TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merobohkan sisa bangunan Rumoh Geudong, saksi bisu kekejian tentara pada masa operasi militer Aceh. Penghancuran situs ini demi peluncuran program Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Mengapa tindakan ini bermasalah? Bagaimana suara para penyintas yang hingga kini tak mendapatkan keadilan?
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Peringatan Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional di Fisip Unair, Usman Hamid: Perjuangan ke Depan Makin Berat
11 hari lalu
Peringatan Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional di Fisip Unair, Usman Hamid: Perjuangan ke Depan Makin Berat
Usman Hamid melihat perjuangan mencari keadilan atas kasus penghilangan paksa 13 aktivis prodemokrasi pada 1998 ke depan makin berat.
PDIP Minta Komnas HAM Lakukan Penyidikan Pro Justisia Terhadap Peristiwa Kudatuli
46 hari lalu
PDIP Minta Komnas HAM Lakukan Penyidikan Pro Justisia Terhadap Peristiwa Kudatuli
PDIP minta Komnas HAM untuk menetapkan peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM berat.
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat
53 hari lalu
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat
Ribka Tjiptaning mendesak Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.
31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?
7 Juni 2024
31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?
Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) telah berdiri sejak 31 tahun. Begini alasan pembentukannya.
Komnas HAM Terus Dorong Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat
6 Juni 2024
Komnas HAM Terus Dorong Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat
Komnas HAM meminta Kemenkopolhukam memperpanjang masa tugas Tim PPHAM yang berakhir 31 Desember 2023.
Komnas HAM Minta Kemenkopolhukam Perpanjang Masa Tugas Tim PPHAM
6 Juni 2024
Komnas HAM Minta Kemenkopolhukam Perpanjang Masa Tugas Tim PPHAM
Anis Hidayah mengatakan Komnas HAM juga meminta kejelasan nomenklatur pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat.
LPSK Dorong Masa Tugas Tim Pemantau PPHAM Berat Diperpanjang
15 Mei 2024
LPSK Dorong Masa Tugas Tim Pemantau PPHAM Berat Diperpanjang
LPSK mengatakan dukungan psikososial bagi korban pelanggaran HAM berat perlu terus diberikan.
Bantah Libatkan Warga Sipil, TPNPB-OPM: Kami Punya Pengalaman Wamena Berdarah
12 Mei 2024
Bantah Libatkan Warga Sipil, TPNPB-OPM: Kami Punya Pengalaman Wamena Berdarah
Juru bicara TPNPB-OPM menyinggung kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti peristiwa Wamena Berdarah.
