Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dari Dwifungsi TNI Menjadi Multifungsi Militer di Revisi UU TNI

image-gnews
Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Bahaya Militer di Segala Lini

Dwifungsi TNI kembali menguat di era pemerintahan Presiden Jokowi. Peran ganda itu akan dilegalkan lewat revisi UU TNI. Panglima TNI menyebutnya sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.

Beda Pelibatan Militer di Banyak Negara

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di negara demokrasi, perbantuan militer di ranah sipil memiliki aturan yang jelas. Keterlibatan militer bersifat sementara.

Ekbis

Kian Deras Penola

...

Masuk untuk lanjutkan membaca

Nikmati berita yang lebih lengkap dan mendalam dengan akun Tempo ID Anda.

Masuk atau Daftar
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

3 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

4 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

Sejumlah pejabat publik turut bersuara atas usulan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI tersebut.


KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

4 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.


Revisi UU TNI, Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir Dwifungsi Hidup Lagi

4 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Revisi UU TNI, Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir Dwifungsi Hidup Lagi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari revisi UU TNI, Khususnya soal isu menghidupkan lagi dwifungsi.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

5 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


India Diharapkan Gandeng Indonesia Jadi Mitra bidang Industri Pertahanan

6 hari lalu

(kiri ke kanan) Sandeep Chakravorty Duta Besar India untuk Indonesia, Curie Maharani Direktur Eksekutif Indo-Pasific Strategic Intelligent , dan Manish Chand Pendiri Center for Global India Insight dalam acara diskusi bertajuk Decoding's India Global Rise: Foreign Policy Choices pada Jumat, 19 Juli 2024. Sumber: Suci Sekar | TEMPO
India Diharapkan Gandeng Indonesia Jadi Mitra bidang Industri Pertahanan

India diharapkan tidak sekadar melihat Indonesia sebagai pasar alutsista, namun mau menjadi mitra bidang industri pertahanan


Kepala HAM PBB Desak Dialog Setelah 75 Orang Tewas dalam Protes di Bangladesh

7 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Kepala HAM PBB Desak Dialog Setelah 75 Orang Tewas dalam Protes di Bangladesh

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mendesak akuntabilitas dan dialog setelah adanya laporan kekerasan mematikan di Bangladesh


Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

7 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

Pemerintah Bangladesh pada Jumat memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes


Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Terima Delegasi Militer Rusia

8 hari lalu

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Terima Delegasi Militer Rusia

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menerima delegasi militer Rusia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexei Krivoruchko


Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

8 hari lalu

Mahasiswa menjebol barikade Polisi saat ratusan mahasiswa  dari elemen mahasiswa gabungan menggelar demonstrasi sembilan tahun pemerintahan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat 20 Oktober 2023. Aksi ini bertepatan dengan momentum 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Mahasiswa berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat. TEMPO/Subekti.
Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

Pada periode kedua Presiden Jokowi, Amnesty International mencatat sejumlah pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum lewat politisasi penguasa.