Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pushing for DPR to Investigate Electoral Fraud in Presidential Election

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calls for the House of Representatives or DPR to use its right of inquiry are becoming more focused. It seems that the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) is increasingly determined to roll out the right of the DPR to investigate government policies. This time, it is to investigate allegations of electoral fraud during the 2024 general and presidential election. The right of inquiry is now recognized in constitutional law and commonly used as a parliamentary right to investigate executive policies.

PDI-P Chairperson Megawati Sukarnoputri, after a week of solitary contemplation, has given her blessing for her party to push for the use of the right of inquiry. The leaders of other parties are increasingly in agreement to use the right of inquiry through their DPR members in Senayan. The right to inquire is an idea that comes from parties outside the supporters of presidential candidate Prabowo Subianto.

In preliminary vote counts, Prabowo won the presidential election on February 14, 2024. However, his rivals’ party coalitions consider Prabowo’s victory as assisted by President Joko Widodo through social assistance policies and the mobilization of state apparatus. Jokowi is the father of Gibran Rakabuming Raka, Prabowo’s running mate.

Gibran’s entry into the presidential election is also the reason why the parties are proposing the use of the right of inquiry. Gibran only met the conditions for becoming a vice-presidential candidate after the Constitutional Court changed the age requirement to 40 or having been elected in a general election. Gibran is currently the Mayor of Solo, the position formerly held by his father.

The Chief Justice of the Constitutional Court at the time was Anwar Usman, Jokowi’s brother-in-law, as he married Idayati, Jokowi's sister, on May 26, 2022. According to the Constitutional Court’s Ethics Council, this conflict of interest damaged the independence of the constitutional justices. Last October, the Ethics Council found Anwar guilty of an ethical violation and dismissed him from his position as Constitutional Court Chief Justice.

The Election Organization Ethics Council also imposed ethical sanctions on General Election Commission (KPU) Chair Hasyim Asy’ari for accepting the nomination of Gibran despite the Constitutional Court’s Ethics Council ruling. All of this, and the evidence of the mobilization of state apparatus in the regions directing support to Prabowo-Gibran, is enough for party elites to propose the right of inquiry.

The right of inquiry can be used if it is proposed by at least 25 DPR members from more than one faction. With 314 seats in the DPR, the number of supporters of the inquiry is much larger than the members of parties supporting Prabowo. So, if there is a vote, supporters of the inquiry could impose sanctions on the KPU and Jokowi’s administration as organizers of the election. As long as they stay united.

This unity is now being tested. Party elites are being tempted with offers of ministerial positions in both Jokowi and Prabowo-Gibran’s cabinets. There are also legal maneuvers. A legislative candidate from the Indonesian Solidarity Party (PSI), which is led by Gibran’s younger brother, has reported PDI-P presidential candidate Ganjar Pranowo for allegedly accepting Rp100 billion from Bank Jateng.

We discuss all the maneuvers of the right to inquire, persuasion, and operations to thwart it in this week’s edition. Who will prevail? Happy reading.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

The Driving Force of the Right of Inquiry in the House to Investigate into the 2024 Election Fraud

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Megawati and Jusuf Kalla are the driving force behind the use of the right of inquiry in the House to investigate electoral fraud. The coalitions of the Anies-Muhaimin and Ganjar-Mahfud presidential tickets are not solid.

Gathering Support to Investigate Election Fraud

Various instances of electoral fraud in the 2024 General Elections meet the conditions for the DPR to use its right of inquiry. PSI’s surge in votes is in the spotlight.

A Cabinet Post Offer to Prevent the Inquiry Right into Election Fraud

The PPP and NasDem have not expressed strong support for using the DPR’s right of inquiry to investigate alleged electoral fraud in the 2024 elections. The Prabowo-Gibran camp is offering cabinet positions.

Economy

Finding the Budget for Free Lunch Program

Several ministries start to design the free lunch program worth hundreds of trillions of rupiah.

Interview

We Are Solid behind the Right of Inquiry bid

PDI-P Secretary-General Hasto Kristiyanto explains the right of inquiry into alleged electoral fraud in the 2024 General Elections and PDI-P’s chance to become the opposition party.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

5 menit lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara hari ini. Ada enam poin perubahan yang disepakati dalam revisi.


Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

39 menit lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.


DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

1 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.


Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

3 jam lalu

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.


Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

8 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.


Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.


Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

19 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.


Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

1 hari lalu

Sunan Kalijaga dari Himpunan Advokat Muda Indonesia menyatakan mengundurkan diri sebagai tim kuasa hukum Zaskia Gotik di Polda Metro Jaya, 21 Maret 2016. TEMPO/Destrianita Kusumastuti
Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

Sunan Kalijaga, sangat menyayangkan bahwa dari pihak Binus School Simprug maupun pengacara terduga pelaku yang menyebut sebagai perkelahian.


DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

Komisi III DPR sepakat untuk mengesahkan revisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 di periode berikutnya, karena keterbatasan waktu.


DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

1 hari lalu

Layar menampilkan video conference dengan pesepak bola Eliano Johannes Reijnders (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Komisi III DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.