Jaya Tim Mawar di Era Jokowi

Reporter:
Editor:

Nur Haryanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita

    KORAN TEMPO
    Sabtu, 8 Januari 2022

    BERITA UTAMA
    Catatan Kelam Pangdam Jaya

    Mayjen Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji. Untung memiliki catatan kelam saat menjadi penculik aktivis prodemokrasi bersama Tim Mawar Kopassus pada 1997-1998. Pemerintahan Jokowi semakin banyak memberikan jabatan bagi para terduga pelanggar HAM.

    NASIONAL
    Menyiapkan 101 Penjabat Kepala Daerah

    Kementerian Dalam Negeri menyiapkan sejumlah penjabat untuk mengisi kekosongan 101 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun ini. Pada 2022, ada 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang masa jabatannya berakhir. Pengamat kebijakan publik menyarankan agar pemerintah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap para penjabat kepala daerah.

    URBAN
    Setelah Program Rumah Susun Petamburan Dibatalkan

    Status kepemilikan tanah warga di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, memasuki babak baru. Pemerintah Jakarta telah mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 1997. Kebijakan itu membuka peluang ratusan keluarga di Kelurahan Petamburan untuk memproses legalitas dokumen pertanahan yang mereka miliki.

    EKBIS
    Kembali Umrah walau Harga Membengkak

    Hari ini penerbangan umrah kembali dibuka. Sekitar 500 anggota jemaah menjadi peserta umrah perdana setelah jalur ziarah ini ditutup selama berbulan-bulan. Kewajiban karantina dan penerapan protokol kesehatan di Arab Saudi membuat biaya ibadah tersebut membengkak sebesar 35-50 persen. Di Tanah Suci, mereka harus menjalani karantina selama lima hari dan beribadah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan otoritas setempat.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Ahok dalam Empat Nama Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru

    Nama Ahok sempat disebut dalam empat nama kandidat kepala otorita Ibu Kota baru. Siapa tiga nama lain yang jadi calon pengelola IKN Nusantara?