TEMPO.CO, Jakarta - Halo,
Ada gempa bumi politik akhir pekan lalu. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, hengkang dari koalisi partai pendukung Prabowo Subianto. Alasan Muhaimin diterima secara politik: ia tak lagi punya kans menjadi calon wakil presiden Prabowo setelah PAN dan Golkar bergabung.
Golkar membawa Airlangga Hartarto sementara PAN membawa Erick Thohir. Kendati dua nama pendamping Prabowo ini surut di tengah jalan karena muncul nama baru, Gibran Rakabuming Raka, kans Muhaimin tertutup sudah. Peluangnya terbuka kembali ketika bergabung dengan Anies Baswedan.
Anies tak kunjung mengumumkan calon wakilnya. Partai Demokrat ngebet menyorongkan Ketua Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, pemilih keduanya sama. Agus juga tak memperkuat elektabilitas Anies di provinsi yang lemah. Pilihan kepada Muhaimin jelas lebih masuk akal politik dibanding menerima pinangan Demokrat.
Masalahnya, masa lalu Muhaimin punya dosa dugaan korupsi. Ia pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Kabarnya ada setoran suap di “kardus duren” dari penyedia pekerja migran Indonesia yang terendus Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini KPK bersiap kembali memeriksa Muhaimin setelah deklarasi Anies-Muhaimin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024 pekan lalu.
Tapi, bergabungnya Muhaimin ke Koalisi Anies mencairkan kembali hubungan Ketua NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Pencalonan Anies membuat hubungan keduanya renggang. Karena itu bergabungnya Muhaimin bisa dibaca sebagai kaki Jokowi di koalisi Anies. Cawe-cawe Jokowi menentukan siapa penggantinya tercapai sudah. Ia punya kaki di seluruh calon presiden.
Politik makin menarik dan makin ruwet sekaligus makin bikin mual karena mempertontonkan hasrat berkuasa kelompok partai. Tak ada kepentingan publik. Karena itu selain politik kami juga menulis soal-soal lain yang menghibur dan berguna. Selamat membaca.
Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif
Ketika Politik Tak Mementingkan Kepentingan Publik
Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Menambah ketegangan politik elektoral dan apatisme.
Delusi Penurunan Emisi Lewat Bursa Karbon
Rencana OJK memperlakukan unit karbon sebagai efek bisa membawa mudarat. Perdagangan karbon tak lagi berarti penurunan emisi.
Saatnya Merevisi UU Peradilan Militer
Tentara pelaku pembunuhan warga sipil harus diadili di peradilan umum. Perlu revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Dukun Mentawai dalam Tari Sardono W. Kusumo di ArtJog
Pembuka Jalan ke Olimpiade Paris 2024
Pemanah Arif Dwi Pangestu menjadi atlet Indonesia pertama yang lolos ke Olimpiade 2024. Menargetkan enam tiket Olimpiade Paris.
Apa Saja Strategi Pemerintah Menurunkan Polusi Udara Jakarta
