TEMPO.CO, Jakarta -
Bahaya Polisi-Jaksa Pimpin KPK
SEJUMLAH pegiat antikorupsi khawatir atas lolosnya sejumlah calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Selama ini pemimpin KPK dari kepolisian dan kejaksaanpernah tersangkut kasus etik dan pidana. Salah satu kekhawatiran masyarakat sipil adalah KPK akan makin terpuruk dan mengulang kebobrokan saat dipimpin Firli Bahuri, yang berasal dari kepolisian. Kekhawatiran lainnya, penanganan kasus korupsi berpotensi mandek dan menjadi sandera politik. Akankah kekhawatiran itu menjadi nyata?
Seleksi Komisioner KPK Bertabur Penegak Hukum
Kehadiran unsur kepolisian dan kejaksaan, jika terpilih menjadi komisioner KPK, dikhawatirkan akan mengganggu proses penegakan hukum. Bagaimana jejak mereka?
Hukrim
Kewenangan Janggal dalam Rancangan UU Polri
Dalam draf revisi Undang-Undang Polri, kepolisian akan mendapat kewenangan tambahan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan itu berpotensi mengancam ruang gerak masyarakat sipil dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana seharusnya perumusan rancangan undang-undang agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari?
Ekbis
Bagaimana Simbara Menambah Penerimaan Negara
Sistem Informasi Mineral dan Batu bara atau Simbara diharapkan bisa mendatangkan tambahan pendapatan di tengah realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam non-migas yang diperkirakan tak mencapai target. Tambahan penerimaan negara dari Simbara ditaksir mencapai Rp 5-10 triliun per tahun. Seperti apa penerapan Simbara?
Editorial
Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMN
Sejumlah orang dekat Prabowo Subianto menjadi komisaris BUMN. Bagi-bagi kursi di ujung pemerintahan Jokowi.
Baca selengkapnya di Koran Tempo:
Bahaya Polisi-Jaksa Pimpin KPK
Seleksi Komisioner KPK Bertabur Penegak Hukum
Kewenangan Janggal dalam Rancangan UU Polri
