TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah membedakan tarif KRL bagi penumpang mampu dan tidak mampu dianggap sulit diimplementasikan. Selain karena kriteria "kaya" dan "miskin" tidak jelas, tarif khusus akan memancing kisruh di antara penumpang. Sejumlah lembaga dan ahli transportasi menyarankan pemerintah merancang program subsidi yang lebih masuk akal.
Newsletter Nasional
Agar Negara Akui Kejahatan HAM Masa Lalu
Tim PPHAM merekomendasikan agar pemerintah mengakui adanya pelanggaran HAM berat masa lalu. Rekomendasi Tim PPHAM itu akan diserahkan ke Presiden Jokowi, pekan depan. Apa saja isi rekomendasi Tim PPHAM?
Ekbis
Berharap pada Skema No Work, No Pay
Pengusaha industri padat karya berharap Kementerian Ketenagakerjaan merestui usulan pengurangan jam kerja dan upah buruh. Skema yang disebut no work, no pay ini diklaim bisa mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja di tengah penurunan produksi akibat melesunya ekspor. Namun Kementerian Ketenagakerjaan tak begitu saja menyetujui usulan pengusaha. Bagaimana skema pengurangan jam kerja versi pemerintah?
Lingkungan
Agar Makanan Tak Terbuang Percuma
Jutaan ton makanan terbuang sia-sia setiap tahun di Indonesia. Vrameswari Omega Wati, dosen hubungan internasional Universitas Parahyangan, Bandung, menulis soal ancaman di balik limbah makanan. Ketimbang mubazir, makanan tersebut disalurkan melalui berbagai gerakan sosial kepada mereka yang membutuhkan.
