Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seberapa Serius Transisi Energi

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

EKONOMI DAN BISNIS
28 Juli 2022

Seberapa Serius Transisi Energi

Transisi energi tak bisa ditunda lagi. Saat cadangan minyak dan gas kian menipis dan harganya semakin melambung. Tak ada pilihan lain selain menemukan sumber-sumber energi baru yang terbarukan. Sebab, tak hanya energi harus baru, energi masa depan juga mesti terbarukan agar selaras dengan kebijakan mitigasi iklim.

Pemerintah sudah menyusun peta jalan transisi menuju energi bersih. Dalam program yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi energi baru dan energi terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional akan terus ditingkatkan. Pada 2021-2025, porsi EBT naik dari 13,7 persen menjadi 23 persen. Pada 2030 pemerintah hanya akan membangun pembangkit listrik dengan EBT dan bahkan pada 2049 ada rencana untuk memakai energi nuklir.

Peta jalan ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen penurunan emisi karbon, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Paris. Mulai 2021 hingga 2025, penurunan emisi harus mencapai 198 juta ton CO2. Pada 2030 emisi karbon harus diturunkan 314 juta ton hingga 2060. Untuk mencapai net-zero emission itu, Indonesia harus menurunkan emisi hingga 1.526 juta ton CO2.

Jalan untuk mencapai rencana ini tak mudah, juga tak murah. Dalam perhitungan pemerintah, kebutuhan untuk transisi energi mencapai US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp 85 triliun per tahun. Selain untuk membangun pembangkit listrik EBT, pemerintah juga butuh dana untuk mengalihkan sumber daya dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang akan segera dipensiunkan. Dana yang cukup besar juga diperlukan untuk transisi energi di sektor transportasi hingga industri.

Anggaran negara tak cukup untuk memenuhi kebutuhan ini. Kini pemerintah mencari sumber-sumber pembiayaan baru untuk transisi energi, mulai dari kredit lembaga keuangan internasional, merancang pembiayaan kreatif, hingga memanfaatkan hibah dan dana dari para filantropi yang berkepentingan untuk memiliki sumber energi lestari.

Seriuskah pemerintah menggapai transisi energi? Sebab, jika hanya di atas kertas, waktu kita terbatas. Para ahli di PBB sudah memprediksi, tanpa keseriusan dari semua negara, bumi akan terpanggang akibat pemanasan global pada 2030. Transisi energi adalah harapan utama kita terhindar dari malapetaka itu.

Kami menyajikan ulasan transisi energi dalam edisi khusus pekan ini. Selamat membaca

Fery Firmansyah
Redaktur Utama

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

EKONOMI
Menjaring Pundi-pundi Transisi Energi
Bagaimana pemerintah mencari pembiayaan untuk transisi energi dan buat apa saja?

Maju Mundur Pajak Karbon 
Satu instrument menurunkan emisi adalah pajak karbon. Tapi perdagangan karbon tak kunjung jelas, pajaknya pun diundur terus.

Seret Langkah Pembiayaan Hijau
Industri tak akan jalan tanpa pembiayaan. Cara lain menyetop industri yang merusak lingkungan adalah bank menyetop pembiayaan untuk mereka. Alihkan ke bisnis hijau.

Mau Transisi Ogah Rugi
Sebagai perusahaan negara yang memonopoli listrik, PLN juga harus bersedia ikut serta dalam transisi energi. Keengganan mereka akan menghambat mitigasi iklim.

Tatkala Bus Kota Berganti Daya
Transportasi adalah sektor penting dalam transisi energi. Bagaimana sektor ini bersiap ke sana?

Wawancara Kementerian ESDM
Mengapa transisi energi di Indonesia tergopoh-gopoh. Karena harga energi bersih mahal. Benarkah? 

Menanti Listrik Tenaga Angin dan Matahari
Salah satu energi baru—meski sudah banyak yang memakai—tapi terbarukan adalah angin dan matahari. Bagaimana agar PLTS dan PLTB bisa segera menggantikan batu bara?

OPINI
Kendala Transisi Energi
Kendala terbesar transisi energi adalah niat politik. Seberapa besar kita punya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Transisi Energi dan Dekarbonisasi, Luhut Sebut Harus Adil dengan Ekonomi dan Berjalan Beriringan

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan  saat menyampaikan pidato dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah pada Rabu, 7 Agustus 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Soal Transisi Energi dan Dekarbonisasi, Luhut Sebut Harus Adil dengan Ekonomi dan Berjalan Beriringan

TEMPO, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tekankan transisi energi harus adil dengan ekonomi dan berjalan beriringan dengan dekarbonisasi.


Luhut Sebut Transisi Energi Bakal Hemat Subsidi Rp 90 Triliun per Tahun Sekaligus Atasi Masalah Polusi

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut Sebut Transisi Energi Bakal Hemat Subsidi Rp 90 Triliun per Tahun Sekaligus Atasi Masalah Polusi

Menteri Luhut menyebutkan transisi energi secara bertahap bakal menghemat subsidi sebesar Rp 45 triliun hingga Rp 90 triliun per tahun.


Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Rekomendasi untuk SNDC: Ingatkan Dampak Perubahan Iklim terhadap Kelompok Rentan

14 hari lalu

Seorang petani menunjukkan tanaman padi berumur sekitar satu bulan mati akibat kekeringan di area persawahan Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Selasa 30 Juli 2024. Sebagian sawah petani di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Kecamatan Samatiga mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Rekomendasi untuk SNDC: Ingatkan Dampak Perubahan Iklim terhadap Kelompok Rentan

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah menjadikan momentum penyerahan dokumen kontribusi iklim dalam SNDC sebagai upaya koreksi komitmen iklim.


Dion Wiyoko dan Chelsea Islan Ajak Masyarakat Gaungkan Isu Keberlanjutan

14 hari lalu

Chelsea Islan/Foto: Instagram/Chelsea Islan
Dion Wiyoko dan Chelsea Islan Ajak Masyarakat Gaungkan Isu Keberlanjutan

Dion Wiyoko dan Chelsea Islan menjadi duta dan advokat Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.


Studi IESR: Lapangan Kerja Hijau Bisa Kurangi Angka Pengangguran di Indonesia

16 hari lalu

Tangkapan layar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam webinar
Studi IESR: Lapangan Kerja Hijau Bisa Kurangi Angka Pengangguran di Indonesia

Kajian IESR bersama Koaksi terkait implementasi transisi energi menunjukkan terbukanya lapangan kerja hijau dapat mengurangi jumlah pengangguran


Sri Mulyani Siapkan Pajak Karbon, Menperin: Jangan Sampai Rugikan Sektor Industri

17 hari lalu

Tangkapan layar - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman
Sri Mulyani Siapkan Pajak Karbon, Menperin: Jangan Sampai Rugikan Sektor Industri

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita ingin pajak karbon yang sedang disiapkan Menkeu Sri Mulyani tak merugikan sektor industri.


Sri Mulyani Pastikan Sedang Siapkan Regulasi Pajak Karbon

19 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas A. M. Djiwandono (kanan) bersama jajarannya bersiap menyampaikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024. Menteri Keuangan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juli 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Pastikan Sedang Siapkan Regulasi Pajak Karbon

Sri Mulyani menjelaskan persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri


Kadin: ISF 2024 Momen Industri Tunjukkan Inovasi Transisi Energi

22 hari lalu

(Dari kiri) Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan Kadin Indonesia, Sanny Iskandar; Wakil Ketua Umum Koordinarot Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesesia Shinta Kamdani; Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan; dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra dalam acara konferensi pers Rapimnas Kadin Indonesia di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, pada Kamis, 7 Desember 2023. Tempo/Moh Khory Alfarizi
Kadin: ISF 2024 Momen Industri Tunjukkan Inovasi Transisi Energi

Kadin Indonesia akan menggelar Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC, Jakarta pada 5-6 September 2024.


IESR Minta Bahlil Dorong Transisi Energi hingga Pensiun Dini PLTU

24 hari lalu

IESR Minta Bahlil Dorong Transisi Energi hingga Pensiun Dini PLTU

Institute Essential for Services Reform (IESR) berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Bahlil Lahadalia agar berkomitmen mendorong transisi energi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal.


Ikut Tolak AZEC, Celios Sebut Indonesia Berpotensi jadi Tempat Sampah Karbon

24 hari lalu

Sejumlah massa dari WALHI, JATAM, KRuHA, CELIOS dan Oil Change International melakukan aksi simbolik penyerahan petisi penolakan Asian Zero Emission Community (AZEC) kepada pemerintah Jepang bersamaan dengan momen Ministrial Meeting AZEC di Indonesia melalui Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024. Penolakan ini didasarkan kenyataan bahwa AZEC hanya akan menyebabkan masalah bagi demokrasi, lingkungan hidup dan masyarakat di Indonesia, karena inisiatif ini tidak memberikan transparansi, keterbukaan informasi dan partisipasi bermakna dari publik. TEMPO/Subekti.
Ikut Tolak AZEC, Celios Sebut Indonesia Berpotensi jadi Tempat Sampah Karbon

Celios meragukan komitmen transisi energi Jepang, terutama soal pembangkit listrik bertenaga nuklir dan pembangkit berbasis biomassa.