Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi and Prabowo Competing Food Estate Megaprojects in Merauke

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Hello readers,

Signs of a split between Jokowi and Prabowo Subianto are starting to show. In the food estate project in Merauke, South Papua, the current president and the president-elect are competing to make it happen. Jokowi rejected the food estate in Papua, but when Prabowo tried to realize it, Jokowi went on with his own program.

Jokowi did not want to go to Papua because the land there was the site of an unfinished food estate project from the Susilo Bambang Yudhoyono era. If Jokowi continued the project at the same location, he feared the credit would go to SBY. So, he moved it to Kalimantan and North Sumatra.

However, as Tempo’s investigation revealed, the project failed to become a cassava plantation. Instead, deforestation in Gunung Mas caused flooding that submerged surrounding villages.

Rather than reconsidering and evaluating the project, the government opened rice fields in Merauke with a target of 3 million hectares. At that time, Jokowi did not have a businessman he could rely on to realize his vision. That was when Prabowo overtook him by partnering with Haji Isam, a Bugis entrepreneur with numerous businesses and a vast network.

To work on this project, Haji Isam brought in 2,000 excavators from China. Haji Isam is none other than the cousin of Amran Sulaiman, the Minister of Agriculture reappointed after the previous minister, Syahrul Yasin Limpo, was imprisoned.

Amran was the Minister of Agriculture in Jokowi’s first term. At that time, he partnered with Haji Isam to turn land in Bombana into a sugarcane plantation. Under the guise of sugar self-sufficiency, the government granted sugar import quotas until self-sufficiency was achieved. However, as revealed in Tempo’s investigation, the Bombana sugarcane plantation  suffered the same fate as the Gunung Mas sugarcane plantation.

As a result, the food estate project in Papua is likely to meet the same fate as previous food barn projects before and during the Jokowi administration. The desire for self-sufficiency to prevent a food crisis ends up as project allocations for cronies and businessmen close to those in power.

Moreover, the food estate project, like the one in Gunung Mas, lacks proper environmental documentation. This project only used a preliminary environmental assessment (KLHS) and is suspected of not having a full environmental impact analysis— possibly because the project is a continuation of a similar program from the SBY era.

We explore the political, economic, and environmental aspects of the Merauke food estate in this issue. Why are Jokowi and Prabowo, who are in the same coalition, still competing over this megaproject? Happy reading.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Competing Food Estates in Merauke

Two food estate projects are simultaneously being launched, targeting 2.29 million hectares of forest and land in Merauke. There are intrigues involving Prabowo and Jokowi.This report is part of a collaborative coverage and research initiative by Tempo, the Pusaka Bentala Rakyat Foundation, and Trend Asia.

The Land of Anim Ha Endangered by Aspirations of Self-Sufficiency

Preparing 2.9 million hectares of land under the food estate program in Merauke, South Papua, the government aims to achieve rice and sugar self-sufficiency within three to four years. Mirroring the previous failed food estate initiative.

National

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Power-Sharing in Prabowo’s Cabinet

President-elect Prabowo’s cabinet is predicted to be filled by more than 40 ministries in an effort to accommodate the interest of the parties supporting him.

Economy

Behind the Coup in Kadin

Anindya Bakrie ousts Arsjad Rasjid from the position of General Chair of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin). The Palace’s support shifted.

Law

Suspects in the Bank BJB Advertisement Budget Corruption

The KPK named five suspects in the Bank BJB advertising budget corruption, but it has yet to implicate high-ranking officials in the West Java Provincial Administration.

Interview

Arsjad Rasjid: Kadin Was Like a Political Party

Anindya Bakrie ousted Arsjad Rasjid as the Chair of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin). The organization is becoming like a political party and enjoys large funds coming in from overseas.

Read at Tempo Magazine:

Competing Food Estates in Merauke

The Land of Anim Ha Endangered by Aspirations of Self-Sufficiency

Power-Sharing in Prabowo’s Cabinet

Behind the Coup in Kadin

Suspects in the Bank BJB Advertisement Budget Corruption

Arsjad Rasjid: Kadin Was Like a Political Party

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

18 menit lalu

Ribuan petani saat melakukan aksi demo memperingati  Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 24 September 2024. Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). TEMPO/Subekti.
PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

Proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi merampas 571 ribu hektare tanah rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) desak evaluasi.


Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

55 menit lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

Mereka meminta kebijakan ekspor pasir laut ditunda atau dibatalkan karena bakal berdampak terhadap lingkungan dan sosial.


Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

1 jam lalu

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Halal Italia, di Palazzo Castiglioni (Castiglioni Palace) Corso Venezia 47, Kota Milan, Rabu (19/9/2024).  (ANTARA/HO-Kemenag
Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

Jubir Kemenag membantah tuduhan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas mangkir dari panggilan Pansus Haji.


Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

Desakan Partai Gerindra untuk menunda ekspor pasir laut ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.


Bobby Singgung Jalan Sumut Tak Rata dan Edy Rahmayadi Sebut Mulyono, Ini Beda Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

1 jam lalu

Kolase foto Calon Gubernur Sumut  Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2024. (Dok.ANTARA)
Bobby Singgung Jalan Sumut Tak Rata dan Edy Rahmayadi Sebut Mulyono, Ini Beda Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Calon Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi saling sindir soal jalan tidak mulus, ini bedanya jalan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.


Zulhas Tak Ingin Alihkan Jalur Masuk Impor di Ujung Pemerintahan Jokowi

1 jam lalu

Karyawan mencari kain pesanan di toko tekstil Pasar Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis 5 September 2024. Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) mengkhawatirkan wacana Kemenperin terkait pengalihan pintu masuk tujuh barang impor. TEMPO/Tony Hartawan
Zulhas Tak Ingin Alihkan Jalur Masuk Impor di Ujung Pemerintahan Jokowi

Zulhas mengaku tak ingin mengejar realisasi pengalihan jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur di ujung pemerintahan Jokowi.


Prabowo: Saya Ingin Mati untuk Membela Rakyat Saya, Membela Orang Miskin

2 jam lalu

Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto  memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. Surya Paloh mengatakan telah bersepakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan bertekad melakukan segala upaya untuk menyukseskan pemerintahan ke depan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo: Saya Ingin Mati untuk Membela Rakyat Saya, Membela Orang Miskin

Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk membela rakyat dan kehormatan bangsa Indonesia.


Prabowo ke Kader Gerindra: Silakan Tinggalkan Saya jika Berada di Jalan yang Tak Benar

2 jam lalu

Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Prabowo ke Kader Gerindra: Silakan Tinggalkan Saya jika Berada di Jalan yang Tak Benar

Prabowo Subianto memberikan pesan kepada kader Partai Gerindra yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2024-2029.


Jokowi Serahkan Prabowo soal Keputusan jadi Wantimpres

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Jokowi Serahkan Prabowo soal Keputusan jadi Wantimpres

Presiden Jokowi berulang kali sempat mengatakan bahwa dia akan pulang ke Solo setelah purnatugas pada 20 Oktober 2024.


Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

Pengamat menyayangkan pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.