TEMPO.CO, Jakarta -
Dana Jumbo tanpa Backup Data
Pusat Data Nasional yang menghabiskan biaya operasional hingga Rp 1,1 triliun tidak dilengkapi fasilitas backup data bagi ratusan instansi penggunanya. Ketika pengelola data negara itu diretas pada 20 Juni lalu, banyak instansi yang kelimpungan. Kenapa pemerintah abai mem-backup data di PDN?
Langkah Terbaru Pulihkan Pusat Data Nasional
Pemulihan Pusat Data Nasional yang diretas dijanjikan tuntas bulan ini. Pemerintah akan menerapkan empat lapis backup data.
Ekbis
Untung-Rugi Bea Masuk 200 Persen Produk Cina
Pemerintah sedang menggodok aturan soal bea masuk 200 persen untuk produk Cina. Aturan tersebut diharapkan bisa melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang impor dari Cina. Namun penerapan bea masuk itu berisiko memicu dampak negatif. Apa saja?
Abai Menghukum Bandar Judi
Pemerintah fokus mengejar dan menghukum pejudi online. Melupakan bandar.
Editorial
Buat Apa Seleksi Calon Pemimpin KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi rusak sejak pemerintahan Joko Widodo dan DPR merevisi Undang-Undang KPK pada 2019.
Baca selengkapnya di Koran Tempo:
Langkah Terbaru Pulihkan Pusat Data Nasional
Untung-Rugi Bea Masuk 200 Persen Produk Cina
Buat Apa Seleksi Calon Pemimpin KPK
.