Badan Haji dan Umrah Tanpa Legitimasi Undang-Undang

Susunan kabinet pemerintahan Prabowo hari ini menunjukkan bahwa rencana membentuk kabinet zaken menjadi angan belaka.

Badan Haji dan Umrah belum bisa mengelola penyelenggaraan haji sepenuhnya karena UU Nomor 8 Tahun 2019 belum direvisi.

Kepala Badan Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan, Badan Haji itu sementara akan berkantor di Gedung Kemenag di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta

Politikus Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya menjadi juru bicara.

Sejumlah Calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta

Cucu pendiri NU, Irfan Yusuf Hasyim digadang-gadang menjadi Kepala Badam Haji dan Umrah pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini profilnya.

Kembali dipilihnya Sri Mulyani oleh Prabowo sebagai menteri keuangan mendapat reaksi positif pasar, tapi cita-cita bentuk kabinet zaken tak terwujud.

Dosen Fisipol UGM menjelaskan berbagai tantangan zaken kabinet bentukan Prabowo-Gibran.

Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa tim dari Prabowo sedang memproses nama-nama yang akan masuk jajaran kabinet

Prabowo disebut bakal mengoperasikan lebih dari 40 kementerian di pemerintahannya.