TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung melakukan moratorium proses hukum terhadap kontestan pemilu 2024 untuk kasus yang dilaporkan pada Oktober 2023-Februari 2024. Alasannya, demi menjaga netralitas dan independensi penegak hukum. Namun pegiat antikorupsi dan demokrasi mengkritik kebijakan itu karena dinilai dapat mengancam pemberantasan korupsi. Apa dampak buruk dan bahaya moratorium itu?
Nasional
Risiko Tumpang-Tindih Kewenangan Telik Sandi
Usulan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar bisa terlibat dalam penyidikan kasus siber dinilai terlalu berisiko. Lembaga telik sandi itu memiliki kewenangan yang berbeda dengan penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri. Mengapa BSSN ngotot terlibat dengan meminta revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
Ekbis
Risiko Intervensi Bank Indonesia
Untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri dan nilai tukar rupiah dari tekanan suku bunga The Fed, Bank Indonesia menggunakan strategi intervensi jalur non-suku bunga. Berisiko menggerus cadangan devisa?
Budaya
Kejar Target Revitalisasi Candi Muaro Jambi
Dengan luas 3.891 hektare, kompleks Candi Muaro Jambi diperkirakan merupakan percandian terbesar di Asia Tenggara. Masih banyak candi yang belum tergali dan berada di lahan warga. Revitalisasi kompleks Candi Muaro Jambi ditargetkan rampung pada tahun depan. Bagaimana warga lokal banyak berperan dalam pelestarian percandian ini?
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
