Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekspansi Politik Keluarga Jokowi

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

Halo,

Di akhir pekan ini saya ingin mengajak Anda membaca kembali sebuah buku penting yang ditulis dua ilmuwan politik Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Judulnya, How Democracies Die. Buku ini lebih banyak bercerita tentang Amerika Serikat, terbit dua tahun setelah Donald Trump menjadi presiden, pada 2018.

Isinya tentang bagaimana demokrasi mati secara demokratis, di banyak negara. Buku ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bisa mati oleh aktor-aktornya sendiri, yang naik ke puncak kekuasaan secara demokratis. Caranya dengan melanggar pakem-pakem demokrasi, yang tak tertulis dalam konstitusi, di luar hukum-hukum formal. Padahal, demokrasi berjalan dengan sehat, menurut dua penulis buku ini, ketika para penguasa “menahan diri memakai kekuasaan”.

Sebab ketika mereka memakai kekuasaan yang melebihi batas, mereka segera tergelincir menjadi autokrat. Donald Trump melanggar norma yang bertahan selama 157 tahun dalam demokrasi Amerika ketika menunjuk anak dan menantunya menjadi penasihatnya. Secara hukum dan konstitusi, apa yang dilakukan Trump tidak keliru, tapi tidak etis karena berpeluang terjadi nepotisme.

Cerita di buku ini mengingatkan kita pada Indonesia hari-hari ini. Presiden Joko Widodo membiarkan anak dan menantunya naik ke pucuk kekuasaan. Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, menjadi Wali Kota Solo. Bobby Nasution, menantunya, menjadi Wali Kota Medan. Kini Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, berniat maju dalam pencalonan Wali Kota Depok.

Apa yang dilakukan anak-menantu Jokowi tidak keliru. Mereka sedang menjalankan hak konstitusional warga negara. Tapi secara etika, Jokowi mencederai apa yang dulu menjadi harapan orang banyak kepadanya. Sepuluh tahun lalu, kita bergembira ada politikus seperti Jokowi yang menjadi calon presiden. Ia mencatatkan sejarah sebagai politikus yang merangkak dari bawah, berasal dari keluarga orang Indonesia kebanyakan, terlepas dari kekuatan politik lama, sehingga memancarkan harapan tentang Indonesia baru dengan demokrasi yang lebih sehat.

Kurang dari sepuluh tahun kemudian, Jokowi melukai harapan itu. Jika Suharto mengangkat anaknya sendiri, Siti Herdianti Rukmana, sebagai Menteri Sosial, Jokowi membiarkan anak menantunya naik ke tampuk kekuasaan. Kedudukannya sebagai presiden tentu berpengaruh terhadap suara pemilih yang abai terhadap bahaya dinasti politik seperti ini. Pertanyaannya, untuk apa?

Edisi pekan ini coba mengulas ekspansi keluarga Jokowi dalam politik Indonesia. Ia sudah menegaskan akan “cawe-cawe” dalam pemilihan presiden penggantinya pada 2024—sesuatu yang juga tak etis. Meski tak memiliki partai, Jokowi punya relawan—sekelompok orang yang bisa ia giring mendukung salah satu calon dalam Pemilu. Dengan modal relawan itu, Jokowi hendak mengatur siapa penggantinya, seperti kecenderungan ia mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, rivalnya dalam dua kali pemilihan presiden.

Kini ia juga memupuk kekuasaan lewat anak dan menantunya. Setelah perpanjangan masa jabatan presiden dan menunda Pemilu gagal, kini ia mendorong keluarganya sendiri menjadi penguasa. Cara ini bisa dibaca sebagai strategi Jokowi tetap relevan dan punya peran dalam politik Indonesia. Dengan organisasi-organisasi relawan yang loyal membuat ia tetap diperhitungkan dalam peta politik. Dalihnya bisa macam-macam. Salah satunya, menjaga keberlanjutan program-programnya selama dua periode menjadi presiden. Atau, ya, Jokowi sudah kecanduan kekuasaan belaka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apa pun niat di balik manuver politik Jokowi, ia telah melakukan hal yang tak patut dalam demokrasi. Buku How Democracies Die telah mengingatkan, sistem demokrasi longsor dan melapuk di banyak negara karena para penguasa luput bertanya apa yang keliru dari apa yang mereka yakini benar.

Selamat berakhir pekan. 

Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif

Dinasti Bapak dan Mertua
Jokowi sedang membangun dinasti politik. Untuk apa?

Ekonomi Hijau yang Menjanjikan
Ekonomi hijau menjanjikan di era krisis iklim. Sejauh mana kesiapan Indonesia?

Diplomasi Menyelamatkan Tenggiling
Dibanding menegakkan hukum yang mahal, diploasi menyetop perdagangan satwa liar jauh lebih efektif. Bisakah?

Pemberontakan Tentara Bayaran Putin
Rusia membayar tentara swasta menyerbu Ukraina. Mereka kini berbalik melawan. Mengapa?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

26 menit lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

51 menit lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

1 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

2 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

3 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

3 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK


Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

4 jam lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.


Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto di Istana Negara pada, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.


Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?