ACT dan Undang-undang Usang

Rabu, 6 Juli 2022 05:11 WIB

Undang-undang yang menjadi aturan main penggalangan bantuan berumur lebih dari separuh abad. Pasal-pasal lawasnya membuka celah penyelewengan.

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah kasus ACT terbongkar, masalah lama kini mencuat. Undang-undang yang menjadi aturan main penggalangan bantuan berumur lebih dari separuh abad. Pasal-pasal lawasnya membuka celah penyelewengan. Mengapa upaya mengubah regulasi ini selalu tersendat?

Ekbis

Jalur Cepat Menuju Tanah Suci

Waktu tunggu keberangkatan ibadah haji yang sampai puluhan tahun membuat sebagian masyarakat berduit mencari celah dengan mendaftar haji lewat paket khusus, seperti mujamalah. Sejatinya, mujamalah adalah jatah haji hadiah dari Kerajaan Arab Saudi. Namun, sejak beberapa tahun lalu, jatah gratis tersebut marak diperjualbelikan dengan harga mahal oleh biro perjalanan di Indonesia.

Advertising
Advertising

ObituariI

Mengenang Bob Tutupoly

Penyanyi legendaris Bob Tutupoly tutup usia pada Selasa dinihari. Tempo menuliskan perjalanan kariernya dari menjadi pesuruh di restoran Indonesia di New York hingga proyek terbarunya bersama grup indie asal Bandung, Mocca.

Nasional

Bali Dulu, Sidang Etik Kemudian

Dewan Pengawas KPK tiba-tiba membatalkan sidang dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli Siregar soal penerimaan tiket MotoGP Mandalika, kemarin. Penundaan sidang dilakukan karena permintaan pimpinan KPK. Pada hari yang sama, Lili mengikuti workshop Anti-Corruption Working Group G20 di Bali.

Berita terkait

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

2 hari lalu

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

7 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

7 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda

26 hari lalu

Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda

Mahkamah Agung India menunda perintah pengadilan tinggi yang akan melarang berdirinya madrasah di Uttar Pradesh.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

28 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

Mahkamah Konstitusi Uganda hanya merubah beberapa bagian dalam undang-undang anti-LGBTQ.

Baca Selengkapnya

Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

34 hari lalu

Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Baca Selengkapnya

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

51 hari lalu

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.

Baca Selengkapnya

Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang

1 Maret 2024

Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto dinilai melanggar undang-undang..

Baca Selengkapnya

Jerman Legalkan Ganja

24 Februari 2024

Jerman Legalkan Ganja

Lewat undang-undang yang baru, warga Jerman boleh memiliki sampai 25 gram ganja yang bukan untuk tujuan komersial

Baca Selengkapnya

Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital

23 Februari 2024

Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan pentingnya memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam ekosistem digital Indonesia.

Baca Selengkapnya