Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pushing for DPR to Investigate Electoral Fraud in Presidential Election

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calls for the House of Representatives or DPR to use its right of inquiry are becoming more focused. It seems that the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) is increasingly determined to roll out the right of the DPR to investigate government policies. This time, it is to investigate allegations of electoral fraud during the 2024 general and presidential election. The right of inquiry is now recognized in constitutional law and commonly used as a parliamentary right to investigate executive policies.

PDI-P Chairperson Megawati Sukarnoputri, after a week of solitary contemplation, has given her blessing for her party to push for the use of the right of inquiry. The leaders of other parties are increasingly in agreement to use the right of inquiry through their DPR members in Senayan. The right to inquire is an idea that comes from parties outside the supporters of presidential candidate Prabowo Subianto.

In preliminary vote counts, Prabowo won the presidential election on February 14, 2024. However, his rivals’ party coalitions consider Prabowo’s victory as assisted by President Joko Widodo through social assistance policies and the mobilization of state apparatus. Jokowi is the father of Gibran Rakabuming Raka, Prabowo’s running mate.

Gibran’s entry into the presidential election is also the reason why the parties are proposing the use of the right of inquiry. Gibran only met the conditions for becoming a vice-presidential candidate after the Constitutional Court changed the age requirement to 40 or having been elected in a general election. Gibran is currently the Mayor of Solo, the position formerly held by his father.

The Chief Justice of the Constitutional Court at the time was Anwar Usman, Jokowi’s brother-in-law, as he married Idayati, Jokowi's sister, on May 26, 2022. According to the Constitutional Court’s Ethics Council, this conflict of interest damaged the independence of the constitutional justices. Last October, the Ethics Council found Anwar guilty of an ethical violation and dismissed him from his position as Constitutional Court Chief Justice.

The Election Organization Ethics Council also imposed ethical sanctions on General Election Commission (KPU) Chair Hasyim Asy’ari for accepting the nomination of Gibran despite the Constitutional Court’s Ethics Council ruling. All of this, and the evidence of the mobilization of state apparatus in the regions directing support to Prabowo-Gibran, is enough for party elites to propose the right of inquiry.

The right of inquiry can be used if it is proposed by at least 25 DPR members from more than one faction. With 314 seats in the DPR, the number of supporters of the inquiry is much larger than the members of parties supporting Prabowo. So, if there is a vote, supporters of the inquiry could impose sanctions on the KPU and Jokowi’s administration as organizers of the election. As long as they stay united.

This unity is now being tested. Party elites are being tempted with offers of ministerial positions in both Jokowi and Prabowo-Gibran’s cabinets. There are also legal maneuvers. A legislative candidate from the Indonesian Solidarity Party (PSI), which is led by Gibran’s younger brother, has reported PDI-P presidential candidate Ganjar Pranowo for allegedly accepting Rp100 billion from Bank Jateng.

We discuss all the maneuvers of the right to inquire, persuasion, and operations to thwart it in this week’s edition. Who will prevail? Happy reading.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

The Driving Force of the Right of Inquiry in the House to Investigate into the 2024 Election Fraud

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Megawati and Jusuf Kalla are the driving force behind the use of the right of inquiry in the House to investigate electoral fraud. The coalitions of the Anies-Muhaimin and Ganjar-Mahfud presidential tickets are not solid.

Gathering Support to Investigate Election Fraud

Various instances of electoral fraud in the 2024 General Elections meet the conditions for the DPR to use its right of inquiry. PSI’s surge in votes is in the spotlight.

A Cabinet Post Offer to Prevent the Inquiry Right into Election Fraud

The PPP and NasDem have not expressed strong support for using the DPR’s right of inquiry to investigate alleged electoral fraud in the 2024 elections. The Prabowo-Gibran camp is offering cabinet positions.

Economy

Finding the Budget for Free Lunch Program

Several ministries start to design the free lunch program worth hundreds of trillions of rupiah.

Interview

We Are Solid behind the Right of Inquiry bid

PDI-P Secretary-General Hasto Kristiyanto explains the right of inquiry into alleged electoral fraud in the 2024 General Elections and PDI-P’s chance to become the opposition party.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.