Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perlawanan Menunda Pemilu 2024

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

NASIONAL
23 Maret 2022

Perlawanan Menunda Pemilu 2024

Perlawanan terhadap gagasan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo kian meluas. Tak hanya dari kalangan organisasi masyarakat sipil, rencana yang mengkhianati amanat Reformasi 1998 itu juga ditentang oleh sejumlah partai pendukung Jokowi.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, misalnya, menyatakaan masa jabatan presiden cukup dua periode. Ia memerintahkan kadernya untuk taat pada konstitusi dan menolak gagasan ini. Instruksi itu diikuti dengan pencabutan dukungan amandemen konstitusi yang menjadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Partai nonkoalisi pemerintah pun gencar menyuarakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berdiskusi dengan ayahnya yang juga mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, soal perpanjangan masa jabatan Jokowi. Partai Keadilan Sejahtera memerintahkan juru bicara partai dan anggota Dewannya untuk bersuara keras.

Perlawanan dari partai-partai ditunjukkan dengan membantah klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bahwa pendukung PDIP, Gerindra, dan Demokrat mendukung penundaan pemilu. Mereka menuding data yang digunakan Luhut, ada 110 juta percakapan di media sosial mendukung penundaan pemilu, absurd alias tidak jelas.

Wacana penundaan pemilu jelas harus kita tolak bersama. Rencana itu jelas merusak sistem demokrasi di negara ini sekaligus mengembalikan pemerintahan yang otoriter seperti pada masa Orde Baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada edisi kali ini, kami juga menurunkan laporan soal kisruh yang terjadi di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Akar masalah dari konflik itu adalah pengelolaan keuangan kampus yang berdampak pada pencabutan status otonomi dan swakelola SBM ITB dengan kampus induknya. Ujungnya, mahasiswa dirugikan akibat konflik tersebut.

Selamat membaca.

Stefanus Pramono
Redaktur Pelaksana

Mengapa Megawati Menentang Jokowi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerukan kadernya melawan gagasan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Mengapa sikap Mega seperti itu?

Ontran-ontran Kampus Ganesha
Kisruh pengelolaan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB soal keuangan. Kuliah mahasiswa kalang kabut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

31 menit lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.


Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

8 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

Nawawi Pomolango mengatakan seharusnya KPK lahir pada Agustus 2001, namun, KPK tak kunjung dibentuk karena banyak pihak tak menginginkannya.


Polusi Udara Jabodetabek, Pemerintah Didesak Sediakan BBM Standar Euro 4

1 hari lalu

Warga beraktivitas dengan menggunakan masker di kawasan Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023. Terkait buruknya kualitas udara di Jakarta akibat polusi, pemerintah mengeluarkan imbauan untuk kembali wajib menggunakan masker saat di luar rumah. TEMPO/Subekti.
Polusi Udara Jabodetabek, Pemerintah Didesak Sediakan BBM Standar Euro 4

Hasil simulasi penerapan BBM ramah lingkungan yang sesuai teknologi Euro 4 disebut mampu menurunkan polusi udara secara signifikan.


Diskusi Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa di Blok M Mendadak Dibatalkan oleh Pemilik Tempat

1 hari lalu

Seri AdiliJokowi. 'Marah-marah kepada Privet jet dan Fufufafa'. Istimewa
Diskusi Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa di Blok M Mendadak Dibatalkan oleh Pemilik Tempat

Pemilik tempat diskusi Kala di Kalijaga Blok M mendadak membatalkan Diskusi Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa yang digelar ICW.


KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Izin Tambang di Maluku Utara

1 hari lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba bersama rombongan bertemu dengan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, di Kota Medan, Sumatera Utara. Tempo/Istimewa
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Izin Tambang di Maluku Utara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa dua saksi dugaan korupsi izin tambang yang menyeret bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba


BPKP Kirim 77 Auditor Awasi Akuntabilitas PON Aceh-Sumatera Utara

1 hari lalu

Pebola voli DKI Jakarta Alya Nasywa melakukan servis ke arah tim voli Kaltim pada pertandingan fase grup bola voli putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 11 September 2024. DKI Jakarta menang atas Kaltim dengan skor 25-19, 25-8, 25-19. ANTARA/Fauzan
BPKP Kirim 77 Auditor Awasi Akuntabilitas PON Aceh-Sumatera Utara

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON).


Jokowi Berkantor di IKN Hari Ini, Bakal Beri Pengarahan ke TNI-Polri

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024, untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Berkantor di IKN Hari Ini, Bakal Beri Pengarahan ke TNI-Polri

Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024, untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Pembangunan MRT yang Diresmikan Jokowi Meningkatkan Jaringan Transportasi Modern Jakarta

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Plt. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono,  dan Duta Besar Jepang, Masaki Yasushi meresmikan pembangunan MRT Lintas Timur - Barat Fase 1 Tahap 1 di MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024. Rute MRT ini melintasi 21 stasiun dari Tomang sampai ke Medan Satria. Proyek pembangunan dimulai September 2024 dan ditargetkan akan rampung pada 2031. TEMPO/Ilham Balindra
Pembangunan MRT yang Diresmikan Jokowi Meningkatkan Jaringan Transportasi Modern Jakarta

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan pembangunan jaringan MRT yang diresmikan Jokowi akan meningkatkan jaringan transportasi.


Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

Sri Mulyani dan Prabowo Subianto membahas APBN dan rencana program pemerintah. Mereka dulu pernah berbeda pendapat.


Deretan Momen Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi

1 hari lalu

Pengamat politik Rocky Gerung saat menjadi pembicara bedah buku
Deretan Momen Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi

Rocky Gerung dikenal dengan pandangan-pandangannya yang kritis, tidak jarang dilaporkan karena pernyataan kontroversialnya.