Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CekFakta #231 Pilpres 2024 Semakin Dekat, Mengapa Hoaks Pilpres Masih Dipercaya?

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Iklan

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Pemilihan umum semakin dekat, tepatnya pada 14 Februari 2024 nanti. Narasi politik dari para kandidat pun semakin mengalir deras di lini masa platform-platform digital. 

Namun sayangnya, informasi politik yang tampil di layar gawai kita juga kerap berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Bahkan dalam sebuah survei baru-baru ini, terungkap bahwa hampir 50 persen responden percaya hoaks seputar Pemilu. Bagaimana bisa?

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Pilpres 2024 Semakin Dekat, Mengapa Hoaks Pilpres Masih Dipercaya?

Gangguan informasi politik ini sudah lama menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik saat Pemilihan Umum Presiden maupun Pemilihan Umum Gubernur. Keduanya kerap menjadi ladang kabar palsu.

Menjelang Pemilu 2024, tingkat penyebaran gangguan informasi kembali meningkat dan mulai mengkhawatirkan. Hampir setengah dari populasi atau 42,3 persen responden percaya pada gangguan informasi. Hasil ini diungkap dalam Survei Opini Publik: Proyeksi dan Mitigasi Gangguan Informasi Pemilu 2024 yang digelar The Safer Internet Lab (Sail) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam rentang 4-10 September 2023.

Peneliti menguji 7 informasi salah yang sudah terverifikasi sebagai berita salah atau palsu oleh Koalisi Cek Fakta. Tujuh jenis hoaks yang diujikan ini dipilih karena kerap disebarkan secara berulang atau mempunyai pola yang jelas. Antara lain pengelabuan jumlah pemilih, anggota KPU tidak netral, surat suara yang sudah dicoblos, pencurian surat suara, KTP palsu dalam pemilu, tenaga kerja asing (TKA) Cina sebagai pemilih, serta penundaan Pemilu 2024. 

Para peneliti survei ini juga mengukur pada dua isu hoaks bertema Pemilu yang sudah beredar lama sejak 2014. Dua isu tersebut ialah Presiden Jokowi dianggap keturunan Tionghoa dan isu KTP elektronik untuk WNA Cina mencoblos dalam Pemilu.

Meski isu tersebut sudah beredar lama, tapi dari 41,5 persen responden yang mendengar bahwa Jokowi adalah keturunan Tionghoa saat itu, 21,7 persen di antaranya mengaku mempercayainya. Artinya, gangguan informasi diatas mampu bertahan di benak publik dalam jangka waktu yang panjang. 

Begitu pula dari 28,2 persen responden yang pernah mendengar isu KTP elektronik untuk WNA Cina, sebanyak 42,3 persen mempercayainya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap gangguan informasi tersebut masih relatif tinggi, bahkan setelah dilakukan pengecekan fakta atau klarifikasi.

Walau para responden pernah mendengar hoaks tersebut dan ada yang masih mempercayainya, hanya sebagian kecil dari mereka yang tertarik untuk menyebarkannya. Bahkan, sebanyak 41,2 persen responden menganggap berita bohong yang tersebar di internet/media sosial adalah kerjaan orang iseng belaka. 

Artinya, publik tidak banyak mengetahui bahwa gangguan informasi adalah gerakan yang terstruktur dan terorganisir. Padahal jika kita jeli, ketidaktertarikan untuk meneruskan informasi keliru ini justru bisa mengundang pemikiran kritis di benak. “Lalu, siapa yang membuat hoaks kalau banyak orang malas sembarangan share? Wah, bisa jadi ini memang ada gerakan terencana untuk menyebarkan hoaks.”

Nah, apakah Anda berpikir hal yang sama?

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Prabowo Subianto Diseret Keluar Istana?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebuah video beredar di Facebook berisi klaim bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto diseret keluar Istana Negara. Dia dikatakan menjadi korban permainan politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bagian thumbnail video memperlihatkan Presiden Jokowi di depan barisan menterinya, sementara dua orang berbaju putih mengangkat Prabowo keluar ruang Istana Negara. Format video tersebut mirip tayangan berita.  

| Hasil Pemeriksaan fakta

Tempo memverifikasi narasi tersebut menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google dan Yandex. Ditemukan bahwa video dalam unggahan di Facebook tersebut tidak sesuai dengan klaim yang disertakan.  

Baca selengkapnya

Waktunya Trivia!

Benarkah Tentara Arab Saudi Bergerak Menuju Palestina?

Klaim bahwa tentara Arab Saudi telah bergerak menuju Palestina beredar di media sosial. Klaim tersebut beredar seiring serangan Israel atas Palestina pada Oktober 2023. Klaim tersebut dibagikan akun Facebook ini [arsip] bersama sebuah video yang memperlihatkan iring-iringan kendaraan di jalanan yang membelah sebuah bukit. Beberapa kendaraan membawa bendera Arab Saudi. 

| Bagaimana hasil pemeriksaan faktanya?

Mari kita cek faktanya!

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

1 hari lalu

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

Deepfake, kini semakin mudah dibuat dan semakin sulit dikenali. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan deepfake pun, tidak main-main.


Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

1 hari lalu

BFI Finance. Istimewa
Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

4 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

4 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

5 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.


Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

5 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

5 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

6 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

Ekonom yakin majelis hakim MK akan membenarkan adanya politisasi bansos dengan 3 kemungkinan putusan.


CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

8 hari lalu

Logo twitter, facebook dan whatsapp. Istimewa
CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

Menelisik Motivasi di Balik Akun Medsos Penyebar Hoaks Melalui Transparansi Halaman