Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

image-gnews
Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada PBNU.
Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada PBNU.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -

Tambang Bakrie untuk Nadhlatul Ulama

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. NU menerima tawaran tersebut lantaran membutuhkan sumber pembiayaan baru. Bentuk balas jasa pemerintah kepada ormas keagamaan?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah Sasaran Revisi Undang-undang

Revisi berbagai UU di DPR tidak mendesak dilakukan. Materi revisi diduga untuk kepentingan individu ataupun elit

...

Masuk untuk lanjutkan membaca

Nikmati berita yang lebih lengkap dan mendalam dengan akun Tempo ID Anda.

Masuk atau Daftar
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain PBNU, Bahlil Janji Bagi Izin Pertambangan pada Ormas lain

4 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain PBNU, Bahlil Janji Bagi Izin Pertambangan pada Ormas lain

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan izin usaha pertambangan (IUP) tak hanya diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.


Terima Izin Tambang, PBNU: Kami Di-bully di Mana-mana

5 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
Terima Izin Tambang, PBNU: Kami Di-bully di Mana-mana

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Ulil Abshar Abdalla mengatakan saat ini PBNU sedang di-bully di mana-mana karena terima izin tambang.


Terima IUP untuk Ormas Keagamaan, PBNU Berkomitmen Kelola Tambang secara Halal

5 hari lalu

Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Terima IUP untuk Ormas Keagamaan, PBNU Berkomitmen Kelola Tambang secara Halal

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berkomitmen akan mengelola tambang dengan ketentuan legal usai menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.


Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

11 hari lalu

Logo Nahdlatul Ulama. nu.or.id
Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

Sebuah akun media sosial X dilaporkan ke polisi karena memplesetkan logo NU menjadi "Ulama Nambang". Berikut makna logo NU yang sebenarnya.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

12 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

19 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


Dari Dwifungsi TNI Menjadi Multifungsi Militer di Revisi UU TNI

20 hari lalu

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Dari Dwifungsi TNI Menjadi Multifungsi Militer di Revisi UU TNI

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer di revisi UU TNI , yang ternyata serupa dengan dwifungsi TNI.


The Mountain of Problems in the IKN from Investor to Basic Infrastructure

20 hari lalu

The Mountain of Problems in the IKN from Investor to Basic Infrastructure

The resignations of of IKN Authority Head and Deputy, respectively, reveal a myriad of problems in the IKN from investor to basics infrastructure.


Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

21 hari lalu

Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 dinilai tidak relevan dengan konteks politik saat ini. Tak ada urgensinya mengamendemen UUD 1945.


Profil 6 Perusahaan yang Bekas Lahan Tambangnya Dijadikan WIUPK untuk Ormas Keagamaan

21 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
Profil 6 Perusahaan yang Bekas Lahan Tambangnya Dijadikan WIUPK untuk Ormas Keagamaan

Pemerintah telah menyiapkan enam WIUPK untuk dikelola ormas keagamaan. Selain PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro Energy Tbk, mana lagi?