- Dalam beberapa pekan terakhir, muncul beragam “surat cinta” dari karyawan Facebook yang berisi kritik terhadap perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut.Terbaru, memo dari ilmuwan data Facebook, Sophie Zhang, yang pada awal September 2020 dipecat. Memo ini menggenapi surat sebelumnya yang ditulis oleh insinyur perangkat lunak Facebook, Ashok Chandwaney, dan surat terbuka dari 11 karyawan Facebook. Bagaimana kritik para karyawan Facebook dalam surat-surat itu?
- Nasib TikTok di Amerika Serikat hingga kini masih terombang-ambing. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberi tenggat kepada pemilik TikTok, ByteDance, hingga pertengahan September 2020 untuk menjual platformnya ke perusahaan AS jika tak ingin diblokir. Namun, menjelang tenggat, rencana penjualan malah bergeser menjadi perjanjian “mitra teknologi tepercaya”. Akankah Trump setuju dengan rencana baru ini? Ataukah bakal tetap melarang TikTok di AS?
Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Sejumlah surat dan memo yang berisi kritikan terhadap Facebook dari para karyawannya bermunculan dalam beberapa pekan terakhir. Satu di antaranya menyinggung masalah akun-akun palsu yang memanipulasi pemilu. Sisanya mengkritik penegakan kebijakan Facebook soal ujaran kebencian. Seperti apa isi surat itu? Dan apa tanggapan Facebook?
Apakah Anda menerima nawala edisi 18 September 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.
“SURAT CINTA” PARA KARYAWAN FACEBOOK
Sebuah memo yang ditulis oleh ilmuwan data Facebook, Sophie Zhang, yang baru-baru ini dipecat menggegerkan jagat maya. Dalam memo sepanjang 6.600 kata itu, yang diperoleh BuzzFeed News, Zhang membeberkan bahwa bekas perusahaannya “mengabaikan atau lambat menindak bukti-bukti bahwa akun-akun palsu di platformnya telah memanipulasi pemilu dan urusan politik di seluruh dunia”.
Zhang menyiratkan bahwa dia dipecat setelah menyampaikan kekhawatirannya itu ke manajemen level atas, kemudian diminta untuk berhenti fokus pada masalah di luar pekerjaannya, yang melibatkan analisis platform untuk mengidentifikasi “perilaku tidak autentik yang terkoordinasi”. Istilah ini mengacu pada penggunaan jaringan akun palsu atau aktivitas jahat lainnya dengan motif tersembunyi, seperti mempengaruhi pemilu atau merongrong kandidat politik dan topik kontroversial.
Dalam memo itu, Zhang menyebut Facebook lebih sering berfokus pada masalah yang berpotensi memunculkan citra negatif, dan mengabaikan kasus semacam penggunaan akun palsu untuk mempengaruhi opini publik seperti di Azerbaijan dan Honduras. Di India, Ukraina, Spanyol, Brasil, Bolivia, dan Ekuador, Zhang juga menemukan bukti kampanye terkoordinasi terkait kandidat pemilu. “Selama tiga tahun di Facebook, saya menemukan banyak upaya penyalahgunaan platform oleh pemerintah dalam skala besar untuk menyesatkan warga mereka sendiri.”
Menurut Zhang, keinginan pimpinan senior untuk melindungi proses demokrasi di negara-negara kecil kurang. Facebook, kata dia, memprioritaskan wilayah seperti AS dan Eropa Barat, serta sering kali hanya bertindak ketika dia berulang-ulang menekankan masalah tersebut secara terbuka di Workplace, papan pesan internal perusahaan.
Selain itu, Zhang menggambarkan bagaimana karyawan tingkat menengah yang punya spesialisasi semacam dirinya punya kekuatan yang sangat besar untuk memoderasi aktivitas pengguna setingkat pemimpin dunia. “Saya tahu, kini, tangan saya berlumuran darah,” katanya. Meskipun begitu, Zhang meyakini bahwa persoalan ini bukan hasil dari niat buruk karyawan atau pimpinan Facebook, melainkan karena kurangnya sumber daya.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Facebook Liz Bourgeois menuturkan, “Kami telah membangun tim khusus, bekerja dengan ahli terkemuka, untuk menghentikan pelaku yang menyalahgunakan sistem kami, mengakibatkan penghapusan lebih dari 100 jaringan karena perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Kami menyelidiki setiap masalah dengan hati-hati, termasuk masalah yang diangkat Zhang, sebelum mengambil tindakan atau membuat klaim terbuka.”
Masalahnya, memo ini bukan “surat cinta” pertama dari karyawan Facebook yang menyorot permasalahan internal perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut. Sekitar sepekan sebelumnya, insinyur perangkat lunak Facebook, Ashok Chandwaney, mengunggah sebuah surat di Workplace yang berisi pernyataan, “Saya berhenti karena saya tidak bisa lagi berkontribusi pada organisasi yang mengambil untung dari kebencian di Amerika Serikat dan dunia.”
Menanggapi surat ini, juru bicara Facebook Liz Bourgeois mengatakan, “Kami tidak mendapat keuntungan dari kebencian.” Menurut dia, Facebook menginvestasikan miliaran dolar setiap tahunnya untuk menjaga komunitas mereka aman dan menjalin kemitraan dengan para ahli untuk meninjau serta memperbarui kebijakan mereka. “Musim panas ini kami meluncurkan kebijakan untuk mengejar QAnon (sebuah teori konspirasi sayap kanan), mengembangkan program pemeriksaan fakta, dan menghapus jutaan unggahan yang terkait dengan organisasi pembenci.”
Rasa frustasi yang dirasakan karyawan terhadap kebijakan Facebook tentang kebencian dan ujaran rasis tengah meningkat seiring masifnya protes anti-rasisme di AS. Ribuan karyawan menuntut Zuckerberg mengubah pendiriannya. Facebook sebelumnya menelurkan kebijakan di mana pemeriksaan fakta dikecualikan bagi politikus. Facebook pun tidak menindak unggahan Presiden AS Donald Trump yang dinilai mengglorifikasi kekerasan, “Ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai.” Unggahan ini merupakan tanggapan Trump terhadap unjuk rasa atas kematian pria keturunan Afrika-Amerika George Floyd yang diiringi penjarahan.
Dalam suratnya, Chandwaney mengutip peran perusahaan dalam memicu genosida di Myanmar dan, baru-baru ini, kekerasan di Kenosha, Wisconsin, AS. Facebook tidak menghapus acara kelompok milisi yang mendorong orang untuk membawa senjata dalam unjuk rasa atas penembakan terhadap pria hitam Jacob Blake, yang menurut Zuckerberg diakibatkan oleh “kesalahan operasional”. Chandwaney mengatakan penolakan Facebook untuk menghapus unggahan Trump tentang penembakan penjarah, dan kebijakan platform,memungkinkan politikus membuat klaim palsu dalam iklan kampanye tanpa takut dicek fakta.
Bergeser ke India, menurut laporan Wall Street Journal pada pertengahan Agustus 2020, salah satu eksekutif puncak Facebook di India, Ankhi Das, memutuskan untuk tidak menghapus unggahan dari seorang politikus dari partai Perdana Menteri Narendra Modi yang mengatakan imigran muslim Rohingya harus ditembak, menyebut muslim pengkhianat, dan mengancam akan merobohkan masjid. Keputusan ini memicu sebuah surat terbuka oleh 11 karyawan Facebook di Workplace. Mereka menuntut eksekutif perusahaan mengakui dan mencela “kefanatikan anti-muslim” dan memastikan konsistensi kebijakan.
Menurut laporan Wall Street Journal, Das memberi tahu karyawan bahwa menerapkan aturan ujaran kebencian terhadap politikus yang dekat dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa “akan merusak prospek bisnis perusahaan di India”. Menanggapi masalah ini, Facebook menyatakan melarang ujaran kebencian yang memicu kekerasan dan menegakkan kebijakan tanpa memperhatikan posisi politik atau afiliasi partai. Adapun kepala Facebook India Ajit Mohan menyatakan klaim dalam laporan Wall Street Journal, bahwa afiliasi politik mempengaruhi pengambilan keputusan di India, tidak akurat dan tidak berdasar.
Setelah munculnya surat-surat ini, pada 17 September 2020, Zuckerberg menyatakan akan memberlakukan seperangkat prinsip baru untuk memandu debat dan percakapan di Workplace. Juru bicara Facebook Joe Osborne mengatakan Facebook sangat menghargai ekspresi dan diskusi terbuka. “Apa yang kami dengar dari karyawan adalah bahwa mereka menginginkan opsi untuk bergabung dalam debat tentang masalah sosial dan politik ketimbang melihatnya sebagai hal yang tak terduga dalam pekerjaan,” ujar Osborne. “Kami memperbarui kebijakan karyawan dan perangkat kerja kami untuk memastikan budaya kami tetap saling menghormati dan inklusif.”
Di bawah serangkapan prinsip baru ini, menurut Zuckerberg, Facebook bakal memastikan semua karyawan merasa didukung di tempat kerja, dengan memperkuat kebijakan tentang pelecehan di perusahaan. Facebook juga akan lebih spesifik tentang bagian mana dari Workplace yang dapat digunakan untuk membahas masalah sosial dan politik. Prinsip baru Facebook ini pun meminta karyawan mengedepankan profesionalisme dalam berkomunikasi dan terus mengkritisi kinerja perusahaan, tapi melakukannya dengan cara yang terhormat.
AKANKAH TRUMP TETAP LARANG TIKTOK?
Drama pelarangan TikTok di Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump kembali ramai diperbincangkan. Sebelumnya, Trump memberi tenggat kepada perusahaan Cina pemilik TikTok, ByteDance, hingga pertengahan September 2020 untuk menjual platformnya ke perusahaan AS. Belakangan, deadline itu diperpanjang hingga pertengahan November. Menjelang tenggat, rencana penjualan malah bergeser menjadi perjanjian “mitra teknologi tepercaya”. Ya, ByteDance menolak tawaran Microsoft untuk mengakuisisi TikTok, dan menjalin kesepakatan dengan Oracle untuk menjalankan operasional TikTok di AS. Akankah Trump setuju? Ataukah dia tetap akan melarang TikTok dan menerima konsekuensi kehilangan suara dalam pemilu mengingat banyak anak muda AS menggandrungi TikTok?
- Satu bulan terakhir ini, TikTok sibuk memproses pelepasan unit operasinya di AS ke perusahaan setempat agar tidak diblokir di Negeri Abang Sam tersebut. Dua korporasi yang santer disebut sebagai pembeli TikTok adalah Microsoft dan Oracle. Belakangan, nama pertama mundur dari proses jual-beli setelah pinangannya ditolak oleh ByteDance. Sekitar satu jam setelah Microsoft mengumumkan hal itu, muncul kabar bahwa Oracle telah memenangkan proses tawar-menawar atas operasional TikTok di AS.
- Menurut laporan The Verge, kesepakatan ByteDance dengan Oracle tidak akan berbentuk akuisisi secara utuh. Oracle bakal ditunjuk sebagai “mitra teknologi tepercaya” yang akan membantu menjalankan operasional TikTok di AS. Ini berbeda dengan tawaran Microsoft, yang dinilai mampu mengatasi masalah keamanan nasional—yang menjadi alasan Trump melarang TikTok, karena dimiliki oleh perusahaan Cina. “Kami yakin proposal kami akan baik bagi pengguna TikTok, sekaligus melindungi kepentingan keamanan nasional,” ujar Microsoft.
- Laporan CNBC menyebut transaksi Microsoft-ByteDance gagal setelah pemerintah Cina menyatakan keduanya butuh persetujuan mereka karena melibatkan ekspor teknologi kecerdasan buatan. Adapun proposal yang dikirim oleh ByteDance-Oracle kepada pemerintah AS merupakan proposal di mana operasi TikTok tetap dipegang oleh ByteDance. Namun, Oracle akan menyimpan dan mengamankan data pengguna di AS. Selain itu, TikTok direncanakan menjadi perusahaan mandiri. Oracle akan mendapat saham di TikTok, namun ByteDance memegang saham mayoritas.
- Kini, nasib TikTok bergantung pada Trump. Menurut laporan The New York Times, para penasihat Trump yang memainkan peran sentral dalam meninjau proposal ByteDance, Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross, tampaknya cenderung menerima kesepakatan yang ditawarkan ByteDance itu. “Saya hanya akan merespons dari sudut pandang kami. Kami harus memastikan kuncinya, satu, aman. Data aman, telepon aman, dan kami akan berdiskusi dengan Oracle dalam beberapa hari ke depan bersama tim teknis kami,” kata Mnuchin.
- Senator AS dari Partai Republik, Josh Hawley, meminta Dewan Investasi Asing AS untuk menolak proposal ByteDance. “Tetap menyerahkan TikTok ke tangan ByteDance hanya melanggengkan masalah utama, meninggalkan kepentingan nasional AS dan pengguna dalam risiko serius. ByteDance akan terus tunduk pada Undang-Undang Cina yang membahayakan data orang AS. Masalah ini ingin diselesaikan Presiden, namun masalah itulah yang dibiarkan utuh oleh usulan kemitraan Oracle,” ujar Hawley.
- Menurut laporan CNBC pada 17 September 2020, Trump diperkirakan akan memutuskan nasib TikTok di AS dalam 24-36 jam ke depan. Untuk mengatasi masalah kepemilikan, ByteDance pun berencana melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana untuk bisnis global TikTok di bursa saham AS. Walmart diperkirakan akan bermitra dengan Oracle, di mana Oracle akan memiliki saham minoritas TikTok, kurang dari 20 persen.
WAKTUNYA TRIVIA!
Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.
- Pembunuhan Hachalu Hundessa, penyanyi Ethiopia yang berasal dari etnis Oromo, berbuntut panjang. Gelombang kekerasan terjadi di ibukota Ethiopia, Adis Ababa, dan kota asal Hundessa, Oromia, yang menewaskan ratusan orang, termasuk dari kelompok minoritas Kristen Amharas, Kristen Oromos, dan Gurage. Pertumpahan darah ini diperparah dengan beredarnya ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan di Facebook. Seruan untuk melakukan kekerasan, bahkan genosida, terhadap kelompok etnis dan agama tetap terjadi meski pemerintah setempat telah memblokir internet.
- Aktris Hollywood Kim Kardashian West serta puluhan selebritas lainnya mengumumkan akan membekukan akun media sosial mereka untuk memprotes penyebaran “kebencian, propaganda, dan misinformasi”. “Informasi yang salah yang dibagikan di media sosial berdampak serius terhadap pemilu dan merusak demokrasi,” ujar Kardashian West. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye #StopHateForProfit yang digelar oleh para aktivis hak-hak sipil. Para selebritas tersebut membekukan akun mereka selama 24 jam pada 16 September 2020.
- Temuan Microsoft menunjukkan, menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat, terjadi peningkatan serangan siber oleh peretas yang bekerja untuk Rusia, Cina, dan Iran. “Dalam beberapa minggu terakhir, Microsoft mendeteksi serangan siber yang menarget orang dan organisasi yang terlibat dalam pilpres mendatang,” ujar Vice President of Customer Security and Trust Microsoft, Tom Burt. Salah satu target peretasan adalah firma konsultan hukum Washington yang bekerja untuk kampanye calon Presiden AS Joe Biden, SKDKnickerbocker.
- Situs yang populer dengan kontennya terkait QAnon, Qmap.pub, tidak bisa lagi diakses setelah sejumlah organisasi cek fakta menguak pengembang situs itu merupakan pria asal New Jersey, AS, yang bernama Jason Gelinas. Qmap.pub merupakan salah satu situs terbesar yang mempromosikan QAnon, teori konspirasi sayap kanan yang menyatakan bahwa terdapat rencana rahasia yang dilakukan oleh “negara rahasia” terhadap Presiden AS Donald Trump dan pendukungnya. Selama ini, publik hanya mengetahui bahwa pembuat Qmap.pub adalah “QAppAnon”.
- Peneliti Stanford Internet Observatory, Daniel Bush, menemukan celah dalam kebijakan iklan Google yang memungkinkan pengiklan memakai judul clickbait yang menyesatkan untuk mempromosikan konten politik partisan kepada pengguna. Bush menemukan perihal iklan-iklan ini tidak muncul dalam laporan transparansi perusahaan. Masalahnya, iklan itu berupa artikel yang diterbitkan oleh situs media Washington Times. Kebijakan Google memungkinkan iklan yang terkait dengan organisasi media untuk menghindari laporan transparansi.
- Anchor, perusahaan milik Spotify, mengambil tindakan terhadap podcast peniru atau copycat yang muncul dalam sebulan terakhir. Salah satu pendiri Anchor, Mike Mignano, mengatakan perusahaannya tengah mengkalibrasi ulang sistem deteksi peniru otomatisnya, menerapkan aturan tambahan, dan memeriksa pengguna yang ingin memonetisasi acara mereka, kemudian membuat mekanisme pelaporan yang lebih mudah bagi pengguna untuk melaporkan podcast peniru. Sejak Agustus 2020, Anchor dilaporkan telah mengizinkan pengguna mengunggah rip-off dari podcast populer yang sah.
PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI
Awal pekan ini, beredar klaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua gubernur meniru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menghadapi resesi ekonomi. Klaim itu terdapat dalam judul artikel di sejumlah situs, salah satunya Bacanews.id. Judul tersebut berbunyi “Resesi di Depan Mata, Jokowi Minta Semua Gubernur Tiru Kerja Keras Anies Selamatkan Ekonomi”.
Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu keliru. Judul artikel tersebut tidak sesuai dengan isi artikelnya. Dalam artikel itu, tidak ditemukan pernyataan Jokowi yang meminta semua gubernur meniru Anies Baswedan dalam menghadapi resesi. Artikel tersebut berisi arahan Jokowi kepada seluruh gubernur pada 1 September 2020 lalu untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Pasalnya, ekonomi Indonesia bisa masuk jurang resesi jika pertumbuhan di kuartal III 2020 kembali minus, seperti pertumbuhan di kuartal II 2020.
Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Benarkah Menkes Terawan sebut kematian dokter jangan dibesar-besarkan?
- Benarkah PDIP buka opsi bubarkan MUI demi utuhnya Pancasila?
- Benarkah Kiai Kohar di Bogor meninggal karena diserang orang terkait PKI?
- Benarkah usul Anies soal sepeda masuk tol telah dikabulkan pemerintah?
- Benarkah Bandung ditetapkan sebagai zona hitam karena kasus Covid-19 meningkat?
- Benarkah ada pembagian masker gratis yang telah diberi obat bius?
- Benarkah Presiden Belarus klaim IMF tawarkan suap untuk pembatasan Covid-19?
- Benarkah PSBB Jakarta Jilid II bagian dari skenario desak Jokowi mundur?
- Benarkah Wamenlu sebut WNA juga dilarang masuk kecuali TKA Cina saat pandemi Covid-19?
- Benarkah demi sekolah online pria ini seberangkan anaknya lewat sungai dengan plastik?
- Benarkah Gibran akan bebaskan Palestina dari Israel?
- Benarkah ini foto saat bendera PDIP di Sumatera Barat dicopot?
- Benarkah Jokowi beri penghargaan ke Ridwan Saidi meski kerap mengkritiknya?
- Benarkah ini video ketika selawat dilantunkan di Rusia?
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.
Ikuti kami di media sosial:
