Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insentif Rp 100 Juta untuk ASN yang Pindah Ke IKN Nusantara Tambah Beban APBN

image-gnews
Pemerintah mengkaji beragam insentif untuk aparatur sipil negara yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengapa ASN perlu insentif Rp 100 juta untuk pindah ke IKN?
Pemerintah mengkaji beragam insentif untuk aparatur sipil negara yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengapa ASN perlu insentif Rp 100 juta untuk pindah ke IKN?
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Beban Anggaran Insentif ASN

Pemerintah mengkaji beragam insentif untuk aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Sejumlah pihak khawatir beban APBN bertambah berat di tengah utang yang kian menumpuk. Mengapa ASN perlu insentif Rp 100 juta untuk pindah ke IKN?

Bengkak APBN karena Insentif ASN

Usulan insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 100 juta. Siapa yang mendapatkannya?

Nasional

Kampus Makin Represif kepada Mahasiswa

Mahasiswa di berbagai kampus mulai bergerak dengan menyoal kebijakan di perguruan tinggi masing-masing. Tapi pihak kampus meredam demonstrasi mahasiswa dengan tindakan represif. Mahasiswa diintimidasi hingga status kemahasiswaannya dicabut. Langkah ini merupakan cara kampus mengebiri nalar kritis mahasiswa sejak dini. Kenapa kampus makin represif kepada mahasiswa?

Hukrim

Indikasi Korupsi dalam Pengalihan Kuota Haji

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebesar 50 persen. Komisi antirasuah masih mengkaji dokumen laporan tersebut. Apa saja indikasi korupsi yang ditemukan?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Editorial

Terpuruk Bulu Tangkis di Olimpiade Paris

Indonesia gagal mengembalikan tradisi emas bulu tangkis Olimpiade. Terganjal regenerasi.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Beban Anggaran Insentif ASN

Kampus Makin Represif kepada Mahasiswa

Indikasi Korupsi dalam Pengalihan Kuota Haji

Terpuruk Bulu Tangkis di Olimpiade Paris

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMKG Dapat Tambahan Anggaran Rp 25 Miliar untuk Modifikasi Cuaca, Begini Sejarah Teknologi Rekayasa Cuaca

20 jam lalu

Petugas memasukkan garam ke dalam pesawat Cessna 208B Grand Caravan EX untuk persemaian garam dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2024. BNPB bekerja sama dengan BMKG melakukan operasi TMC selama tiga hari sebagai upaya meminimalisir berkumpulnya awan yang berpotensi menimbulkan intensitas hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana hidrometeorologi. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
BMKG Dapat Tambahan Anggaran Rp 25 Miliar untuk Modifikasi Cuaca, Begini Sejarah Teknologi Rekayasa Cuaca

Penambahan anggaran diperoleh BMKG untuk RAPBN 2025 untuk modifikasi cuaca turut menjadi sorotan. Teknologi modifikasi cuaca bukanlah hal yang baru.


Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

1 hari lalu

Sec Bowl. Foto : Instagram/Rius Vernandes,
Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.


DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.


Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

2 hari lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.


Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

2 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

Bawaslu menilai saat ini posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik.


Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

3 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Tempo/Cicilia Ocha
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

Suharso Monoarfa mengatakan program makan bergizi gratis Prabowo tidak akan menggunakan anggaran Bappenas.


Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Versi Munaslub: Sukseskan Program Jokowi, Supaya Prabowo Mencapai Target APBN

3 hari lalu

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Versi Munaslub: Sukseskan Program Jokowi, Supaya Prabowo Mencapai Target APBN

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketum Kadin gantikan Arsjad Rasjid. Ia ingin sukseskan program Jokowi, supaya Prabowo berhasil mencapai target APBN.


Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

7 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN


Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

7 hari lalu

Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

CELIOS berpendapat penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto akan memberatkan anggaran. Langkah tersebut justru dinilai bakal menghambat ambisi Prabowo mengerek pertumbuhan ekonomi.


Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

7 hari lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Lemhanas berharap DPR menambah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai studi strategis luar negeri ke sejumlah negara di Eropa