politik dan bisnis. Jika terdengar seperti anak-anak Suharto, mungkin hanya kebetulan belaka. Selamat membaca.

Stefanus Pramono

Redaktur Pelaksana

Manuver Mencalonkan Kaesang Menjadi Wali Kota Depok

Dinasti politik Jokowi bakal menguat seiring dengan niat Kaesang Pangarep menjadi calon wali kota Depok. 

Cara Gibran Rakabuming Raka Menjadi Gubernur

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution berpeluang menjadi calon gubernur. 

Dari Mana Modal Bisnis Kaesang Pangarep

Jejaring bisnis anak-anak Jokowi tersebar dari sajian kuliner hingga saham.

Mengapa Politik Dinasti Jokowi Berbahaya

Rencana Kaesang Pangarep maju dalam pilkada Depok menabalkan dinasti politik Jokowi. Skenario mempertahankan kekuasaan?

Siapa Jaringan Penyelundup Sisik Tenggiling

Dua kelompok penyelundup sisik tenggiling ditangkap di tiga kota.

Kematian Misterius Seniman Malang

Dewan Kesenian Malang dituduh menutupi penyebab kematian Agus Salim alias Gimbo.

Diplomasi Menyelamatkan Tenggiling

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Jet Pribadi Kaesang Pangarep, dari Sorotan Publik hingga Maju Mundur KPK Minta Klarifikasi

2 jam lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Kasus Jet Pribadi Kaesang Pangarep, dari Sorotan Publik hingga Maju Mundur KPK Minta Klarifikasi

Anak Jokowi, Kaesang dan Erina Gudono menjadi sorotan publik setelah dikabarkan bepergian ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.


Presiden Jokowi Bakal Hadiri Peresmian Pembukaan MTQ Nasional di Samarinda

2 jam lalu

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu, 8 September 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Bakal Hadiri Peresmian Pembukaan MTQ Nasional di Samarinda

Jokowi akan membuka MTQ XXX di Stadion Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda, pada Ahad malam, 8 September 2024.


Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

2 jam lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen


Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) mengembalikan bola saat bertanding di tengah kegiatan pemberian surat rekomendasi kepada calon kepala daerah (Cakada) 2024 di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024. PSI memberikan surat rekomendasi kepada 11 calon kepala daerah yaitu wilayah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Kota Tual, Kabupaten Nias, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Dompu, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Teluk Bintuni. ANTARA FOTO/Fauzan
Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

KPK terlihat ragu panggil Kaesang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Nurul Ghufron dan Alexander Marwata beda sikap?


Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

12 jam lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

13 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

22 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

22 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

1 hari lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

1 hari lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.