RUU Pelindungan Data Pribadi Setengah Hati

Draf final RUU Pelindungan Data Pribadi hasil pembahasan DPR dan pemerintah dianggap belum menjamin sepenuhnya pelindungan data pribadi.

TEMPO.CO, Jakarta - Draf final RUU Pelindungan Data Pribadi hasil pembahasan DPR dan pemerintah dianggap belum menjamin sepenuhnya pelindungan data pribadi. RUU hanya mengatur kewajiban pengendali data untuk mencegah data pribadi diakses secara ilegal, tapi belum mengatur secara spesifik pengamanan data tersebut. Efektivitas untuk mencegah berulangnya kebocoran data pribadi juga dipertanyakan.

Ekonomi dan Bisnis

Minim Dana Antisipasi Inflasi

Sejumlah pemerintah daerah mulai mengalokasikan anggaran untuk mencegah lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.  Dana itu antara lain akan dibagikan dalam bentuk subsidi transportasi umum,  subsidi alat pertanian dan peternakan, serta bantuan sosial.  Namun, jumlahnya yang hanya Rp 5 triliun dianggap terlalu kecil. Pakar otonomi daerah dan ekonom punya usul lain agar pemda dapat ikut serta menanggulangi inflasi. Apa saja usulan mereka?

Metro

Jatuh-Bangun Mall Rongsok di Depok

Di Depok terdapat toko serba ada yang seluruh produknya berupa barang bekas siap pakai. Toko ini menjual peralatan dapur, furnitur, sampai sepeda motor. Berdiri sejak 2010, Mall Rongsok bertahan menghadapi pandemi Covid-19.

Nasional 

Dua Kubu Adu Kuat Legalitas

Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin panas. Kubu Suharso Monoarfa dan kubu Muhamad Mardiono saling mengklaim bahwa tindakan mereka sama-sama mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Bagaimana keputusan akhir di Kementerian Hukum dan HAM?






Rekomendasi Berita

    Berita tidak ada

Kominfo Ingatkan PSE yang Terdaftar Punya Tugas Jaga Data Pribadi Pengguna

56 hari lalu

Kominfo Ingatkan PSE yang Terdaftar Punya Tugas Jaga Data Pribadi Pengguna

Johnny G. Plate mengingatkan 9.414 platform dari 5.600 penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang sudah terdaftar dan legal di Indonesia memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi.


Cair Subsidi Gaji

6 April 2022

Cair Subsidi Gaji

Pemerintah mematangkan program bantuan subsidi gaji untuk 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.


Presidensi G20 Indonesia, Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Sorotan

11 Februari 2022

Presidensi G20 Indonesia, Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Sorotan

Kepresidenan G20 dinilai harus mempercepat kebijakan domestik Indonesia terkait transformasi digital dengan mempercepat pembahasan RUU PDP


Kominfo Ingatkan Pengguna NFT Tak Sebarkan Konten yang Melanggar Aturan

17 Januari 2022

Kominfo Ingatkan Pengguna NFT Tak Sebarkan Konten yang Melanggar Aturan

Kominfo dan aparat penegak hukum tidak akan segan menindak kreator NFT yang tidak melanggar aturan pemerintah.


535 Pengaduan Diterima YLKI Sepanjang 2021, Mayoritas terkait Jasa Keuangan

8 Januari 2022

535 Pengaduan Diterima YLKI Sepanjang 2021, Mayoritas terkait Jasa Keuangan

Sebanyak 535 pengaduan diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI sepanjang tahun 2021.


Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Minta Kominfo Lakukan Asesmen Menyeluruh

29 Juli 2021

Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Minta Kominfo Lakukan Asesmen Menyeluruh

Anggota DPR Irine Yusiana Roba Putri mengimbau Kominfo untuk mengasesmen secara lengkap dampak kebocoran data nasabah BRI Life.


Kominfo: 60 Persen DIM RUU Pelindungan Data Pribadi Sudah Dibahas

7 Desember 2020

Kominfo: 60 Persen DIM RUU Pelindungan Data Pribadi Sudah Dibahas

Pemerintah bersama DPR sudah membahas 60 persen Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pelindungan Data Pribadi.


DPR Sepakat Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi Diperpanjang

29 September 2020

DPR Sepakat Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi Diperpanjang

Rapat paripurna DPR memutuskan agar pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi diperpanjang.


Kejar Target RUU Pelindungan Data Pribadi

9 Juli 2020

Kejar Target RUU Pelindungan Data Pribadi

Menkominfo Johnny G. Plate menargetkan RUU Pelindungan Data Pribadi disahkan Oktober 2020, sedangkan DPR tahun ini. Sejumlah masalah masih ditemukan.