Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Bank Dunia Menyatakan Indonesia Butuh Keajaiban untuk Bisa Lepas dari Perangkap Negara Berpendapatan Menengah

Reporter

Editor

Ana Jumiati

image-gnews
Bagaimana caranya agar Indonesia lolos dari perangkap tersebut?
Bagaimana caranya agar Indonesia lolos dari perangkap tersebut?
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - 

EKBIS

Baca juga:

Pengamat Pertanian Sambut Baik Wacana Hilirisasi Agro: Jadi Peluang Pendapatan Negara

Agar Indonesia Lolos dari Perangkap Pendapatan Negara Menengah

Bank Dunia menyatakan Indonesia butuh keajaiban untuk bisa lepas dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Penyebab utamanya adalah ketimpangan distribusi kekayaan yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata. Bagaimana caranya agar Indonesia lolos dari perangkap tersebut?

Saran Bank Dunia untuk Indonesia

Baca juga:

Sinergi Pemerintah dan Apindo, Perkuat Daya Tarik Investasi Sesuai Indikator B-Ready Bank Dunia

Bank Dunia mencatat Indonesia berada dalam perangkap negara berpendapatan menengah. Bank Dunia memberi saran agar bisa keluar.

EDITORIAL

Menyokong Gerakan Kotak Kosong 

Rekayasa "calon tunggal" merusak esensi demokrasi pilkada. Layak dilawan dengan "kotak kosong".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

OPINI

Izin Tambang dan Mandat Ormas Keagamaan

Pemberian izin tambang berisiko mengebiri peran dan mandat ormas keagamaan. Dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Baca berita selengkapnya di Koran Tempo:

Agar Indonesia Lolos dari Perangkap Negara Berpendapatan Menengah

Saran Bank Dunia untuk Indonesia

Menyokong Gerakan Kotak Kosong

Izin Tambang dan Mandat Ormas Keagamaan

Iklan

Berita Selanjutnya

Ada upaya pemerintah merintangi penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Para pejabat pemerintah dan orang-orang dekat Prabowo Subianto diduga berada di balik upaya penggembosan itu.
Pendapatan NegaraBank DuniaKotak Kosongizin tambang ormas

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Pertanian Sambut Baik Wacana Hilirisasi Agro: Jadi Peluang Pendapatan Negara

2 hari lalu

Perkebunan swadaya kelapa sawit anggota Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuan Batu (APSKA LB) Sumatera Utara, yang sedang melakukan pemupukan. Istimewa
Pengamat Pertanian Sambut Baik Wacana Hilirisasi Agro: Jadi Peluang Pendapatan Negara

Pengamat pertanian, Khudori, menyebut bahwa peluang hilirisasi di sektor agrikultur atau hilirisasi agro sangat besar.


Sinergi Pemerintah dan Apindo, Perkuat Daya Tarik Investasi Sesuai Indikator B-Ready Bank Dunia

3 hari lalu

Direktur Deregulasi Penanaman Modal kementerian Investasi dan Hirilisasi BKPM Dendy Apriandi (tengah) dan Bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDG`S) APINDO Elim Sritaba (kanan) dalam acara Ngobrol Tempo dengan tema Rapor Kemudahan Berusaha Indonesia oleh Bank Dunia di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Dok. Tempo
Sinergi Pemerintah dan Apindo, Perkuat Daya Tarik Investasi Sesuai Indikator B-Ready Bank Dunia

Laporan B-Ready menjadi panduan bagi pemerintah terus memperbaiki regulasi. Apindo juga siap berkolaborasi dalam mempermudah proses investasi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.


Meningkatkan Daya Saing Investasi: Laporan B-Ready Bank Dunia dan Keunggulan OSS Indonesia

3 hari lalu

(Dari kiri) Jurnalis Tempo Ghoida Rahmah, Direktur Deregulasi Penanaman Modal kementerian Investasi dan Hirilisasi BKPM Dendy Apriandi dan Bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDG`S) APINDO Elim Sritaba foto bersama dalam acara Ngobrol Tempo dengan tema Rapor Kemudahan Berusaha Indonesia oleh Bank Dunia di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Dok. Tempo
Meningkatkan Daya Saing Investasi: Laporan B-Ready Bank Dunia dan Keunggulan OSS Indonesia

Laporan Business Ready (B-Ready) dari Bank Dunia menilai kemudahan berbisnis dan penting untuk mendorong investasi di sebuah negara. Indonesia unggul dalam kualitas regulasi melalui OSS.


Membedah Posisi Investasi Indonesia dalam Laporan B-Ready Bank Dunia

6 hari lalu

dok. @NgobrolTempo
Membedah Posisi Investasi Indonesia dalam Laporan B-Ready Bank Dunia

Acara Ngobrol@tempo akan mengupas bagaimana posisi Indonesia dalam laporan B-Ready yang dibuat oleh Bank Dunia.


BI Tegaskan Pentingnya Atasi Dampak Lemahnya Perekonomian Global di Rapat Bank Dunia

9 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Tegaskan Pentingnya Atasi Dampak Lemahnya Perekonomian Global di Rapat Bank Dunia

Bank Indonesia (BI) menghadiri pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, 22-26 Oktober 2024.


Lebanon: Konflik antara Hizbullah dan Israel Rugikan Perekonomian US$20 Miliar

10 hari lalu

Asap mengepul di pinggiran selatan Beirut, setelah serangan Israel menghantam bangunan di tengah permusuhan antara Hizbullah dan pasukan Israel, seperti yang terlihat dari Baabda, Lebanon, 23 Oktober 2024. Serangan Israel menghancurkan kantor yang digunakan oleh penyiar Al-Mayadeen yang pro-Iran. REUTERS/Mohamed Azakir
Lebanon: Konflik antara Hizbullah dan Israel Rugikan Perekonomian US$20 Miliar

Menteri Perekonomian Lebanon mengatakan konflik antara Israel dan Hizbullah telah merugikan negaranya sebesar US$20 miliar


Prabowo Minta Kementerian Pelajari Lagi APBN, Kurangi Acara Seremonial dan Dinas Luar Negeri

11 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet pertama di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti
Prabowo Minta Kementerian Pelajari Lagi APBN, Kurangi Acara Seremonial dan Dinas Luar Negeri

Dengan bertambahnya jumlah kabinet, Presiden Prabowo minta para menteri mengurangi acara seremonial hingga perjalanan dinas luar negeri kementerian


Sepak Terjang Sri Mulyani yang Kembali jadi Menkeu, Sempat Beda Pandangan soal Anggaran dengan Prabowo

14 hari lalu

Sepak Terjang Sri Mulyani yang Kembali jadi Menkeu, Sempat Beda Pandangan soal Anggaran dengan Prabowo

Sri Mulyani sempat beda pandangan soal anggaran Kementerian Pertahanan saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.


LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

17 hari lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

LPEM UI menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.


Ditunjuk Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Pernah Tak Kabulkan Ajuan Anggaran Prabowo Pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5

20 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA/Aprillio Akbar
Ditunjuk Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Pernah Tak Kabulkan Ajuan Anggaran Prabowo Pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5

Sri Mulyani dipinang Prabowo untuk melanjutkan sebagai Menteri Keuangan. Pernah berselisih dengan Prabowo soal pembatalan pembelian 12 pesawat Mirage