Kampanye Politik di Mimbar Akademik

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Rabu, 23 Agustus 2023 08:00 WIB

BERITA UTAMA
Alarm Politisasi Institusi Pendidikan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kampanye politik di kampus dan sekolah membuat para pegiat pendidikan waswas. Mereka menilai jualan politik itu mencederai prinsip netralitas dan imparsial institusi pendidikan. Apalagi agenda tersebut rawan disusupi praktik politik transaksional antara politikus dan pimpinan perguruan tinggi. Di sekolah, kampanye bisa salah sasaran karena sebagian besar murid belum punya hak pilih.

NASIONAL
Cek Ombak Menduetkan Ganjar-Anies

PDIP memunculkan isu menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Jika duet itu terjadi, NasDem, anggota Koalisi Perubahan, tetap menginginkan Anies sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Mengapa isu menduetkan Ganjar-Anies bisa muncul?

EKONOMI DAN BISNIS
Dalam Bayang-bayang Penurunan Produksi

Advertising
Advertising

Cita-cita lifting minyak bumi 1 juta barel per hari pada 2030 diperkirakan makin sulit digapai. Kurangnya investasi dan eksplorasi hulu migas, ditambah sumur-sumur tua yang tak lagi optimal, membuat produksi minyak bumi terus merosot. Apa saja dampak kondisi ini terhadap perekonomian?

BUDAYA
Mengenang Toburake, Transpuan Pemimpin Agama di Toraja

Transpuan pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Toraja di Sulewesi Selatan. Toburake, imam dalam agama kuno Aluk Todolo, merupakan status yang hanya bisa diraih oleh laki-laki berjiwa perempuan (calabai) dan perempuan berjiwa laki-laki (calalai). Toburake diyakini tinggal nama akibat penyebaran agama Kristen dan kewajiban memilih agama versi negara.

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

13 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

2 hari lalu

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

2 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

3 hari lalu

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

Aturan baru dalam hasil revisi tersebut bakal mengancam independensi Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

3 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya