Utak-Atik Donasi ACT
Donasi ACT mengalir sampai jauh. Tak sampai sepekan setelah kami menerbitkan laporan utama “Kantong Bocor Dana Umat”, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap mengalir ke kelompok teroris di Suriah.
Ini dugaan lama sebetulnya. Kami pernah menulis dugaan tersebut dua tahun lalu: ACT mengirimkan sumbangan ke Suriah berkedok bantuan kemanusiaan. PPATK kini memastikan dugaan itu tak keliru. Dengan bukti-bukti itu, PPATK lalu membekukan sekitar 60 rekening penampungan Yayasan ACT.
Kementerian Sosial juga mencabut izin pengumpulan sumbang ACT. Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendy memerintahkan Inspektorat Jenderal mengaudit ACT untuk membuktikan dugaan pemotongan donasi hingga di atas 10 persen atas nama biaya operasional. Pemotongan ini ditengarai sebagai tambang uang untuk memodali gaya hidup mewah para petinggi ACT dan keluarganya.
Sebagai follow up story, kami menurunkan laporan utama tentang ACT. Kali ini sudut pandangnya lebih ke hulu: mengapa dugaan penyelewengan donasi ACT baru terbongkar sekarang? Ke mana para polisi, jaksa, auditor, inspektorat? Tidakkah mereka memeriksa laporan keuangan ACT dan menemukan kejanggalan di sana?
Dana yang dikelola ACT sangat besar, sekitar Rp 540 miliar setahun. Menurut aturan, yayasan boleh memotong untuk biaya operasional penyaluran sumbangan maksimal 10 persen. Kami menemukan bahwa pemotongan sumbangan bisa tembus sekitar 30 persen.
Ada pelbagai teknik bagaimana ACT mengutak-atik laporan keuangan sehingga dugaan manipulasi donasi publik tersebut tak mencuat ke publik. Di mata umum, laporan keuangan ACT baik-baik saja, bahkan selalu mendapat status “wajar tanpa pengecualian”. Karena itu kami coba memetakan auditor-auditor yang pernah diminta mengaudit ACT. Ada hubungan dengan petinggi ACT?
Selamat membaca.
Stefanus Pramono
Redaktur Pelaksana
LAPORAN UTAMA
Akrobat Donasi dari Pasar Minggu
Laporan keuangan Aksi Cepat Tanggap diduga sarat manipulasi. Demi menjaga kepercayaan publik dan menaikkan nilai donasi.
Gunung Utang Toko Sedekah
Jaringan minimarket yang dikelola perusahaan di bawah ACT rontok. Ikut disebabkan penggunaan duit untuk petinggi ACT.
Berkat Sokongan Nama Besar
ACT gencar mendekati pejabat dan politikus untuk mendulang donasi publik. Sejumlah BUMN ikut kepincut.
Opini
Sanksi Kilat Aksi Cepat Tanggap
Pencabutan izin pengumpulan sumbangan ACT tidak menyelesaikan persoalan. Diperlukan Undang-Undang Pengumpulan Sumbangan?
HUKUM
Terjegal Tiket Premium MotoGP
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diduga menerima gratifikasi dari Pertamina. Diduga ada upaya untuk meredam perkara di Dewan Pengawas KPK
Opini
Usut Meski Undur Diri
Lili Pintauli layak diganjar hukuman pidana. Pengusutan kasusnya tak boleh berhenti meski ia hengkang dari KPK.
