CekFakta #79 Studi: Trump Pendorong Terbesar Hoaks Covid-19

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
    • Menurut studi peneliti Cornell University, Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah pendorong terbesar misinformasi terkait pandemi Covid-19. Studi ini menganalisis sekitar 38 juta artikel tentang pandemi Covid-19 di media-media berbahasa Inggris di seluruh dunia. Apakah setelah Trump terinfeksi Covid-19, pernyataan-pernyataannya yang menyesatkan soal penyakit yang disebabkan oleh virus Corona itu berubah?
    • Seorang aktivis lingkungan menemukan akun Twitternya ditangguhkan karena alasan yang diduga politis. Facebook juga menangguhkan akun beberapa organisasi lingkungan, termasuk Greenpeace AS. Meski tidak ada bukti penangguhan ini disengaja, hal itu memicu kekhawatiran bahwa platform media sosial, entah secara langsung atau tidak langsung, telah merusak aktivisme lingkungan daring.

    Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Menurut riset para peneliti Cornell University terhadap sekitar 38 juta artikel tentang pandemi Covid-19 di media-media berbahasa Inggris di seluruh dunia, 38 persen berita yang membahas misinformasi seputar Covid-19 merujuk pada Presiden AS Donald Trump. Studi ini menyimpulkan bahwa Trump merupakan pendorong utama dan terbesar informasi palsu seputar Covid-19. Hal ini disebut mengkhawatirkan karena berimplikasi pada kesehatan di dunia nyata.

    Apakah Anda menerima nawala edisi 9 Oktober 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    STUDI: TRUMP PENDORONG TERBESAR HOAKS COVID-19

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah pendorong terbesar misinformasi terkait pandemi Covid-19. Demikian kesimpulan riset para peneliti Cornell University yang menganalisis sekitar 38 juta artikel tentang pandemi Covid-19 di media-media berbahasa Inggris, baik cetak maupun online, di seluruh dunia. Menurut studi yang dipublikasikan pada 1 Oktober 2020 ini, 38 persen berita yang membahas misinformasi seputar Covid-19 merujuk pada Trump.

    “Kejutan terbesar adalah bahwa Presiden AS merupakan pendorong utama dan terbesar informasi palsu seputar Covid-19,” kata Sarah Evanega, penulis utama studi tersebut, yang juga direktur Cornell Alliance for Science. “Hal ini mengkhawatirkan karena terdapat implikasi kesehatan yang mengerikan di dunia nyata,” ujar Evanega menambahkan.

    Studi itu mengidentifikasi 11 topik misinformasi, termasuk berbagai teori konspirasi, seperti yang muncul pada Januari lalu, bahwa “pandemi Covid-19 dibuat oleh Partai Demokrat bertepatan dengan sidang pemakzulan Trump”. Sejauh ini, topik misinformasi yang paling umum adalah “obat ajaib”, termasuk obat antimalaria dan disinfektan yang dipromosikan oleh Trump sebagai obat potensial untuk Covid-19. Menurut studi tersebut, topik “obat ajaib” menyumbang lebih banyak misinformasi ketimbang gabungan dari 10 topik lainnya.

    Saking seringnya Trump melontarkan informasi yang menyesatkan seputar Covid-19, saat ia dan istrinya, Melania Trump, dinyatakan positif Covid-19 pada 2 Oktober 2020, banyak warganet tidak percaya. “Apakah Trump berbohong sehingga dia bisa berpura-pura telah pulih dan kemudian membuktikan bahwa Covid-19 tidak berbahaya? Atau mungkin dia mengarang cerita untuk mengalihkan perhatian publik dari penampilannya dalam debat calon Presiden AS yang kacau-balau?” demikian isu liar yang beredar.

    Isu ini tentu belum terbukti kebenarannya. Tapi, yang terjadi, empat hari setelah dinyatakan positif Covid-19 dan dirawat di pusat kesehatan militer Walter Reed, Trump mencuit di Twitter, “Jangan takut dengan Covid-19. Jangan biarkan Covid-19 mendominasi hidupmu.” Pernyataan ini memang menuai cemoohan, tapi juga mendorong munculnya klaim-klaim bahwa Covid-19 tidak seserius yang ditunjukkan oleh bukti-bukti medis.

    Mengutip tweet Trump, DeAnna Lorraine, tokoh NewsMax yang ikut memperkuat misinformasi Covid-19, memberi selamat kepada presiden karena telah “membuat shamdemic terbuka lebar”. Sementara Nick Short, tokoh lembaga pemikir konservatif Claremont Institute, mencuit, “Jangan takut pada Covid-19, ya, anggap itu serius, tapi lebih takutlah pada mereka yang berkuasa yang telah menggunakan Covid-19 sebagai alat untuk mengendalikan hidup Anda.”

    Tak berhenti sampai di situ, pada hari yang sama, Trump mengunggah pernyataan di Facebook dan Twitter yang membandingkan Covid-19 dengan flu serta menentang lockdown. Dia menulis, “Musim flu akan datang! Banyak orang meninggal karena flu setiap tahun, terkadang lebih dari 100 ribu meskipun telah divaksinasi. Apakah kita akan menutup negara kita? Tidak, kita telah belajar untuk hidup bersamanya, sama seperti kita belajar untuk hidup bersama Covid-19, di sebagian besar populasi jauh lebih mematikan!”

    Twitter menyembunyikan cuitan tersebut di balik peringatan “menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi membahayakan”. Sementara Facebook menghapus unggahan Trump itu. “Kami menghapus informasi yang keliru tentang tingkat keparahan Covid-19,” ujar manajer komunikasi kebijakan Facebook, Andy Stone. Saat ini, tingkat kematian yang pasti untuk Covid-19 belum diketahui. Namun, menurut John Hopkins University, tingkat kematian Covid-19 jauh lebih tinggi—kemungkinan 10 kali atau lebih—dari kebanyakan jenis flu.

    Organisasi cek fakta AS, FactCheck, telah memverifikasi klaim dalam cuitan-cuitan Trump itu. Menurut laporan FactCheck, tidak semua orang bisa mengalahkan atau selamat dari Covid-19. Di seluruh dunia, lebih dari 1 juta orang meninggal karena Covid-19. Terkait jumlah kematian akibat flu, dalam satu dekade terakhir, yang tertinggi terjadi pada 2017-2018, dengan sekitar 61 ribu kematian, tak sampai 100 ribu seperti yang diklaim oleh Trump.

    Menurut wakil dekan John Hopkins Bloomberg School of Public Health, Joshua Sharfstein, informasi yang jelas, ringkas, dan akurat adalah dasar dari komunikasi yang efektif di tengah wabah penyakit menular. Dia mengatakan informasi palsu merupakan salah satu alasan utama AS tidak bisa melewati pandemi ini sebaik negara lain. Dengan tidak adanya pengobatan atau vaksin, pesan yang jujur dan konsisten sangat penting. “Inilah yang kita butuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Jika tidak, Anda akan mendapatkan lebih banyak infeksi dan kematian.”

    MENYOROT KOMITMEN MEDSOS PADA ISU IKLIM

    Pertengahan September 2020 lalu, aktivis lingkungan Uganda menemukan akun Twitternya ditangguhkan karena alasan yang menurut dia politis. Twitter mengklaim akun itu “tertangkap filter spam dan telah diaktifkan kembali”. Meski tak ada bukti penangguhan tersebut disengaja, hal ini memicu kekhawatiran bahwa platform media sosial, entah secara langsung atau tidak langsung, telah merusak aktivisme lingkungan daring. Facebook baru-baru ini pun meluncurkan Pusat Informasi Sains Iklim. Namun, sepekan setelahnya, Facebook menangguhkan akun beberapa organisasi lingkungan, termasuk Greenpeace Amerika Serikat.

    - The Verge melaporkan akun milik aktivis lingkungan Uganda, Nyombi Morris, ditangguhkan oleh Twitter pada 12 September. Penangguhan ini terjadi usai Morris tampil di acara televisi yang membahas pelestarian Hutan Bugoma. Morris telah menghubungi Pusat Bantuan Twitter setidaknya lima kali selama beberapa minggu akunnya ditangguhkan. Ia mulai curiga penangguhan itu terkait dengan kegiatan advokasinya. Pasalnya, akun milik aktivis Uganda lainnya yang memerangi deforestasi, Leah Namugerwa, juga ditangguhkan pada bulan yang sama.

    - “Saya curiga karena pemerintah kami mencoba membungkam kami soal Hutan Bugoma,” kata Morris. Ia mendapatkan kembali akses ke akunnya pada 30 September 2020, setelah The Verge menghubungi Twitter. Menurut Twitter, setidaknya ada dua akun milik aktivis lingkungan yang tertangkap filter spam dan telah diaktifkan kembali. Tapi Twitter tidak memberikan informasi tentang mengapa akun-akun itu ditandai sebagai spam.

    - Pada 15 September lalu, Facebook meluncurkan Pusat Informasi Sains Iklim untuk “menghubungkan orang dengan informasi berbasis sains”, sehingga misinformasi terkait iklim berkurang. Namun, pada 22 September 2020, Facebook justru menangguhkan akun beberapa organisasi lingkungan, seperti Greenpeace AS, Climate Hawks Vote, dan Rainforest Action Network. Ratusan akun individu yang terkait dengan kelompok adat dan iklim pun ditangguhkan karena dugaan “pelanggaran hak kekayaan intelektual”.

    - Organisasi maupun individu yang akunnya ditangguhkan, menurut para aktivis, terlibat dalam aksi daring di Facebook sejak Mei tahun lalu yang menarget KKR & Co, firma investasi AS yang mendukung pembangunan pipa gas Coastal GasLink sepanjang 670 kilometer di British Columbia, Kanada. Penangguhan ini memicu kemarahan para aktivis yang menentang pembangunan pipa tersebut karena berdampak terhadap iklim dan mengenai tanah adat Wet’suwet’en.

    - Saat ini, sebagian besar akun organisasi maupun individu tersebut telah dipulihkan. Tapi, beberapa akun masih diblokir tanpa penjelasan yang lengkap dari Facebook. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Facebook mengatakan, “Sistem kami secara keliru menghapus akun-akun tersebut. Akun-akun itu telah dipulihkan dan kami telah mencabut batasan yang diberlakukan terhadap akun yang teridentifikasi.”

    - Raksasa media sosial juga kewalahan memerangi teori konspirasi tentang kebakaran hutan di AS. Saat kebakaran hutan melanda pesisir barat AS, Biro Investigasi AS (FBI) dan pejabat lokal di California, Oregon, serta Washington mesti memerangi misinformasi yang merajalela. Teori konspirasi tentang kebakaran hutan menyebar dengan cepat di Facebook. Meski bentuknya berbeda-beda, sebagian besar narasinya berkisar pada gagasan bahwa antifa, atau gerakan perlawanan terhadap ideologi atau kelompok fasis, bertanggung jawab atas kebakaran itu.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Twitter tengah mengembangkan produk baru yang disebut Birdwatch, yang telah dikonfirmasi perusahaan sebagai upaya untuk mengatasi misinformasi di platformnya dengan menyediakan lebih banyak konteks pada cuitan, dalam bentuk catatan. Cuitan dapat ditambahkan ke Birdwatch, artinya ditandai untuk dimoderasi, dari menu drop-down cuitan tersebut. Birdwatch memang disebut bakal memungkinkan pengguna melampirkan catatan ke sebuah cuitan. Dengan kata lain, fitur ini akan terbuka untuk umum.

    - Facebook akhirnya melarang QAnon di seluruh platformnya. QAnon merupakan teori konspirasi yang menyebut selebritas papan atas Demokrat dan Hollywood sebagai anggota komplotan rahasia pemakan anak-anak yang diam-diam diturunkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan Facebook ini merupakan pembaruan atas aturan yang dibuatnya pada Agustus 2020 lalu yang hanya menghapus akun-akun yang terkait dengan QAnon yang membahas kekerasan.

    - Sejak awal Oktober 2020, Instagram mulai memberi label pada akun-akun milik media yang didukung oleh pemerintah sebuah negara. Label ini pertama kali ditemukan oleh jurnalis Casey Michel. Pengguna bakal melihat label itu di profil akun dan unggahannya. Ketika label itu diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman di mana mereka bisa mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan ini. Beberapa media yang akun Instagram-nya telah diberi label adalah Redfish, In the Now, dan Soapbox, ketiganya berbasis di Rusia.

    - Dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Cina menyatakan pembatasan aplikasi TikTok dan WeChat oleh Amerika Serikat di negaranya telah melanggar peraturan organisasi tersebut. Menurut laporan Reuters, Cina menyebut langkah AS itu tidak konsisten dengan aturan WTO karena telah membatasi layanan perdagangan lintas bidang. Selain itu, AS juga dianggap telah melanggar prinsip dan tujuan dari sistem perdagangan multilateral.

    - Pengadilan Eropa (ECJ), otoritas hukum tertinggi Uni Eropa, memutuskan bahwa negara-negara anggotanya tidak boleh mengumpulkan data seluler dan internet milik warga negaranya secara massal. Menurut ECJ, memaksa operator seluler dan internet untuk melakukan “transmisi umum tanpa pandang bulu atau menyimpan data lalu lintas dan lokasi” melanggar hukum Uni Eropa. Putusan ini juga menetapkan sejumlah pengecualian untuk pengumpulan data terkait keamanan nasional.

    - Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di tengah pandemi Covid-19, menurut Kaspersky, ancaman keamanan siber bertambah. Pelaku kejahatan siber ini memaksa para korbannya membayar uang tebusan. Kaspersky mengkonfirmasi, grup ransomware paling top di kawasan Asia Tenggara telah menarget industri penerbangan dan teknik, manufaktur dan baja, minuman, sawit, perhotelan, dan teknologi informasi serta perusahaan negara.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Di tengah merebaknya demonstrasi yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di berbagai daerah pada 7 Oktober 2020, beredar foto seorang pemuda berjas almamater hijau terbaring dengan wajah berlumuran darah. Pemuda ini diklaim sebagai mahasiswa yang tewas dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di gedung DPRD Lampung.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu menyesatkan. Mahasiswa dalam foto tersebut memang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang mengikuti demonstrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di gedung DPRD Lampung pada 7 Oktober 2020. Mahasiswa itu bernama Fahrian Aji Wibisono alias Bembi. Tapi ia tidak tewas. Ia salah satu korban yang terluka dalam demonstrasi yang berakhir ricuh tersebut. Saat ini, Bembi telah pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggunaan Masker Bagi Sebagian Orang Bisa Menimbulkan Jerawat

    Saat pandemi seperti sekarang ini penggunaan masker adalah hal yang wajib dilakukan.