Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CekFakta #212 Memantau Pemilu di Media Sosial

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Di masa Pemilu, jagat maya pun menjadi ajang pertarungan antarkandidat. Apalagi menurut Digital News Report 2022 yang dirilis Reuters Institute, aplikasi perpesanan WhatsApp menempati urutan pertama aplikasi media sosial yang memiliki banyak pengguna, diikuti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Namun, jangan sampai Pemilu malah justru memanaskan situasi isi kepala kita. Agar waspada, seberapa penting memantau platform media sosial?

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

CekFakta (29)

Memantau Pemilu di Media Sosial

Ciri khas gangguan informasi seputar Pemilihan Umum, adalah kabar kibul yang sengaja diciptakan untuk mempengaruhi keputusan warga negara dan hasil Pemilu dengan memperkeruh suasana. Motifnya pun beragam, salah satunya untuk mendulang keuntungan finansial alias cuan.

Menjelang Pemilu 2024 mendatang, pemantauan atau monitoring media sosial perlu dilakukan untuk menganalisis potensi sebaran gangguan informasi pada saat pemilihan umum. Dikutip dari buku “Gangguan Informasi, Pemilu, dan Demokrasi” oleh AJI Indonesia, topik hoaks yang dipantau bisa jadi berbeda berdasarkan fase Pemilu yang sedang berjalan. 

Ada tiga fase dengan topik pantauan yang berbeda-beda, yaitu: 

  1. Fase Kampanye: biasanya beredar narasi yang mendiskreditkan, bermuatan narasi ujaran kebencian, dan informasi yang dibuat bertujuan membingungkan pemilih. 
  2. Fase Hari Pemungutan Suara: menekan suara kelompok tertentu melalui disinformasi atau ujaran kebencian; menyebarkan informasi menyesatkan soal teknis pemungutan suara (bagaimana cara memilih, kapan, dan dimana menggunakan hak suara).
  3. Fase Pasca-Pemungutan Suara: memunculkan keraguan terhadap integritas hasil pemungutan suara; menyebarkan informasi yang salah soal gugatan hasil pemilu, dan lain-lain.

Memang tak mudah untuk mengenali siapa saja di balik gangguan informasi yang perlu dipantau di media sosial. Selain aktor politik, media, dan influencer politik, orang-orang di balik hoaks ini bisa terdiri dari akun yang resmi, akun yang menunjukkan afiliasi tidak jelas, dan akun palsu alias fake account.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Haris Azhar Kritik Luhut karena Tidak Diberi Saham?

Sebuah akun Facebook membagikan narasi bahwa Haris Azhar mengkritik Luhut Binsar Pandjaitan lantaran tidak diberi saham Freeport. Akun tersebut mengunggah postingan sebuah tautan berita dan diberi keterangan: “Inilah kenapa saya susah percaya sama LSM, aktivis, dan Ormas. Semuanya UUD (ujung-ujungnya duit).” Akun ini juga menuliskan, “Si Azhar ini bukti bahwa aktivis itu kalau dikasih cuan, pasti diam, nggak dikasih ribut!”  

| Hasil Pemeriksaan fakta

Tempo melakukan verifikasi terhadap klaim tersebut dengan menggunakan pemberitaan media-media kredibel di Indonesia.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca selengkapnya

Waktunya Trivia!

Benarkah Jokowi Dapat Tawaran Jadi Sekjen PBB?

Video tentang Presiden Jokowi yang  mendapatkan tawaran menjadi Sekjen Persatuan Bangsa-bangsa, beredar di media sosial Facebook. Video berdurasi 11 menit 70 detik itu menambahkan narasi “Langka Hanya Jokowi Presiden Indonesia Yang Ditawari Jadi Pemimpin Dunia”.

| Bagaimana hasil pemeriksaan faktanya?

Mari kita cek faktanya!

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Buruh Pasang Target Lolos ke Parlemen pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Partai Buruh Pasang Target Lolos ke Parlemen pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis partainya bisa lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.


Cara Hapus Sosmed Orang yang Sudah Meninggal agar Tidak Disalahgunakan

3 hari lalu

Cara hapus sosmed orang yang sudah meninggal. Foto: Canva
Cara Hapus Sosmed Orang yang Sudah Meninggal agar Tidak Disalahgunakan

Berikut ini cara hapus sosmed orang yang sudah meninggal. Mulai dari Instagram, Facebook, hingga akun X agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.


Cara Pakai Fitur Chat Lock di WhatsApp untuk Sembunyikan Obrolan

3 hari lalu

Memori penyimpanan WhatsApp harus rutin dibersihkan agar kinerja aplikasi tidak lemot. Ini cara bersihkan penyimpanan WhatsApp. Foto: Canva
Cara Pakai Fitur Chat Lock di WhatsApp untuk Sembunyikan Obrolan

Ketahui panduan lengkap untuk menyembunyikan pesan di WhatsApp dengan menggunakan fitur chat lock serta cara unlock-nya.


Soal Artis Maju Pilkada 2024, Akademikus: Popularitas Saja Belum Cukup Jadi Modal Politik

5 hari lalu

ilustrasi pilkada
Soal Artis Maju Pilkada 2024, Akademikus: Popularitas Saja Belum Cukup Jadi Modal Politik

Pengamat menilai banyaknya artis yang jadi calon kepala daerah pada Pilkada 2024 membuktikan parpol gagal mencetak kader berkualitas.


Bisa Diidentifikasi, Ini 5 Eror pada Gambar atau Foto Palsu Bangkitan AI

6 hari lalu

Paus Francis dari Midjourney yang menggunakan AI. Foto : Midjourney
Bisa Diidentifikasi, Ini 5 Eror pada Gambar atau Foto Palsu Bangkitan AI

Sebuah studi oleh Google menemukan lonjakan pesat proporsi gambar-gambar bangkitan AI dalam klaim-klaim cek-fakta hoax sejak awal 2023 lalu.


Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

6 hari lalu

Anies Baswedan menghadiri forum bersama mahasiswa dalam tajuk Anies Baswedan Kembali ke Jogja yang digelar di Pendopo Wisma Kagama, kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Senin 9 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

Pengamat menjelaskan sejumlah tantangan bagi Anies Baswedan dalam mendirikan partai politik.


CekFakta #277 Mewaspadai Bahaya AI di Tangan Ekstremis dan Teroris

7 hari lalu

Ilustrasi kecerdasan buatan atau AI. Dok. Shutterstock
CekFakta #277 Mewaspadai Bahaya AI di Tangan Ekstremis dan Teroris

Mewaspadai Bahaya AI di Tangan Ekstremis dan Teroris


Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

9 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat soal perubahan PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

Sejumlah hal perihal pelaksanaan Pemilu 2024 disorot anggota Komisi II DPR.


Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

11 hari lalu

Presiden Algeria Abdulmadjid Tebboune. REUTERS
Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

Abdulmadjid Tebboune terpilih menjadi presiden Aljazair dengan 95 persen suara.


7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

13 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

Kampanye negatif di media sosial semakin rawan saat pilkada.