CekFakta #89 Siasat Meredam Misinformasi Vaksin

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perawat Tabe Mase bersiap-siap memberikan suntikan vaksin Covid-19 pada Presiden AS terpilih Joe Biden di Rumah Sakit ChristianaCare Christiana di Newark, Delaware, 21 Desember 2020. Jill Biden, istri dari Joe Biden sehari sebelumnya telah disuntikan vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTec. REUTERS/Leah Millis

    Perawat Tabe Mase bersiap-siap memberikan suntikan vaksin Covid-19 pada Presiden AS terpilih Joe Biden di Rumah Sakit ChristianaCare Christiana di Newark, Delaware, 21 Desember 2020. Jill Biden, istri dari Joe Biden sehari sebelumnya telah disuntikan vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTec. REUTERS/Leah Millis

    • Semakin banyaknya hoaks tentang vaksin Covid-19 memicu munculnya berbagai inisiatif untuk meredam hoaks tersebut. Perusahaan media sosial telah berjanji untuk menindak konten terkait vaksin yang menyesatkan. Begitu pula media, tak ingin ikut menyebarkan misinformasi yang tidak disadari terkait vaksin. Bahkan, sejumlah inisiatif juga datang dari publik.
    • Penggunaan darurat vaksin Covid-19 buatan Pfizer bersama BioNTech telah diizinkan di Inggris dan Amerika Serikat. Vaksin Covid-19 lainnya, yang diproduksi oleh Moderna, juga bakal segera menerima otorisasi darurat. Meski kedua vaksin ini diklaim memiliki tingkat efikasi yang tinggi, bukan berarti mereka tidak memiliki efek samping.

    Halo pembaca nawala CekFakta Tempo! Dalam nawala edisi kali ini, saya ingin membahas berbagai inisiatif yang muncul untuk menangkal penyebaran misinformasi tentang vaksin Covid-19, seiring dengan mulai diizinkannya vaksin buatan Pfizer bersama BioNTech, untuk digunakan secara darurat di beberapa negara. Upaya-upaya itu tak hanya datang dari platform media sosial, tapi juga perusahaan media, bahkan pengguna media sosial. Seperti apa bentuk inisiatif-inisiatif itu?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 18 Desember 2020 ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    SIASAT MEREDAM MISINFORMASI VAKSIN

    Dalam beberapa pekan terakhir, saya menemukan semakin banyak hoaks soal vaksin Covid-19 berseliweran di media sosial mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Ada misinformasi yang mengaitkan vaksin Covid-19 buatan Pfizer dan BioNTech dengan bell’s palsy atau kelumpuhan otot wajah. Ada pula informasi palsu bahwa vaksinasi Covid-19 di Peru dikawal tentara.

    Hiruk-pikuk suara dan narasi yang bernada negatif soal vaksin Covid-19 itu menciptakan sebuah ketidakpastian yang ekstrim di tengah publik. Menurut hasil penelitian oleh organisasi yang berfokus pada disinformasi dan misinformasi, First Draft, yang diterbitkan pada 12 November 2020, memang terdapat kompleksitas dalam ekosistem informasi seputar vaksin.

    Berdasarkan riset itu, saat ini, ada dua topik yang mendorong sebagian besar wacana global terkait vaksin, terutama vaksin Covid-19. Isu pertama, soal “motif politik dan ekonomi” para pelaku dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan vaksin. Sementara isu kedua, terkait “keamanan, kemanjuran, dan urgensi” vaksin. Keduanya memicu skeptisisme terhadap vaksin.

    Masalah itu diperparah oleh kerentanan dalam ekosistem informasi. Ekosistem ini, menurut riset First Draft, penuh dengan “defisit data”, situasi di mana permintaan akan informasi tentang suatu topik tinggi, tapi pasokan informasi yang dapat dipercaya rendah, yang dieksploitasi oleh aktor jahat. “Defisit data ini mempersulit upaya untuk secara akurat memahami pengembangan vaksin Covid-19.”

    Menurut First Draft, ketika orang tidak dapat dengan mudah mengakses informasi yang bisa dipercaya seputar vaksin dan ketika ketidakpercayaan terhadap aktor dan institusi yang terkait dengan vaksin tinggi, narasi misinformasi mengalir mengisi kekosongan. “Temuan ini seharusnya menjadi peringatan di saat dunia menunggu vaksin Covid-19 dan melihat tingkat imunisasi rutin menurun.”

    Editor kepala jurnal sains The Lancet, Richard Horton, mengutip laporan Nature Medicine atas survei terhadap lebih dari 13 ribu orang di 19 negara, menunjukkan bahwa masih banyak orang tidak mau menerima vaksin Covid-19. Sebanyak 14,2 persen responden sangat dan agak tidak setuju menerima vaksin Covid-19 jika telah tersedia secara umum. Lalu, sebanyak 17,9 persen responden sangat dan agak tidak setuju menerima vaksin Covid-19 jika atasan mereka merekomendasikannya.

    Apa yang bisa kita lakukan? Horton menawarkan sejumlah cara untuk meredam berbagai misinformasi seputar vaksin Covid-19 ini. Pertama, dari sisi perusahaan media sosial, mereka harus berbuat lebih banyak untuk mengawasi platformnya dan menumpas misinformasi tentang vaksin. Kedua, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk politikus, perlu menyatakan dukungannya terhadap sains, termasuk vaksin Covid-19.

    Ketiga, ilmuwan yang mengembangkan vaksin Covid-19 harus membangun kepercayaan masyarakat dengan mempertahankan independensinya dari perusahaan yang mensponsori studi mereka. Keempat, media harus menghindari penyebaran misinformasi yang tidak disadari terkait vaksin. Sementara kelima, pembuat undang-undang bisa berbuat lebih banyak dengan mengatur sumber misinformasi secara ketat.

    Cara-cara yang ditawarkan oleh Horton itu beberapa di antaranya sudah mulai dilakukan. Trusted News Initiative, koalisi yang dibentuk tahun lalu untuk memerangi berita palsu seputar pemilu, telah berjanji untuk bekerja sama dalam mengatasi misinformasi tentang vaksin Covid-19. Anggota koalisi ini termasuk media BBC dan Reuters serta perusahaan media sosial Facebook, Google termasuk anak perusahaannya YouTube, dan Twitter.

    Facebook, YouTube, dan Twitter sudah menyatakan bahwa mereka akan menghapus konten terkait vaksin yang berbahaya dan menyesatkan. Salah satu pejabat Facebook, Kang-Xing Jin, berkata, “Dalam beberapa minggu mendatang, kami bakal mulai menghapus klaim palsu tentang vaksin yang telah dibantah oleh pakar kesehatan masyarakat.” Adapun Google akan meluncurkan panel informasi vaksin dalam hasil pencarian terkait di Google Search.

    TikTok tak mau ketinggalan. Pada 15 Desember 2020, platform video pendek ini mengumumkan akan mencantumkan banner yang mengarahkan pengguna yang mencari konten terkait vaksin ke informasi terpercaya dari para ahli. Banner ini juga bakal dipasang pada halaman di mana video dengan kata-kata dan tagar yang terkait dengan vaksin Covid-19 diunggah. TikTok menyatakan bakal terus menegakkan kebijakannya untuk menghapus misinformasi tentang vaksin dari platformnya.

    Menariknya, di TikTok, banyak pengguna viral karena berbagi informasi yang bermanfaat tentang vaksin Covid-19. Video dengan tagar tentang vaksin ditonton jutaan kali. Sebuah tagar, #CovidVaccine, bahkan telah dilihat lebih dari 36 juta kali. Beberapa pengguna mengunggah video pengalamannya dalam uji coba vaksin Covid-19. Satu di antaranya telah ditonton lebih dari 2,7 juta kali. Video yang memperlihatkan seorang dokter yang membandingkan beberapa uji coba vaksin juga telah ditonton lebih dari 1 juta kali.

    Video-video TikTok yang viral itu tidak hanya memberi makan anak-anak muda yang kelaparan akan informasi tentang vaksin. Video-video ini juga berpengaruh secara nyata. Ada pengguna yang mengatakan bahwa video-video tersebut berhasil membujuk mereka untuk menerima vaksin Covid-19. Ada pula pengguna yang bercerita bahwa video-video itu mendorong mereka untuk mendaftar sebagai relawan uji coba vaksin.

    Yang lebih penting, ketika viral sebuah video yang berisi hoaks, bahwa vaksinasi adalah cara pemerintah untuk memasang microchip ke tubuh warganya, pengguna TikTok ramai-ramai mengkritik video tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka membantah klaim dalam video-video semacam itu dengan fakta. Ekosistem seperti inilah yang dibutuhkan untuk meredam penyebaran misinformasi, ekosistem di mana penghuninya terliterasi dengan baik.

    MENGENAL EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19

    Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

    Pengembangan vaksin Covid-19 mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Inggris telah mengizinkan penggunaan darurat vaksin Covid-19 buatan Pfizer bersama BioNTech pada awal Desember 2020. Langkah ini diikuti oleh Amerika Serikat, yang mengizinkan pemakaian vaksin yang sama pada 14 Desember. Vaksin Covid-19 lainnya, yang diproduksi oleh Moderna, diharapkan akan menerima otorisasi darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) pekan ini. Kedua vaksin itu diklaim memiliki tingkat efikasi 95 persen. Meski begitu, penyuntikan vaksin ke tubuh manusia bukan berarti tanpa efek samping.

    - Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksin yang digunakan dalam program imunisasi rutin di tiap negara dijamin aman dan efektif jika diberikan secara benar sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP). Tapi pemberian vaksin tidak 100 persen bebas dari efek samping. Umumnya, kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) sangat ringan, seperti demam dan efek kemerahan di lokasi suntikan. Reaksi berat seperti kejang, syok anafilaksis, dan alergi juga mungkin terjadi, walaupun sangat jarang.

    - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperpanjang pengawasan terhadap efikasi maupun efek samping vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Sebelumnya, pengambilan darah relawan uji klinis vaksin yang terakhir dijadwalkan pada Desember 2020. Tapi pada 15 Desember 2020, BPOM menetapkan bahwa relawan harus kembali cek darah pada Maret 2021. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang merupakan relawan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac. BPOM ingin memastikan kandungan antibodi relawan berlimpah di rentang waktu yang lebih panjang.

    - Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan Inggris mengimbau orang dengan riwayat reaksi alergi yang signifikan terhadap obat-obatan, makanan, atau vaksin tidak menggunakan vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech. Imbauan ini dilontarkan setelah dua pekerja layanan kesehatan nasional Inggris (NHS) mengalami reaksi alergi setelah menerima suntikan vaksin. Keduanya diketahui memiliki riwayat alergi yang serius. Saat ini, menurut direktur medis NHS Stephen Powis, dua pekerjanya itu telah pulih. Dia mengatakan hal ini umum terjadi pada vaksin baru.

    - Reaksi alergi terhadap vaksin Covid-19 Pfizer juga dilaporkan di Alaska, AS. Pada 16 Desember, seorang petugas kesehatan di Juneau yang tidak memiliki riwayat alergi mengalami efek ruam dan sesak napas selama 10 menit setelah menerima suntikan vaksin. Ia menjalani rawat inap selama satu malam dan saat ini dalam kondisi stabil. Pejabat kesehatan pun menyarankan seseorang dengan riwayat alergi yang parah tidak memakai vaksin Pfizer. Regulator AS juga merekomendasikan penerima vaksin harus dipantau selama 15 menit untuk melihat adanya gejala alergi.

    - Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), reaksi alergi yang parah memang merupakan salah satu kontraindikasi vaksin Pfizer. Reaksi alergi yang parah (anafilaksis) pada orang di luar uji klinis telah dilaporkan. Sembari menyelidiki kasus itu, CDC mempertimbangkan riwayat reaksi alergi yang parah terhadap vaksin lain atau terapi suntik sebagai tindakan pencegahan, tapi bukan kontraindikasi terhadap vaksinasi. Menurut CDC, terhadap orang yang memiliki riwayat anafilaksis pada vaksin lain atau terapi suntik, penilaian risiko harus dilakukan.

    - Pada 15 Desember 2020, FDA menyatakan kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot adalah efek samping yang paling umum terjadi setelah menerima vaksin Covid-19 Moderna. Ada pula beberapa efek lain yang jarang terjadi, seperti mual atau muntah dan pembengkakan wajah yang mungkin dipicu oleh suntikan. Efek samping vaksin umum terjadi sebagai bentuk respon imun yang menunjukkan bahwa vaksin yang diberikan berfungsi. Banyak dokter menyarankan masyarakat bersiap untuk menghadapi beberapa efek samping yang lebih kuat ketimbang vaksin flu.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Menurut laporan Reuters, peretas yang diduga bekerja untuk Rusia telah memantau lalu lintas e-mail internal di Departemen Keuangan dan Perdagangan Amerika Serikat. Peretasan ini memicu pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional AS di Gedung Putih pada 12 Desember 2020 lalu. Hingga kini, para pejabat AS belum banyak berbicara secara terbuka terkait masalah itu. Hanya Departemen Perdagangan yang sempat mengkonfirmasi adanya peretasan di salah satu agensinya, lalu meminta Biro Investigasi Federal AS (FBI) untuk menyelidikinya.

    - Pada 15 Desember 2020, Uni Eropa meluncurkan rancangan aturan yang cukup ketat yang menargetkan raksasa-raksasa teknologi seperti Google, Facebook, dan Amazon, yang kekuatannya dianggap dapat mengancam persaingan bahkan demokrasi. Aturan itu bernama Digital Service Act dan Digital Markets Act. Proposal tersebut dinilai bisa mengguncang cara perusahaan teknologi dalam berbisnis karena terdapat ancaman sanksi berupa denda atau larangan besar-besaran dari pasar Eropa.

    - Menurut laporan The Wall Street Journal, awal 2020 lalu, tim keamanan Facebook menyimpulkan bahwa organisasi nasionalis Hindu di India, Bajrang Dal, mendukung kekerasan terhadap minoritas dan kemungkinan memenuhi syarat sebagai “organisasi berbahaya” yang harus dilarang dari platformnya. Namun, perusahaan menolak untuk menghapus grup-grup Bajrang Dal menyusul adanya peringatan bahwa menindak organisasi itu dapat membahayakan prospek bisnis Facebook di India. Melarang Bajrang Dal juga bisa memicu serangan fisik terhadap staf atau fasilitas Facebook.

    - Pada 14 Desember 2020, sejumlah layanan Google, seperti YouTube, Gmail, Google Drive, Google Hangouts, dan Google Meet, mengalami gangguan atau down. Menurut juru bicara Google, layanan Google mulai tumbang pada pukul 03.47 PT atau sekitar pukul 18.47 WIB, dan berlangsung sekitar 45 menit. Dia mengatakan gangguan ini bukan disebabkan oleh serangan pihak ketiga, melainkan masalah pada kuota penyimpanan internal.

    - Perusahaan jejaring sosial Reddit sedang dalam proses membeli platform video pendek Dubsmash yang bakal dikembangkan sebagai pesaing TikTok. Detail dari kesepakatan ini tidak diungkapkan, namun juru bicara Reddit mengatakan akuisisi itu didasarkan pada kombinasi kas dan saham. Pembelian ini terjadi setelah Dubsmash dilaporkan sempat didekati oleh Facebook dan Snapchat pada awal 2020 lalu. Tapi baru-baru ini, Facebook dan Snapchat telah meluncurkan layanan video pendek baru milik mereka sendiri, yakni Instagram Reels dan Spotlight. 

    - Surat kabar India, Mint, vaksin Covid-19 palsu mulai marak dijual di dark web. Berdasarkan temuan Checkpoint Research, banyak kasus di mana seseorang mengklaim menjual vaksin dengan imbalan Bitcoin, yang membuat mereka lebih sulit dilacak. “Ketika peneliti berkomunikasi dengan sebuah vendor, mereka menawarkan vaksin Covid-19 yang tidak spesifik produsennya seharga 0,01 BTC (sekitar US$ 300), dan mengklaim bahwa diperlukan 14 dosis (per orang agar efektif).”

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Sepekan terakhir, lini masa media sosial ramai dengan seruan untuk memboikot perusahaan jasa pengiriman JNE. Seruan ini bermula saat akun Twitter JNE mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-30 dari juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan. JNE pun disebut sebagai pendukung Haikal, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal HRS Center, lembaga bentukan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Padahal, akun JNE tidak hanya mengunggah ucapan dari Haikal, melainkan juga ucapan dari sejumlah tokoh, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Seiring dengan berseliwerannya seruan boikot itu, beredar pula foto Rizieq bersama pria berkacamata bernama Hanny Kristianto yang diklaim sebagai bos JNE. Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim ini keliru. Hanny bukanlah bos JNE. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI). Di situs resmi JNE, tidak ada nama Hanny dalam jajaran direksi. Direksi JNE diisi oleh Mohamad Feriadi, Chandra Fireta, dan Edi Santoso. Pendiri JNE pun bukan Hanny, melainkan Djohari Zein.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.