Airlangga Hartarto dalam Bidikan Dana Sawit

Setelah dua menteri Partai NasDem, kini giliran Partai Golkar. Kejaksaan Agung sedang menelisik peran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam dugaan korupsi minyak goreng dan penyelewengan dana sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin pengendalian harga minyak goreng dan Ketua Komite Pengarah BPDPKS.

Jaksa menduga kebijakan minyak goreng tahun lalu merugikan negara. Sementara penyaluran subsidi dana sawit menguntungkan perusahaan kelapa sawit. Nilainya ratusan triliun. Lewat BPDPKS, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan sawit agar bersedia memproduksi biodiesel, campuran minyak nabati dan solar untuk menekan emisi karbon.

Pada April 2022, majalah Tempo menurunkan investigasi penyaluran subsidi dana sawit. Hasil penelusuran menemukan penentuan subsidi itu sarat konflik kepentingan. Sebab anggota Komite BPDPKS yang dipimpin Airlangga itu berisi pemilik atau perwakilan industri sawit besar. Mereka yang menentukan faktor konversi subsidi dan indeks pungutan ekspor.

Tentu saja pengusaha tak mau rugi. Mereka akan menekan serendah mungkin pungutan ekspor dan menaikkan subsidi. Sehingga biaya yang mereka keluarkan akan kembali kepada mereka sendiri, dengan lebih besar. KPK menghitung kerugian negara akibat konflik kepentingan ini mencapai lebih Rp 4 triliun.

Sementara dalam kebijakan minyak goreng, kewajiban menyediakan minyak sawit untuk keperluan dalam negeri gagal. Pengusaha tetap mengekspor minyak sawit mereka karena harga di pasar internasional yang tinggi akibat pasokan gas dan minyak yang sereta setelah invasi Rusia ke Ukraina. Jaksa menilai salah kebijakan itu merugikan negara.

Sulit tak mengaitkan penyelidikan jaksa ini dengan politik pemilihan presiden 2024. Golkar tak kunjung menentukan pilihan calon yang mereka dukung. Airlangga malah merapat ke PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo—kandidat yang tak didukung Presiden Joko Widodo. Karena itu sejumlah menteri coba menggoyang kursi Airlangga di partai ini. Muluskah manuver itu?

Edisi pekan ini kami mengulas gerilya mendongkel Airlangga serta memetakan ulang kasus dugaan korupsi minyak goreng dan subsidi dana sawit. Selain itu ada banyak artikel menarik lain. Di rubrik ekonomi kami mengulas penangkapan kapal Iran yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia. Kapal itu diduga hendak menjual minyak murah di pasar gelap. Atau perjalanan penulis Ayu Utami ke Prancis bertemu dengan para filsuf yang berbicara soal multikulturalisme.

Selamat membaca dan berakhir pekan.

Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif

Benarkah Airlangga Hartarto Dibidik Karena Tak Mendukung Calon Presiden Pilihan Jokowi?

Kejaksaan memeriksa Airlangga Hartarto dalam perkara ekspor CPO dan subsidi BPDPKS. Karena tak sejalan dengan Jokowi?

Bahaya Aktivis Demokrasi Mengabaikan Kejahatan HAM Masa Lalu

Dukungan Budiman Sudjatmiko dan aktivis 1998 untuk Prabowo bentuk pragmatisme politik. Ingkar pada keadilan untuk korban.

Risiko Pertamina Membeli Minyak Murah

Pembelian minyak murah dari Iran oleh Pertamina menuai masalah. Perbaikan sistem pengadaan yang tak pernah tuntas.

Untuk Apa OJK Terburu-buru Membentuk Bursa Karbon

Bursa karbon akan dibuka pada September mendatang. Regulasi dan infrastruktur belum siap.

Siapa Pengganti Hun Sen di Kamboja

Perdana Menteri Hun Sen akan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, setelah partainya menang dalam pemilu.