Bahaya Dampak Ekspor Pasir Laut

Reporter

Editor

Senin, 29 Mei 2023 09:31 WIB

BERITA UTAMA

Bahaya Dampak Ekspor Pasir Laut

Pembukaan keran ekspor pasir laut dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Tidak hanya ekosistem laut, kebijakan tersebut juga mengancam keberadaan pulau-pulau kecil. Nelayan hingga aktivis lingkungan menolaknya.

Scroll Untuk Melanjutkan

Kinerja emiten sawit diprediksi tidak akan banyak terpengaruh oleh pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) sejak 16 Mei lalu. Pasalnya, sebagian besar emiten sawit sudah mengantongi sertifikasi untuk menembus pasar Eropa. Jika pasar Uni Eropa akhirnya tertutup, ke negara mana lagi Indonesia bisa mengekspor CPO?

METRO

Upaya Menghentikan Penurunan Tanah Jakarta

Jakarta menjadi kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Sekitar 70 persen penurunan tanah di Ibu Kota diakibatkan oleh eksploitasi air tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pengambilan air tanah di 12 jalan dan 9 kawasan mulai 1 Agustus mendatang. Apa yang bisa dipelajari dari kota lain yang menghadapi masalah serupa?

Berita Selanjutnya

KPU siapkan aturan teknis antisipasi kemenangan kotak kosong di Pilkada 2024.

KPU Menanggapi Peluang Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

12 jam lalu

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Video Pilihan

Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

19 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat soal perubahan PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis

Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

Sejumlah hal perihal pelaksanaan Pemilu 2024 disorot anggota Komisi II DPR.

Zulhas Buka Keran Ekspor Pasir Laut Lagi, Apa Saja Syarat yang Harus Dipenuhi Eksportir?

1 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.

Zulhas Buka Keran Ekspor Pasir Laut Lagi, Apa Saja Syarat yang Harus Dipenuhi Eksportir?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali membuka keran ekspor pasir laut. Hal ini diatur dalam dua revisi Permendag di bidang ekspor.

Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

2 hari lalu

Presiden Algeria Abdulmadjid Tebboune. REUTERS

Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

Abdulmadjid Tebboune terpilih menjadi presiden Aljazair dengan 95 persen suara.

7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

4 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262

7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

Kampanye negatif di media sosial semakin rawan saat pilkada.

Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Kerusakan Lingkungan Makin Masif Setelah Penambangan 5 Smelter

5 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis (tengah) mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Sidang kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah yang merugikan negara mencapai Rp300 triliun tersebut beragendakan pemeriksaan lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Deden Hidayat, Musda Ansori, Afif Rinaldi, Doni Indra, dan satu saksi Ikwan Azwardi dilakukan secara daring. ANTARA/Sulthony Hasanuddin

Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Kerusakan Lingkungan Makin Masif Setelah Penambangan 5 Smelter

Berdasarkan hitungan Kejagung kerugian negara terbesar dalam kasus korupsi timah adalah kerusakan lingkungan yang mencapai Rp 271 triliun.

Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

5 hari lalu

Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

Ketu KPU Bangladesh mundur setelah menyangkal campur tangan politik dalam pemilu Januari yang memilih kembali pemimpin otokratis Sheikh Hasina.

Saat KPU Kampanyekan Pilkada Cerdas Lewat Film Tepatilah Janji

8 hari lalu

Tangkapan kamera salah satu penonton, memotret penulis skenario film Tepatilah Janji Alim Sudio saat berinteraksi dengan penonton di bioskop Samarinda, Senin 2 September 2024. ANTARA/Ahmad Rifandi

Saat KPU Kampanyekan Pilkada Cerdas Lewat Film Tepatilah Janji

KPU berharap film Tepatilah Janji dapat memberikan edukasi dan inspirasi tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada.

Jokowi dan Prabowo Saling Adu Pujian Saat Apel Kader Gerindra

8 hari lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat saat Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam apel kader dan penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memuji Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih di hadapan peserta Rapimnas Partai Gerindra. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Jokowi dan Prabowo Saling Adu Pujian Saat Apel Kader Gerindra

Jokowi menghadiri apel kader dan rapimnas Gerindra. Dalam apel tersebut ia dan Prabowo saling melontarkan pujian, apa saja?

Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

9 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun

Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

Sensus nasional ini bagian dari pemilu yang dijanjikan junta Myanmar dilakukan pada tahun depan.

Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

9 hari lalu

Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

Bawaslu menilai isu lingkungan masih belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu.