Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa Komisioner OJK Pilihan Pemerintah

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

EKONOMI
16 Februari 2022

Siapa Komisioner OJK Pilihan Pemerintah

Sejak awal Januari 2022, seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 telah menarik perhatian banyak kalangan. Terutama karena panitia seleksi pilihan Presiden Joko Widodo rawan konflik kepentingan karena mereka adalah perwakilan industri.

Karena itu, komisioner yang terpilih kelak juga akan menjadi pilihan industri keuangan. Padahal, kita perlu pimpinan OJK yang bisa tegas kepada mereka. Selama ini OJK selalu lemah mengawasi sektor jasa keuangan yang nakal sehingga dana publik menjadi pertaruhan.

Seperti biasa, pemerintah bergeming. Panitia seleksi terus bekerja. Hingga akhir Januari 2022, mereka mengumumkan hasil seleksi administrasi. Sebanyak 155 calon lolos, menyisihkan 371 pendaftar lainnya. Para calon ini akan mengikuti seleksi tahap berikutnya berupa penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan publik.

Dari banyak narasumber, kami memperoleh informasi bahwa pemerintah sedang mencari calon dari kalangan internal. Satu nama paling kuat batal mendapatkan restu untuk ikut mendaftar lantaran tengah bertugas mengawal pekerjaan penting di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Belakangan satu pejabat lain didorong untuk ikut maju. Kendati tak akrab dengan industri keuangan, sang pejabat dianggap bisa mewakili kepentingan pemerintah. Kelak, urusan teknis penyusunan regulasi dan pengawasan industri akan disokong para profesional yang dikabarkan juga tak mendapatkan penolakan dari pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Seleksi kali ini memang sarat dengan latar belakang kekecewaan Menteri Sri, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang juga menjadi Ketua Panitia Seleksi, terhadap kepemimpinan Dewan Komisioner OJK sebelumnya.

Persoalan di industri keuangan beberapa tahun terakhir, seperti kasus sejumlah bank bermasalah, skandal PT Asuransi Jiwasraya, hingga lambannya restrukturisasi kredit untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, dianggap sebagai dampak dari buruknya kinerja selama ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan tentang proses seleksi Dewan Komisioner OJK ini juga dilengkapi grafik interaktif tentang latar belakang 155 calon yang lolos tahap administrasi. Di antara mereka, hanya 14 calon perempuan yang ikut dalam perebutan kursi komisioner. Selamat membaca.

Agoeng Wijaya
Redaktur Pelaksana

Siapa Komisioner OJK
Siapa yang akan dijagokan pemerintah memimpin OJK? Apa kriteria yang cocok dalam industri keuangan sekarang?

ARSIP
Modus Pinjaman Online
Pinjaman online merajalela memanfaatkan mereka yang kepepet. Melebihi lintah darat.

Jurus Pengusaha Menghindar Pailit
Asosiasi Pengusaha Indonesia mengajukan moratorium kepailitan. Rentan dipakai para pengemplang utang.

Merger Taspen-Asabri
Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengalihan dana dari Taspen dan Asabri ke BP Jamsostek. Potensi jadi masalah berikutnya.

Mendongkrak Ekonomi Digital
Perusahaan teknologi merambah desa. Menyiapkan infrastruktur ekonomi digital. Seberapa efektif?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

16 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.


Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

22 jam lalu

Massa berbaring setelah berunjuk rasa di kantor pusat Bank BTN, menyusul kasus dugaan hilangnya uang dari rekening, di Harmoni, Gambir, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.


Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

1 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock
Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?


Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

2 hari lalu

Fadjar Hutomo memberikan sambutan di acara Fintech Securities Crowdfunding (Finscoin) di Surabaya 24 Februari 2022
Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.


Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

3 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.


Marak Penipuan Pinjol, AdaKami Bagi Tips Mengatasi

3 hari lalu

YLKI Catat Pinjol Ilegal Jadi Aduan Konsumen Tertinggi Selama 2023
Marak Penipuan Pinjol, AdaKami Bagi Tips Mengatasi

AdaKami membagikan tips mengatasi penipuan pinjaman online atau Pinjol yang sedang marak terjadi.


YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

5 hari lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.


Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

6 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.


Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

6 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.


YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

6 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.