LAPORAN UTAMA
1 Maret 2022
Proyek Serampangan Nasional
Konflik sosial di Desa Wadas memuncak pada 8 Februari 2022. Penduduk menolak rencana pemerintah menambang batu andesit untuk bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Sebagian lagi setuju. Polisi dalam jumlah banyak mengawal petugas pengukuran sehingga bentrok dengan mereka yang menolak penambangan andesit meletus.
Sesungguhnya, perlawanan masyarakat Wadas sudah terjadi sejak 2013, sejak proyek itu mulai disosialisasikan. Mereka mendirikan pos jaga untuk memantau siapa saja yang datang ke Wadas. Penduduk di tujuh dari sebelas dusun menolak rencana penambangan andesit itu. Mereka dengan alasan yang masuk akal: penambangan akan merusak lingkungan dan merampas ruang hidup mereka.
Penduduk Wadas menolak rayuan manis pemerintah maupun pengusaha yang hendak mengalihkan kepemilikan tanah. Bujukan yang gagal itu berganti intimidasi dan konflik. Penduduk yang menolak dan setuju penambangan kini tak akur. Alih-alih menyelesaikan konflik sosial ini, polisi bertindak represif terhadap mereka yang menolak penambangan.
Kami mengangkat perlawanan warga Wadas dalam laporan utama pekan ini semata untuk mengingatkan proyek strategis nasional (PSN) melalui pembangunan yang ekstraktif tak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep ini, lingkungan dan masyarakat harus diutamakan. Kendati bertujuan baik—membuat bendungan untuk menaikkan produktivitas pertanian—proses pembangunan harus tetap menjunjung hak hidup dan perlindungan alam.
Ada banyak proses penilaian lingkungan yang melanggar prosedur dan metodologi berbasis sains. Bagaimana masyarakat mempertahankan hak mereka, bagaimana mereka mendapat intimidasi dan operasi kontranarasi aparatur negara, serta bagaimana seharusnya pembangunan dijalankan, kami sajikan dalam cerita sampul pekan ini. Selamat membaca.
Stefanus Pramono
Redaktur Pelaksana Politik dan Hukum
Wadas Melawan
Bagaimana masyarakat Wadas menyiapkan perlawanan menolak penambangan batu andesit. Mengapa mereka yang mempertahankan hak mendapat intimidasi?
Utak-atik Dokumen Amdal
Dokumen analisis dampak lingkungan (Andal) sebagai syarat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bendungan Bener diduga bodong. Mengapa proyek besar ini dibuat main-main?
OPINI
Makna Perlawanan Warga Wadas
Apa yang bisa kita petik dari perlawanan warga Wadas. Mengapa pemerintah mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan?
KOLOM
Hukum untuk Pembangunan
Acap kali hukum direkayasa untuk pembangunan. Bendungan Bener mirip sekali dengan proyek waduk Kedungombo. Baikkah untuk demokrasi kita?
HUKUM
Kandas Lagi RUU TPKS
DPR yang mengusulkan, DPR pula yang mangkir membahasnya. RUU Tindak Pindana Kekerasan Seksual amat penting untuk melindungi korban kejahatan seksual dan memastikan ganti rugi sepadan.
Tentara di Artha Graha
Ratusan prajurit TNI yang direkrut Artha Graha Group dipecat tanpa kejelasan. Mereka mengadukan pemecatan tersebut. Apa masalahnya?
