TEMPO.CO, Jakarta - Untuk ketiga kali, Presiden Joko Widodo kembali merombak Kabinet Indonesia Maju pada 15 Juni lalu. Ia melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara. Jokowi juga mendapuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Tambahan: Presiden tiga wakil menteri baru dari partai pendukungnya.
Mengapa Muhammad Lutfi dicopot dari kursj Menteri Perdagangan? Tentu karena ia gagal mengendalikan harga minyak goreng. Tapi rupanya lebih dari itu. Jokowi mencopotnya untuk menjaga hubungan baik dengan pengusaha sawit. Pencopotan Lutfi dianggap jalan tengah mendinginkan kembali hubungan Istana dengan para bohir pengusaha itu.
Reshuffle kabinet juga untuk memperkuat dukungan politik kepada pemerintah. Masuknya Zulkifli Hasan membuat posisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat makin kuat. Jokowi menilai PAN telah setia dengan menjadi relawan mengusung gagasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Semula, Presiden berencana mengganti lebih banyak menteri, termasuk yang berasal dari partai politik. Rencana itu urung karena gejolaknya bisa jadi senjata makan tuan. Pada akhirnya perombakan kabinet hanya kompromi politik. Di akhir masa kekuasaannya, Jokowi masih memerlukan konsolidasi, bukan menyelesaikan problem-problem krusial seperti wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk apa?
Selamat membaca.
Stefanus Pramono
Redaktur Pelaksana
Nasional
Kursi Menteri untuk Loyalis
Dagang Sapi Wakil Menteri
Jokowi kembali memilih wakil menteri dari kalangan partai. Bagian dari politik akomodasi.
Opini
Kabinet Para Juragan Partai
Nasional
Mahkamah Agung Bebaskan Samin Tan
Kolom
Jabatan Menteri Bukan Komoditas Politik
Ambang batas pencalonan presiden membuat politik dan kekuasaan jadi komoditas. Presidential threshold biang kemerosotan demokrasi Indonesia.
Hukum
Obral Izin Tanah Keraton
KPK menangkap bekas Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dalam korupsi pemberian izin apartemen Summarecon. Ada peran orang dekat deputi KPK dan pengusaha pasir.
Jurus Menjerat Pelaku Kekerasan Seksual
Korban kekerasan seksual kerap kalah di pengadilan. Terganjal perspektif penegak hukum.
Opini
Daerah Izin Istimewa Kota Yogya
Suap bekas wali kota Haryadi Suyuti mengkonfirmasi bobroknya praktik obral izin hotel dan apartemen di Yogyakarta. Mengancam air tanah.
