Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oil Palm Fund for Cronies

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

INVESTIGATION

April 12, 2022

Oil Palm Fund for Cronies

Since its establishment in the middle of 2015, the posture of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) has been strange. Accommodating complaints from oil palm billionaires following the collapse of crude palm oil (CPO) price, the state took affirmative action by providing them a market. To give the impression of doing a good deed, the aim of the BPDPKS establishment was combined with other noble programs, namely reducing the carbon emissions that have triggered the climate crisis, and also protecting oil palm farmers.

At the Paris climate conference at the end of 2015, Indonesia announced a proposal to reduce greenhouse gas emissions by 29 to 41 percent from the predicted 2.87 billion carbon dioxide (CO2) equivalent tons by 2030. This then gave rise to biodiesel, a mix of palm oil and diesel fuel. Since it is originated from plants, emissions are indeed less than those of diesel, which is extracted from the earth.

Perhaps the government did not consider that biodiesel also emits greenhouse gases. The reduction in emissions from biodiesel is too small when compared to the increased emissions from the loss of forest cover caused by its conversion into plantations. A study conducted by David Gaveau reported in the journal PLOS One at the end of March showed that there was a correlation between the increase in the price of CPO and the expansion of oil palm plantations in Indonesia from 2001 to 2019.

What is more, the proportion of palm oil in the biodiesel blend has consistently risen. From B5, B20 and now B30, there are now reports said this would become B40—or containing 40 percent palm oil—in order to absorb excess palm oil production as well as to reduce emissions. Indonesia has already surpassed Malaysia in the production of oil palm. Oil palm plantations now cover 16.8 million hectares, the largest in the world.

The problem is that biodiesel as a national program will be under threat if the price of CPO continues to increase in the global market as it is at present. Palm oil companies prefer to export it rather than meeting the demand for local supplies. This is why cooking oil is in short supply and why the price has soared. In order to break this market cycle, the BPDPKS is to offer subsidies so that companies are willing to provide supply for biodiesel production.

The money will come from a levy on every ton of CPO exported. Because this is a levy, not tax, hundreds of trillions of rupiah will not be paid into state coffers. And the issue of biodiesel subsidies is now complicated. Subsidies go to the large suppliers that are none other than the palm oil tycoons. The protection of farmers is ignored. Even this process is dubious because in determining the subsidies, the BPDPKS steering committee that is headed by the coordinating minister for the economy involves many palm oil entrepreneurs.

We try to map out these conflicts of interest in this edition. As well as the findings of Tempo, the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Supreme Audit Agency (BPK) have also indicated potential state loss to the tune of trillions of rupiah. This means corruption.

This week’s investigative coverage is part of a series on the deforestation of tropical forests in collaboration with 19 media in Asia, the Amazon and the Congo, supported by the Rainforest Investigations Network Pulitzer Center. The report on the palm oil fund is prepared in cooperation with Jikalahari, Greenpeace Indonesia and the Auriga Nusantara Foundation. Enjoy the magazine.

Bagja Hidayat

Executive Editor

 

**

Oil Palm Funds: Cronies, Emissions, Deforestation

How is it that oil palm tycoons are receiving the largest portion of biodiesel subsidies?

 

The History of the BPDPKS

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Another look at why the government came up with the idea of establishing the BPDPKS, which now manages funds totaling almost Rp140 trillion.

 

Farmers Deep in Debt

Instead of receiving subsidies, oil palm farmers are trapped in debts. Why?

                                                                                                                                      

The Impact of Biodiesel

Although it decreases emissions, it turns out that the use of biodiesel has an impact on the engines used by industries that are obliged to use it, resulting in increases in production costs.

 

Interview with the BPDPKS CEO

Why are subsidies to biodiesel billionaires being prioritized?

 

Interview with a Wilmar Group Executive

A Wilmar Group high official behind the BPDPKS biodiesel subsidies.

 

Opinion: Biodiesel Subsidies

How the BPDPKS funds can be more transparent so that they do not only benefit big companies.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

13 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.


Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

13 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.


Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

16 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.


KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

16 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

19 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Saksi mengungkapkan kerap dimintai uang untuk kebutuhan pribadi SYL ataupun keluarganya, seperti kacamata hingga parfum. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.


Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

23 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.


Naik, Harga Biodiesel per Mei 2024 jadi Rp 12.453 per Liter

23 jam lalu

Serapan Biodiesel Sesuai Target
Naik, Harga Biodiesel per Mei 2024 jadi Rp 12.453 per Liter

Kementerian ESDM menetapkan harga indeks pasar bahan bakar nabati atau HIP BBN biodiesel per Mei 2024 sebesar Rp 12.453 per liter.


Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.