Kisruh Kabinet Prabowo Subianto
Halo pembaca,
Terjawab sudah teka-teki siapa saja yang mengisi kabinet Prabowo Subianto. Saat berpidato dalam pelantikan presiden, Prabowo Subianto berapi-api menyebut banyak hal. Dari korupsi hingga pembangunan. Dua yang absen ia sebut: hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Maka tak mengherankan jika Prabowo merekrut banyak orang yang menjadi pendukungnya dalam pemilihan presiden 2024.
Pemilihan para pembantu presiden itu terkesan asal-asalan. Prabowo tak mempedulikan asal-usul para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan. Mereka yang bermasalah secara hukum dan etika, ia rekrut menjadi anggota kabinet. Mereka yang tak memiliki latar belakang dan pengalaman ia dapuk memimpin lembaga negara.
Kabinet zaken atau kabinet ahli yang ia janjikan juga buyar. Kabinet Prabowo yang terdiri dari 109 orang—menyamai jumlah menteri Kabinet Dwikora pada 1966—lebih tepat disebut “kabinet seken”. Sebab, Prabowo mempertahankan 17 menteri Presiden Jokowi dalam susunan kabinetnya. Itu artinya, seperti menteri adalah menteri lama.
Problem kabinet Prabowo tak hanya sampai di situ. Karena memecah banyak kementerian untuk mengakomodasi sebanyak mungkin para pendukungnya, menteri-menteri baru kini kelimpungan. Mereka belum punya kantor, belum punya staf, bahkan belum punya anggaran karena APBN sudah diketok di era Jokowi yang mengacu pada nomenklatur kementerian lama.
Para menteri itu juga belum bisa bekerja karena masih menunggu keputusan presiden terhadap kerja kementerian mereka. Maka, alih-alih bisa bekerja cepat dan trengginas seperti yang dijanjikan Prabowo, para menteri rusuh mengurus internal mereka.
Dalam teori politik, memang ada yang disebut “konsosiasionalisme”, yakni berbagi kekuasaan untuk menyatukan pelbagai kepentingan. Namun, konsosiasionalisme ala Prabowo adalah bagi-bagi kekuasaan dengan membuka masuknya oligarki dan politik kartel. Dibanding konsosiasionalisme, Prabowo lebih mirip berbagi kekuasaan dengan motif balas budi.
Yang dikhawatirkan banyak orang pun langsung terbukti. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra tiba-tiba menyatakan peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Sebagai mantan menteri hukum, sebagai ahli hukum yang terlibat dalam pembentukan pengadilan HAM, Yusril seperti lupa ingatan. Apalagi, Komnas HAM sudah menyatakan penculikan aktivis prodemokrasi 1998 masuk kategori pelanggaran HAM berat.
Mudah ditebak Yusril hendak menuntaskan misinya menjadi menteri. Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah mengembalikan para aktivis yang diculik Tim Mawar, satuan elite Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang ia pimpin. Dengan kata lain, Yusril hendak mencuci dosa masa lalu bosnya dengan tangan kekuasaan.
Di edisi ini kami mengulas secara detail kekisruhan kabinet Prabowo Subianto. Seperti hendak melupakan problem mendasar birokrasi, para menteri kini sedang berlatih di Akademi Militer Magelang, lengkap dengan seragam tentara. Selamat membaca.
Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi Tempo
Rebutan Kursi Menteri Kabinet Prabowo Subianto
Kabinet Prabowo Subianto kisruh. Menteri belum punya kantor dan anggaran, lembaga baru menabrak undang-undang.
Bagaimana Partai Berbagi Kekuasaan Melalui Komisi di DPR
PDIP paling banyak mendapatkan posisi ketua alat kelengkapan DPR sebagai imbalan mendukung pemerintah.
Ekbis
Dampak Aturan Sertifikat Halal: Biaya Mahal dan Prosedur Makin Rumit
Pengusaha terdesak aturan wajib bersertifikat halal. Biaya penerbitan label halal dianggap mahal dan prosedurnya rumit.
Hukum
Cara Abdul Gani Kasuba Membagi Jatah Izin Tambang Blok Medan
Pejabat dan pengusaha berburu izin tambang nikel dan mineral lain di Maluku Utara. Nilai bisnisnya mencapai puluhan triliun.
Wawancara
Tiga Perempuan di Panggung Politik Jawa Timur
Tiga calon Gubernur Jawa Timur, Luluk, Khofifah, dan Risma, menjelaskan persaingan dalam pemilihan kepala daerah 2024.
Selingan
Seabad Sitor Situmorang: Puisi, Cerita Anak, dan Kamus Manajemen
Peringatan seabad kelahiran sastrawan Sitor Situmorang mengungkap sisi lain kehidupannya sekeluar dari penjara.
Baca selengkapnya di Majalah Tempo:
Rebutan Kursi Menteri Kabinet Prabowo Subianto
Dampak Aturan Sertifikat Halal: Biaya Mahal dan Prosedur Makin Rumit
Cara Abdul Gani Kasuba Membagi Jatah Izin Tambang Blok Medan
Tiga Perempuan di Panggung Politik Jawa Timur
Seabad Sitor Situmorang: Puisi, Cerita Anak, dan Kamus Manajemen
