Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Sedimentasi Laut Legalkan Ekspor Pasir Laut

image-gnews
Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut terus bergulir. Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes aturan ini karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.

Dulu, Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden melarang ekspor lantaran mengancam lingkungan pesisir. Kini, ekspor pasir berbalut bungkus baru: sedimentasi alias endapan dasar laut.

Adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mengegolkan beleid ini. Wacana pembukaan ekspor pasir laut sejatinya mengemuka pada era menteri sebelumnya, namun mentok.

Di tangan Trenggono, regulasi soal pasir laut memakai istilah sedimentasi, material yang seharusnya disedot karena menyebabkan pendangkalan dasar laut. Material berupa lumpur dan pasir ini kemudian bisa dijual di dalam negeri maupun luar negeri dengan menyetor pungutan pada negara.

Bagi nelayan dan pemerhati ekosistem pesisir, aturan ini jelas menjadi ancaman. Sejumlah informasi yang kami peroleh menyebut pembahasan aturan teknis soal pengisapan sedimen, peralatan, hingga tarif pungutan pada negara sedang dibahas dan mendekati tahap akhir.

Bahkan, pembahasan ini melibatkan sejumlah perusahaan raksasa di sektor kemaritiman. Mereka adalah perusahaan-perusahaan pemilik kapal isap pasir kelas dunia, yang besar kemungkinan, akan terlibat dalam eksploitasi sedimentasi laut. Siapa saja?

Di edisi pekan ini ada juga cerita bagaimana awal mula aturan ini terbit berikut lobi-lobi serta pertentangan antar menteri. Ada pula tulisan mengenai gurihnya keuntungan yang diperoleh dari ekspor pasir laut. Meski pada akhirnya guyuran dolar yang masuk tak bakal sebanding dengan kerusakan laut akibat pengisapan pasir dan lumpur besar-besaran.

Selamat membaca.

Fery Firmansyah

Redaktur Utama

Apa di Balik Terbitnya Aturan Ekspor Pasir Laut

Bagaimana lobi di balik pembukaan ekspor pasir laut?

Siapa Pemain Besar Pengisap Pasir Laut

Sejumlah perusahaan besar ikut dalam pembahasan aturan ekspor pasir laut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berapa Besar Bisnis Ekspor Pasir Laut

Eksploitasi pasir laut menjanjikan devisa ratusan triliun rupiah.

Apa Dampak Buruk Penambangan Pasir Laut

Eksploitasi pasir laut menyebabkan ekosistem laut terdegradasi. Sulit untuk pulih.

Wawancara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Ia menjelaskan seputar PP Sedimentasi Laut. Benarkah awalnya bernama pemanfaatan pasir laut?

OPINI

Bahaya Ekspor Pasir Laut

Penambangan pasir laut sudah dilarang karena merusak ekosistem. Apa saja bahayanya?

KOLOM

Risiko Penambangan Pasir Laut

SINYAL PASAR

Tertekan Inflasi dan Likuiditas Ketat

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kaya Aktivitas Perikanan dan Tambang, Teluk Kendari Mendangkal dengan Cepat

3 hari lalu

Anjungan Teluk Kendari. ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra.
Kaya Aktivitas Perikanan dan Tambang, Teluk Kendari Mendangkal dengan Cepat

Teluk Kendari di kota Kendari mengalami pendangkalan yang dramatis selama sekitar 20 tahun terakhir. Ini kajian sedimentasi di perairan itu oleh BRIN.


Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

13 hari lalu

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

43 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

55 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut.


Bakal Izinkan Ekspor Pasir Laut, Kemendag: Kami Sudah Kirim Surat ke Kemenko Perekonomian

4 Januari 2024

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Bakal Izinkan Ekspor Pasir Laut, Kemendag: Kami Sudah Kirim Surat ke Kemenko Perekonomian

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengungkapkan kabar terbaru soal pencabutan larangan ekspor pasir laut.


Kaleidoskop 2023: Polemik Ekspor Pasir Laut, PHK Massal, hingga Kongsi TikTok dan Tokopedia

3 Januari 2024

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Kaleidoskop 2023: Polemik Ekspor Pasir Laut, PHK Massal, hingga Kongsi TikTok dan Tokopedia

Tiga isu yang turut membetot perhatian publik sepanjang tahun 2023 adalah polemik ekspor pasir laut, PHK massal dan kongsi TikTok dengan Tokopedia.


Zulhas: Izin Ekspor Pasir Laut Bakal Keluar Setelah Rilis Rekomendasi dari Kementerian ESDM

27 November 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan rencana agenda pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacapres-bacawapres dari KIM, Selasa, 24 Oktober 2023. Pendaftaran yang diawali dengan deklarasi akan digelar besok, Rabu, 25 Oktober 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Zulhas: Izin Ekspor Pasir Laut Bakal Keluar Setelah Rilis Rekomendasi dari Kementerian ESDM

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan akan memberi izin ekspor pasir laut apabila Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan rekomendasi.


Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

12 September 2023

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

Kementerian Perdagangan membantah telah membuka ekspor pasir laut.


Terkini: Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

26 Juli 2023

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA
Terkini: Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

Berita terkini: Komentar Ahok dan Nicke tentang calon Dirut Pertamina, sikap Dirjen Pajak terhadap temuan tunggakan pajak Rp 7,2 triliun.


Kementerian Kelautan Berharap Ekspor Pasir Laut Jalan Tahun Ini

26 Juli 2023

Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi saat di wawancarai awak media usai melakukan sosialisasi PP 26 tahun 2023 di Batam, Selasa (25/7/2023). Foto Yogi Eka Sahputra
Kementerian Kelautan Berharap Ekspor Pasir Laut Jalan Tahun Ini

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sosialisasi PP tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Berharap ekspor pasir laut jalan tahun ini.