Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cekfakta #250 Ujaran Kebencian Menyangkut SARA Meningkat Selama Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi Ujaran Kebencian. shutterstock.com
Ilustrasi Ujaran Kebencian. shutterstock.com
Iklan

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Ujaran kebencian kerap menjadi alat yang digunakan para aktor jahat dalam menyebarkan kabar bohong. Data menunjukkan bahwa ujaran kebencian meningkat dan menyasar kelompok-kelompok minoritas selama masa kampanye calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ujaran kebencian ini meningkat ketika hari pemungutan suara. Bahkan hoaks berbau etnis kembali mewarnai, mendaur ulang pola kebohongan yang beredar di Pemilu 2014 dan 2019 silam.

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Ujaran Kebencian Menyangkut SARA Meningkat Selama Pemilu 2024

Meningkatnya ujaran kebencian selama Pemilu 2024 ditangkap oleh dasbor Hate Speech Monitoring kerja sama Monash University, Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Hal ini terlihat dari perbandingan data hoaks di Facebook, Instagram, dan Twitter, antara 2 pekan sebelum hari-H pencoblosan dengan 2 pekan setelahnya.

Hoaks yang berkaitan dengan Pemilu, meningkat dari 35,79% untuk rentang 1 Februari-13 Februari, menjadi 45 persen untuk rentang 14 Februari-24 Februari. “Memang meningkat, dan ini naiknya signifikan,” ujar peneliti Monash, Derry Wijaya kepada Tempo. Peningkatan ini terlihat dari lonjakan (spike) saat hari-H pemungutan suara.

Selain itu, menjelang Pemilu 2024, terdapat pula peningkatan ujaran kebencian yang disangkutkan dengan Tiongkok. Padahal sebelum pencoblosan, ujaran kebencian terbanyak ditujukan terhadap kelompok Yahudi.

“Ujaran kebencian terhadap Yahudi mendominasi karena masalah serangan Israel ke Palestina. Setelah Pemilu, isu berkaitan dengan Tiongkok menjadi hampir sama banyaknya dengan Jewish,” ujar Derry.

Ujaran kebencian menyangkut Tiongkok ini, tak hanya dalam konteks etnis seperti hoaks salah satu kandidat adalah keturunan Cina. Namun juga narasi sentimen terhadap WNA Tiongkok yang digunakan untuk memenangkan suara kandidat tertentu, salah satu kandidat adalah antek asing (Cina), hingga tudingan dukungan kepada oligarki Cina.

Maka jika diperhatikan, narasi ujaran kebencian ini serupa dengan narasi hoaks yang beredar pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. “Artinya, ya hoaks ini di-recycle terus,” pungkas Derry.

Nah, apakah Anda juga menyadari kebohongan yang didaur ulang ini saat Pemilu 2024?

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Mahfud MD Akan Mundur sebagai Cawapres Ganjar Pranowo?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebuah akun Instagram mengunggah video dengan klaim bahwa Mahfud MD mundur sebagai calon wakil presiden. Pada video itu tertulis, Mahfud MD mundur dari Cawapres karena Ganjar sibuk dengan pengajuan hak angket. Menurutnya, hak angket itu percuma dan tidak ada gunanya, karena mereka akan tetap kalah. Benarkah klaim ini? Berikut pemeriksaan faktanya.

| Hasil Pemeriksaan fakta

Tim Cek Fakta Tempo menelusuri sumber asli video tersebut di media sosial resmi Mahfud MD. Video tersebut pertama kali diunggah akun TikTok @mohmahfudmdofficial pada tanggal 29 Februari 2024. Akun TikTok ini merupakan akun resmi Mahfud MD.

Baca selengkapnya

Waktunya Trivia!

Benarkah Video Cara Kerja Chart Penggelembungan Suara Pilpres 2024?

Sebuah video beredar di YouTube dan Facebook akun ini dan ini, yang diklaim sebagai cara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penggelembungan suara hasil Pilpres 2024 dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik mereka. Video itu memperlihatkan sebuah antarmuka perangkat lunak yang bisa menghasilkan chart atau diagram persentase hasil Pemilu 2024 dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Sebagian unggahan menyatakan perangkat lunak itu adalah Sirekap.

Mari kita cek faktanya!

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial didominasi dengan isu pemilu dan laporan dugaan kecurangan pemilu. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

17 jam lalu

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

Deepfake, kini semakin mudah dibuat dan semakin sulit dikenali. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan deepfake pun, tidak main-main.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

19 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

19 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

20 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

21 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.