Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK tak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Masalah kepentingan politik di lingkup internal BPK juga menjadi sorotan.
Sekitar 42 proyek strategis nasional (PSN) akan diwariskan pemerintahan Jokowi ke Prabowo dengan nilai Rp 1.427,36 triliun. Pembiayaannya diperkirakan terhambat karena Prabowo memiliki program yang juga menyedot dana, misalnya program makan siang gratis. Apa saja untung-rugi Prabowo meneruskan PSN Jokowi?
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya
7 jam lalu
MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya
MK kabulkan uji materi tentang UU Cipta Kerja, minta DPR dan Pemerintah membuat UU ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari Omnibus Law
Berapa Banyak Izin Impor Gula yang Diterbitkan Tom Lembong?
13 jam lalu
Berapa Banyak Izin Impor Gula yang Diterbitkan Tom Lembong?
BPK mencatat, penerbitan izin impor gula tidak hanya diberikan kepada BUMN, melainkan juga diberikan kepada pihak swasta.
Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK
1 hari lalu
Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK
KPK memeriksa seorang auditor utama BPK sebagai saksi di kasus dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Apa yang didalami?
Wamenkeu Anggito Abimanyu Ungkap Rencana untuk BP Investasi Danantara: Jadi Super Holding BUMN, Biayai PSN
2 hari lalu
Wamenkeu Anggito Abimanyu Ungkap Rencana untuk BP Investasi Danantara: Jadi Super Holding BUMN, Biayai PSN
Wamenkeu Anggito Abimanyu berkata BP Investasi Danantara akan menjadi super holding yang nantinya bisa membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan
4 hari lalu
Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan
Sekda Jakarta mengakui perjalanan program pulau sampah ini masih panjang lantaran perlu kajian lingkungan hidup, kajian kelautan, dan lain-lain.
Dirut Pindad Klaim Sudah Upayakan Perbaikan Kinerja
5 hari lalu
Dirut Pindad Klaim Sudah Upayakan Perbaikan Kinerja
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan sudah mengupayakan perbaikan sebelum BPK melakukan audit yang mendapati sejumlah temuan.
BPK Ungkap Permasalahan Keuangan dan Administrasi PT Pindad
5 hari lalu
BPK Ungkap Permasalahan Keuangan dan Administrasi PT Pindad
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan finansial pada PT Pindad (Persero).
Putusan PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Kilas Balik Kasusnya
5 hari lalu
Putusan PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Kilas Balik Kasusnya
DPP PDIP menghormati putusan PTUN Jakarta yang tolak gugatannya. Ini kasus yang dipersoalkan PDIP mengenai pencalonan Gibran sebagai cawapres.
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua
5 hari lalu
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
Kementerian Keuangan Tagih Utang Talangan Lapindo Rp 2,23 Triliun ke Grup Bakrie
6 hari lalu
Kementerian Keuangan Tagih Utang Talangan Lapindo Rp 2,23 Triliun ke Grup Bakrie
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih utang grup Bakrie, PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun.
