Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!
Dua hari kemarin, rakyat memberi reaksi melihat akrobat persekongkolan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terang-terangan mengangkangi hukum. Hanya dalam waktu tujuh jam, Badan Legislasi DPR bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas setuju membawa perubahan keempat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ke rapat paripurna hari ini.
Penolakan terhadap revisi UU Pilkada demi memuluskan langkah Dinasti Jokowi ini juga memenuhi dunia maya. Namun, ada upaya menenggelamkan percakapan mereka yang memprotes pembegalan demokrasi ini dengan memunculkan narasi tandingan.
Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo
Operasi Gelap Menenggelamkan Narasi #KawalPutusanMK di Twitter
Berdasarkan pantauan dan analisis Data & Democracy Research Hub, Monash University, Indonesia, sejak Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB, menunjukkan adanya upaya menenggelamkan percakapan terkait demonstrasi “kawal putusan MK” dan mengaburkan suara rakyat. Kontra narasi yang dibuat untuk membuat tagar #kawalputusanMK tenggelam, ialah cuitan dengan narasi “pilih damai bareng Pabowo” dan “lebih sejuk lebih nyaman” di platform X (Twitter).
“Upaya melawan narasi mainstream ini sebenarnya bukan hal baru dan seringkali terjadi pada protes politik seperti misalnya demo UU Ciptaker dan UU KPK,” ujar Co-Director Monash Data & Democracy Research Hub, Ika Idris.
Sebanyak 28.000 cuitan dari 13.000 pengguna yang membahas narasi yang menyerang balik tagar #kawalputusanMK. Cuitan teratas yang paling banyak diunggah ulang teridentifikasi bukan buzzer, karena konsisten menggunakan bahasa pengguna media sosial yang tidak formal. Akun-akun itu memiliki kesamaan pola gambar-gambar, yang beberapa dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI). “Hal ini bisa dilihat dari gambar latar belakang yang hampir sama dan muka orang-orang yang kabur/buram,” tambah Ika.
Dari 20 percakapan yang paling banyak di-RT, sebanyak 13 post berisi narasi mendukung seperti “pilih damai bareng prabowo”. Sebagian besar dari akun yg sama (@ayundhaqh (3x), @cuitcuap_ (2x), @Nindaagustii (3x), @info_beragam (2x)). Sedangkan akun @info_beragam terlihat mendukung Prabowo sejak 2023. Namun, sebanyak 7 post lainnya bersifat melawan narasi.
Polarisasi di media sosial, kata Ika, selalu terjadi dalam pemilihan umum. Namun ia dan tim peneliti Monash University menilai bahwa polarisasi yang tinggi terjadi jika berkaitan dengan politik. Terutama sejak Pilpres 2024 lalu, di mana warganet terbelah antara yang pro dan yang kontra pemerintahan Jokowi yang dianggap sebagai politik dinasti.
Sayangnya, isu perlawanan terhadap politik dinasti ini susah dipahami oleh masyarakat secara umum. Lantaran sulit dicerna, dinamika yang terjadi tidak setajam dibandingkan ketika pemilihan umum yang menggunakan isu agama, ekonomi, atau identitas.
Karena itulah, tim peneliti tidak menemukan narasi-narasi kontra itu di platform media sosial lainnya seperti TikTok. “Isu pro-kontra nepotisme atau politik dinasti ini adalah isu kelas menengah dan berpendidikan. Bisa disimpulkan ini adalah gerakan politik kelas menengah, yang sewaktu pilpres masih terbelah. Kini mereka bersatu, makanya ketika dicek di Tiktok tidak seramai di Twitter dan tidak ada narasi maupun kata kunci Tetap bersama Prabowo Gibran,” jelas Ika.
Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab
Cek Fakta Pilihan
Benarkah Ini Pernyataan Kontroversi Warga Dayak tentang Paskibraka Lepas Hijab?
Potongan gambar yang memperlihatkan judul berita dengan klaim pernyataan warga Dayak tentang peserta Paskibraka lepas hijab, beredar di Threads [arsip] pada 20 Agustus 2024. Tangkapan layar berita itu berjudul “Warga Dayak Sebut: Peserta Putri Paskibraka Hanya Melepas Jilbab, Bukan Lepas Celana, Jadi Tak Usah Diperdebatkan”, dilengkapi dengan foto dua perempuan mengenakan baju adat Dayak.
| Hasil Pemeriksaan Fakta
Hasil penelusuran Tempo, tangkapan layar tersebut telah disunting pada bagian judul berita. Berita aslinya tidak berisi pernyataan warga Dayak tentang peserta Paskibraka lepas hijab. Berita aslinya dipublikasikan pada 15 Juni 2014 silam, bukan 15 Agustus 2014 seperti yang tertera.
Waktunya Trivia!
Benarkah Inggris Larang Masuk Ekstremis?
Sebuah narasi beredar di WhatsApp serta akun Facebook ini, ini dan ini, yang mengatakan warga muslim dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia yang berpaham radikal dilarang masuk Inggris. Konten-konten itu menyebut Inggris menganggap tiga negara tersebut sebagai sumber Islam radikal dan teroris. Sementara pelarangan tersebut, dikatakan tertuang dalam aturan baru terkait pemberian visa.
Ada Apa Pekan Ini?
Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki beragam isu. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Benarkah Video Presiden Joko Widodo Berikan Bantuan di Hari Kemerdekaan?
- Benarkah Sidang PBB Bahas Pelantikan Prabowo-Gibran?
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.
Ikuti kami di media sosial:
