Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Intervention to Stop the Right of Inquiry on Electoral Fraud at DPR

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Political maneuvers after the 2024 General Elections are becoming more tumultuous. Parties supporting presidential candidates Anies Baswedan and Ganjar Pranowo are preparing to file the right of inquiry in the House of Representatives or DPR to expose electoral fraud. Their voices in the DPR from the 2019 elections are much larger than the members of the parties supporting Prabowo Subianto.

NasDem, the National Awakening Party (PKB), Justice and Prosperity Party (PKS), and United Development Party (PPP) have declared their readiness to roll out the inquiry right. President Joko Widodo tries to restrain this political maneuver. He invited the Chairman of NasDem, Surya Paloh, to refrain from pursuing that intention. If Jokowi succeeds in convincing NasDem, the idea of an inquiry right will remain a fantasy because the number of its supporting votes will not reach half of the DPR members.

Jokowi has already met with Surya. However, until last week, Surya stated that he still needed to wait for the real calculation from the General Election Commission (KPU). NasDem and the parties supporting Anies still hope that their candidate’s votes will continue to rise, reducing Prabowo’s votes, which currently still hover over 56 percent. If Anies’ votes increase and Prabowo’s decrease, the possibility of a second round of elections will open up.

To persuade NasDem not to be the driving force behind the right of inquiry to expose electoral fraud., Jokowi also invited this party, which supports Anies Baswedan, to join the Prabowo coalition after October 2024. If successful, Prabowo will gain a majority of votes in the DPR—equal to Jokowi’s coalition, which controls the DPR.

President Jokowi also assigned Prabowo to meet with parties that might support the right of inquiry. Prabowo met with Susilo Bambang Yudhoyono, the founder of the Democrat Party, a party now led by his son. As a result, Jokowi inaugurated Agus Harimurti, Chairman of the Democrat Party, into the cabinet as the Minister of Agrarian and Spatial Planning.

In addition to suppressing the inquiry, Jokowi is also busy preparing and proposing his trusted individuals to enter Prabowo’s cabinet. So far, this offer has not been unanimously accepted by Prabowo’s inner circle. Politicians in Gerindra, Prabowo’s party, are concerned that Jokowi will have full control over the new government.

In order to achieve his aim of staying in power, Jokowi is now making preparations to take control of the Golkar Party. As a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), with which he parted ways over support for presidential candidates, Jokowi now has no party basis. This could mean he is vulnerable after he retires and no longer has a political vehicle. Golkar, the ruling party of the New Order era is one party he is most likely to take over.

Will Jokowi’s maneuvers succeed? We present the story behind the lobbying for the right of inquiries in this week’s edition. Enjoy the magazine.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Cover Story

How Jokowi Supressed the Parliamentary Inquiry into Alleged Election Fraud  

President Jokowi is trying to prevent the House from exercising its right of inquiry to investigate electoral fraud. He is involved in forming the cabinet of Prabowo-Gibran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

The Plan for Inquiry Right into election Fraud at DPR

The coalition that supports the Anies-Muhaimin presidential bid is preparing to propose a House inquiry into electoral fraud. This effort is still waiting to see where Megawati Sukarnoputri stands on this issue.

Democrat Party Eventually Joins Jokowi’s Coalition

Agus Harimurti Yudhoyono takes the Democrat Party to join the remaining eight-month government of Jokowi. He claims to stay critical.

Economy

The Meat Import Uncertainty

Problems in meat imports indicate the return to the quota regime. Permits are issued late, and the volume allocated is only one-third of what is asked.

You can read more complete report on Tempo Magazine: 

How Jokowi Supressed the Parliamentary Inquiry into Alleged Election Fraud

The Plan for Inquiry Right into election Fraud at DPR

Democrat Party Eventually Joins Jokowi’s Coalition

The Meat Import Uncertainty

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

17 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?