Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oil Palm Fund for Cronies

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

INVESTIGATION

April 12, 2022

Oil Palm Fund for Cronies

Since its establishment in the middle of 2015, the posture of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) has been strange. Accommodating complaints from oil palm billionaires following the collapse of crude palm oil (CPO) price, the state took affirmative action by providing them a market. To give the impression of doing a good deed, the aim of the BPDPKS establishment was combined with other noble programs, namely reducing the carbon emissions that have triggered the climate crisis, and also protecting oil palm farmers.

At the Paris climate conference at the end of 2015, Indonesia announced a proposal to reduce greenhouse gas emissions by 29 to 41 percent from the predicted 2.87 billion carbon dioxide (CO2) equivalent tons by 2030. This then gave rise to biodiesel, a mix of palm oil and diesel fuel. Since it is originated from plants, emissions are indeed less than those of diesel, which is extracted from the earth.

Perhaps the government did not consider that biodiesel also emits greenhouse gases. The reduction in emissions from biodiesel is too small when compared to the increased emissions from the loss of forest cover caused by its conversion into plantations. A study conducted by David Gaveau reported in the journal PLOS One at the end of March showed that there was a correlation between the increase in the price of CPO and the expansion of oil palm plantations in Indonesia from 2001 to 2019.

What is more, the proportion of palm oil in the biodiesel blend has consistently risen. From B5, B20 and now B30, there are now reports said this would become B40—or containing 40 percent palm oil—in order to absorb excess palm oil production as well as to reduce emissions. Indonesia has already surpassed Malaysia in the production of oil palm. Oil palm plantations now cover 16.8 million hectares, the largest in the world.

The problem is that biodiesel as a national program will be under threat if the price of CPO continues to increase in the global market as it is at present. Palm oil companies prefer to export it rather than meeting the demand for local supplies. This is why cooking oil is in short supply and why the price has soared. In order to break this market cycle, the BPDPKS is to offer subsidies so that companies are willing to provide supply for biodiesel production.

The money will come from a levy on every ton of CPO exported. Because this is a levy, not tax, hundreds of trillions of rupiah will not be paid into state coffers. And the issue of biodiesel subsidies is now complicated. Subsidies go to the large suppliers that are none other than the palm oil tycoons. The protection of farmers is ignored. Even this process is dubious because in determining the subsidies, the BPDPKS steering committee that is headed by the coordinating minister for the economy involves many palm oil entrepreneurs.

We try to map out these conflicts of interest in this edition. As well as the findings of Tempo, the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Supreme Audit Agency (BPK) have also indicated potential state loss to the tune of trillions of rupiah. This means corruption.

This week’s investigative coverage is part of a series on the deforestation of tropical forests in collaboration with 19 media in Asia, the Amazon and the Congo, supported by the Rainforest Investigations Network Pulitzer Center. The report on the palm oil fund is prepared in cooperation with Jikalahari, Greenpeace Indonesia and the Auriga Nusantara Foundation. Enjoy the magazine.

Bagja Hidayat

Executive Editor

 

**

Oil Palm Funds: Cronies, Emissions, Deforestation

How is it that oil palm tycoons are receiving the largest portion of biodiesel subsidies?

 

The History of the BPDPKS

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Another look at why the government came up with the idea of establishing the BPDPKS, which now manages funds totaling almost Rp140 trillion.

 

Farmers Deep in Debt

Instead of receiving subsidies, oil palm farmers are trapped in debts. Why?

                                                                                                                                      

The Impact of Biodiesel

Although it decreases emissions, it turns out that the use of biodiesel has an impact on the engines used by industries that are obliged to use it, resulting in increases in production costs.

 

Interview with the BPDPKS CEO

Why are subsidies to biodiesel billionaires being prioritized?

 

Interview with a Wilmar Group Executive

A Wilmar Group high official behind the BPDPKS biodiesel subsidies.

 

Opinion: Biodiesel Subsidies

How the BPDPKS funds can be more transparent so that they do not only benefit big companies.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua KPK Pastikan Kaesang Pangarep dan Boby Nasution Dipanggil

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kanan) di Lapangan Gajah Mada Medan, Sumatera Utara, Rabu, 14 Agustus 2024.  PSI secara resmi mendukung Bobby Nasution untuk maju pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. ANTARA/Yudi Manar
Ketua KPK Pastikan Kaesang Pangarep dan Boby Nasution Dipanggil

Ketua Sementara KPK memastikan proses hukum terhadap Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution akan tetap berjalan.


Soal Penggeledahan Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Ketua Sementara KPK: Akan Segera Kami Paparkan

5 jam lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi  dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto
Soal Penggeledahan Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Ketua Sementara KPK: Akan Segera Kami Paparkan

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pamolango, berjanji segera menjelaskan kasus yang membuat mereka harus menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar.


Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

6 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji mengungkapkan temuan-temuannya.


Seleksi Calon Dewan Pengawas KPK, PBHI Beri Catatan pada 3 Nama Ini

8 jam lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh (ketiga kiri) memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Seleksi Calon Dewan Pengawas KPK, PBHI Beri Catatan pada 3 Nama Ini

PBHI memberikan beberapa catatan untuk 3 nama ASN dan pejabat yang lolos seleksi 20 calon Dewas KPK.


KPK Geledah Rumah Menteri Abdul Halim Iskandar, Apa Dugaan Kasusnya?

9 jam lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Rumah Menteri Abdul Halim Iskandar, Apa Dugaan Kasusnya?

Penggeledahan rumah dinas Menteri Abdul Halim Iskandar disebut-sebut berhubungan dengan dugaan korupsi pengurusan dana hibah APBD Jatim.


Semua Mantan Pegawai KPK yang Gabung IM57+ Gugur di Seleksi Capim KPK

11 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Semua Mantan Pegawai KPK yang Gabung IM57+ Gugur di Seleksi Capim KPK

Empat pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos TWK dan bergabung dalam IM57+ Institute gugur di seleksi Capim KPK


Daftar 40 Nama Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Penilaian Profil

12 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Daftar 40 Nama Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Penilaian Profil

Pansel KPK umumkan 20 nama Capim KPK dan 20 nama Cadewas KPK yang lolos penilaian profil.


Segini Harta Menteri Desa PDTT, Kakak Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

12 jam lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
Segini Harta Menteri Desa PDTT, Kakak Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Rincian kekayaan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, kakak Cak Imin yang rumah dinasnya digeledah KPK


Jelang Pengumuman Capim KPK, MAKI Minta Pansel tidak Loloskan Nurul Ghufron

13 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Jelang Pengumuman Capim KPK, MAKI Minta Pansel tidak Loloskan Nurul Ghufron

Pansel KPK akan mengumumkan hasil tes penilaian profil terhadap 80 nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas


Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

14 jam lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi  dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto
Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi di bawah pemerintahan Jokowi. Rumah abang Cak Imin ini digeledah KPK.