ACT dan Undang-undang Usang
Rabu, 6 Juli 2022 05:11 WIB
Undang-undang yang menjadi aturan main penggalangan bantuan berumur lebih dari separuh abad. Pasal-pasal lawasnya membuka celah penyelewengan.
TEMPO.CO , Jakarta - Setelah kasus ACT terbongkar, masalah lama kini mencuat. Undang-undang yang menjadi aturan main penggalangan bantuan berumur lebih dari separuh abad. Pasal-pasal lawasnya membuka celah penyelewengan. Mengapa upaya mengubah regulasi ini selalu tersendat?
Ekbis
Jalur Cepat Menuju Tanah Suci
Waktu tunggu keberangkatan ibadah haji yang sampai puluhan tahun membuat sebagian masyarakat berduit mencari celah dengan mendaftar haji lewat paket khusus, seperti mujamalah. Sejatinya, mujamalah adalah jatah haji hadiah dari Kerajaan Arab Saudi. Namun, sejak beberapa tahun lalu, jatah gratis tersebut marak diperjualbelikan dengan harga mahal oleh biro perjalanan di Indonesia.
Advertising
Advertising
ObituariI
Mengenang Bob Tutupoly
Penyanyi legendaris Bob Tutupoly tutup usia pada Selasa dinihari. Tempo menuliskan perjalanan kariernya dari menjadi pesuruh di restoran Indonesia di New York hingga proyek terbarunya bersama grup indie asal Bandung, Mocca.
Nasional
Bali Dulu, Sidang Etik Kemudian
Dewan Pengawas KPK tiba-tiba membatalkan sidang dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli Siregar soal penerimaan tiket MotoGP Mandalika, kemarin. Penundaan sidang dilakukan karena permintaan pimpinan KPK. Pada hari yang sama, Lili mengikuti workshop Anti-Corruption Working Group G20 di Bali.
Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab
2 hari lalu
Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab
Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor
Baca Selengkapnya
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
7 hari lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
7 hari lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda
26 hari lalu
Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda
Mahkamah Agung India menunda perintah pengadilan tinggi yang akan melarang berdirinya madrasah di Uttar Pradesh.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ
28 hari lalu
Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ
Mahkamah Konstitusi Uganda hanya merubah beberapa bagian dalam undang-undang anti-LGBTQ.
Baca Selengkapnya
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?
34 hari lalu
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?
PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Baca Selengkapnya
India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan
51 hari lalu
India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan
Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.
Baca Selengkapnya
Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang
1 Maret 2024
Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto dinilai melanggar undang-undang..
Baca Selengkapnya
Jerman Legalkan Ganja
24 Februari 2024
Jerman Legalkan Ganja
Lewat undang-undang yang baru, warga Jerman boleh memiliki sampai 25 gram ganja yang bukan untuk tujuan komersial
Baca Selengkapnya
Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital
23 Februari 2024
Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan pentingnya memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam ekosistem digital Indonesia.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
10 Maret 2023