Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Why Jokowi Turn On Again the Supreme Advisory Council?

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Dear readers,

President Joko Widodo is still going strong as he nears the end of his term of office in October. Supporting parties are trying to ensure he remains relevant in the political arena after he is no longer president. After failing to extend his term by revising the constitution for a three-term presidency, there is now a new path through the Supreme Advisory Council (DPA).

This was an institution that during the New Order regime was tasked with advising the president. It was dissolved in 2003 due to its ineffectiveness. The DPA was then renamed the Presidential Advisory Board. Now, there is an effort to revive it through a revision of the Presidential Advisory Board Law.

Several members of the House of Representatives (DPR) wanted to reinstate the DPA as a state institution. In the draft revision, its position was changed from a governmental institution to a state institution at the same level as the presidency. But is the president not the highest state institution?

It is not clear what was behind this desire by DPR members. However, the proposal for the change came from the coalition supporting Prabowo Subianto. Of course, the parties backing him also support Jokowi because the President’s son, Gibran Rakabuming Raka, is now Prabowo’s deputy.

The DPA is a way to accommodate former presidents. Besides Jokowi, Prabowo’s supporters include Susilo Bambang Yudhoyono. Initially, Yudhoyono’s Democrat Party hoped to form a coalition with Anies Baswedan. However, the former Jakarta Governor chose PKB Chairman Muhaimin Iskandar as his running mate in the presidential election. The Democrats then sided with Prabowo after failing to join the PDI-P camp.

This then led to the proposal of forming a presidential club comprising former presidents. The problem is that the DPA no longer has the same format as the Presidential Advisory Board, with its limited membership. There will be no restrictions on the number of members of the DPA, and they can come from various backgrounds. This means that Prabowo will be able to appoint anybody he likes to the council, including those critical of his government. Jokowi managed to ‘muzzle’ his critics with offers of tempting positions.

Therefore, many legal experts oppose the revival of the DPA, regardless of its design. Besides wasting state funds, the DPA could serve as a platform for supporters of power to gain positions. Moreover, in a presidential system, the president has full authority over policies. The president can ignore the DPA’s advice.

Hence, rather than creating an ineffective DPA, Prabowo Subianto would be better off forming a council composed of critics. Let them oversee and criticize government policies to ensure checks and balances. When the DPR’s function is dulled by coalition interests, the DPA could revitalize democracy.

In our editorial, we refer to this new body as the Great Critics Council because democracy is beautiful if power is kept under control. Enjoy the magazine.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Cover Story

The Plan to Revive of the Supreme Advisory Council

Jokowi and Prabowo Subianto plan to revive the Supreme Advisory Council. Is it true that Jokowi will become its chair?

Economy

Cosmetic Preservatives in Long-Lasting Bread

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Two bread brands are suspected of using a type of preservative that is not allowed in food. It is believed as a way to attack small and medium-scale bread producers.

Law

Jamaah Islamiyah’s Dissolution

The idea of dissolving Jamaah Islamiyah emerged over the past few years. The group is learning about jihad from new books and foreign Islamic scholars.

Science & Technology

The World’s Oldest Cave Paintings

BRIN and Griffith University scientists found cave paintings in Leang, South Sulawesi, believed to be the oldest in the world.

Interview

IDI Chief: Foreign Doctors Cannot Enter Indiscriminately

Chair of IDI, Mohammad Adib Khumaidi, discusses the polemic over the plan to allow foreign doctors to practice in Indonesia. He emphasizes stringent regulations are necessary.

Read at Tempo Magazine:

The Plan to Revive of the Supreme Advisory Council

Cosmetic Preservatives in Long-Lasting Bread

Jamaah Islamiyah’s Dissolution

The World’s Oldest Cave Paintings

IDI Chief: Foreign Doctors Cannot Enter Indiscriminately

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW Sebut Kerugian Negara selama Era Jokowi Mencapai Rp 290 Triliun

1 jam lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-836 Surat Terakhir Aksi Kamisan Untuk Presiden RI di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 September 2024. TEMPO/Subekti
ICW Sebut Kerugian Negara selama Era Jokowi Mencapai Rp 290 Triliun

Di Aksi Kamisan terakhir di era Jokowi, aktivis ICW menyinggung besarnya kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 290 triliun


Sepekan Jelang Lengser, Kegiatan Jokowi: Tanda Tangan 2 Keppres, ke Aceh dan Sumut sampai Jenguk Cucu

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Iriana Joko Widodo menanam pohon di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis sore, 17 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Sepekan Jelang Lengser, Kegiatan Jokowi: Tanda Tangan 2 Keppres, ke Aceh dan Sumut sampai Jenguk Cucu

Dalam sepekan terakhir sebelum lengser, Jokowi melakukan berbagai kegiatan mulai dari kunjungan ke Aceh dan Sumut, sampai menandatangani dua Keppres


Muhadjir Yakin Prabowo Lanjutkan Program Kemenko PMK Era Jokowi

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai pelantikan pejabat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Muhadjir Yakin Prabowo Lanjutkan Program Kemenko PMK Era Jokowi

Muhadjir Effendy optimis pemerintahan Prabowo akan melanjutkan program Kemenk PMK era Jokowi.


Ma'ruf Amin Tinggalkan Rumah Dinas Wapres, Pindah ke Cimanggis

3 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta pada Sabtu petang, 17 Agustus 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ma'ruf Amin Tinggalkan Rumah Dinas Wapres, Pindah ke Cimanggis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sudah tidak menempati rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat.


Koalisi Masyarakat Sipil Kirimi Jokowi Surat Tolak Rancangan Perpres PKUB

4 jam lalu

Ilustrasi pembangunan gereja. shutterstock.com
Koalisi Masyarakat Sipil Kirimi Jokowi Surat Tolak Rancangan Perpres PKUB

Rancangan Perpres PKUB dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas berbasis agama maupun kepercayaan,


Aktivis Aksi Kamisan Tak akan Kirim Surat ke Presiden Lagi saat Prabowo Memimpin Indonesia

4 jam lalu

Aktivis sekaligus advokat hak asasi manusia, Asfinawati, memberikan kuliah terbuka di Aksi Kamisan terakhir di era pemerintahan Jokowi. Aksi Kamisan ke-836 ini digelar di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 Oktober 2024. TEMPO/Ervana.
Aktivis Aksi Kamisan Tak akan Kirim Surat ke Presiden Lagi saat Prabowo Memimpin Indonesia

"Tidak masuk akal kami mengirim surat kepada presiden, jika pelaku pelanggaran HAM adalah presiden itu sendiri" kata aktivis Aksi Kamisan, Asfinawati


Cerita Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana Pamit Jokowi, Siap Pulang ke UGM

13 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (14/8/2023). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.
Cerita Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana Pamit Jokowi, Siap Pulang ke UGM

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, koordinator staf khusus Presiden Jokowi saat ini juga menjadi salah satu komisaris PT Pupuk Indonesia.


Keppres-Perpres-Revisi UU Terbaru yang Diteken Jokowi Menjelang Lengser

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Keppres-Perpres-Revisi UU Terbaru yang Diteken Jokowi Menjelang Lengser

Menjelang lengser, Presiden Jokowi meneken Kepres, Perpres dan Revisi UU. Terkait apa saja?


PSMS Medan Bermarkas di Stadion Utama Sumatera Utara yang Baru Diresmikan Jokowi, Suporter Bangga

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara yang berlokasi di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 15 Oktober 2024. (ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean)
PSMS Medan Bermarkas di Stadion Utama Sumatera Utara yang Baru Diresmikan Jokowi, Suporter Bangga

Suporter PSMS Medan yang tergabung dalam PSMS Fans Club (PFC) bangga tim kesayangannya bermarkas di Stadion Utama Sumatera Utara


Intip Tugas Korps Pemberantasan Korupsi Polri yang Dibentuk Jokowi

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Intip Tugas Korps Pemberantasan Korupsi Polri yang Dibentuk Jokowi

Presiden Jokowi membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Polri. Apa saja tugasnya?