Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Reporter

Editor

Nur Haryanto


HUKUM DAN POLITIK
23 November 2022

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Seorang mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta untuk melindungi pertambangan ilegal batu bara di Kalimantan Timur. Nama polisi itu Ismail Bolong. Pangkat terakhirnya sebelum mundur dari polisi adalah Ajun Inspektur Satu.

Pengakuan Ismail sejatinya tak mengejutkan. Rumor soal polisi jadi beking sudah jadi rahasia umum. Yang istimewa karena Ismail seorang polisi, beking lokal untuk pertambangan ilegal. Dari pengakuan dia kita jadi tahu beking kejahatan juga bertingkat-tingkat.

Tambang ilegal di sekitar Samarinda dan Kutai Kertanagara memang semakin banyak sejak awal 2020. Para penambang ilegal mengeksploitasi kawasan perbukitan hingga taman hutan raya. Ismail mengaku mengkoordinasikan para penambang ilegal, mengumpulkan uang hasil penambangannya, lalu menyetorkannya kepada para jenderal.

Tak hanya merusak lingkungan, penambangan itu juga melahirkan konflik antara masyarakat dengan penambang. Siapa bohir besar para penambang ilegal itu? DPR bahkan membahasnya dalam sebuah rapat khusus. Mereka menyebut ada pengusaha Surabaya yang ada di belakang Ismail Bolong.

Kami mendapatkan banyak dokumen hasil investigasi polisi dalam penambangan ilegal itu, juga beking-bekingnya. Ada perwira TNI pula yang terlibat. Siapa dia? Selamat membaca.

Mustafa Silalahi
Redaktur Utama Hukum dan Kriminalitas

Fulus Tutup Mata Tambang Ilegal
Uang suap tambang ilegal Ismail Bolong mengalir sampai Jakarta. Siapa saja penerimanya?

Perlawanan dari Bukit Biru
Penduduk yang menentang tambang ilegal ditangkap dan diintimidasi polisi.

Pemain Lama Ratu Batu Bara
Ini dia pengusaha Surabaya yang diduga ada di belakang Ismail Bolong. Siapa dia?
https://majalah.tempo.co/read/hukum/167441/siapa-tan-paulin-yang-dijuluki-ratu-batu-bara

Wawancara Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Apa tanggapan Kapolri dengan satu lagi kekacauan di polisi?

OPINI
Jamaah Rasuah Ismail Bolong
Apa yang seharusnya dilakukan polisi menjadikan pengakuan Ismail Bolong sebagai momentum perbaikan?

POLITIK

Jalan Paksa RKHUP
Mengapa pemerintah memaksakan pengesahan RKUHP yang bermasalah?

Polobi RKUHP
Siapa yang melobi ke DPR agar mengesahkan RKUHP padahal centang-perenang?

Wawancara Wakil Menteri Hukum dan HAM
Dia bilang RKUHP solid. Di sebelah mana?

KOLOM
RUKHP Mengancam Kebebasan
Kolom Herlambang Wiratraman yang menganalisis isi RKUHP.

OPINI
Kekang Kebebasan Masyarakat
Mengapa RKUHP membatasi kebebasan masyarakat?








Kapolri Janjikan Mudik Gratis Lebaran 2023

6 jam lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Dok Polri
Kapolri Janjikan Mudik Gratis Lebaran 2023

Selain Kapolri, sejumlah instansi juga menggelar mudik gratis Lebaran 2023 seperti Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.


Jatam Sebut Tambang Batu Bara Ilegal Tetap Beroperasi Pascapenangkapan Ismail Bolong

2 hari lalu

Puluhan aksi massa tergabung dalam Koalisi Soliditas Pemuda Mahasiswa, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 November 2022.  Massa melaporkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto ke KPK dengan dugaan gratifikasi dana tambang batu bara ilegal berdasarkan video Ismail Bolong. TEMPO/Imam Sukamto
Jatam Sebut Tambang Batu Bara Ilegal Tetap Beroperasi Pascapenangkapan Ismail Bolong

Mabes Polri telah menetapkan tiga orang tersangka dari kasus tambang ilegal tersebut, salah satunya Ismail Bolong.


IPW Sebut Dua Jenderal Bintang 3 Senior Cocok Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot

5 hari lalu

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang juga Ketua tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendalami kasus penembakan terhadap Brigadir J oleh Bharada E di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Juli 2022. Kedatangan Wakapolri untuk melakukan pertemun dengan Komnas HAM terkait kasus kasus penembakan terhadap Brigadir J oleh Bharada E. TEMPO/Subekti.
IPW Sebut Dua Jenderal Bintang 3 Senior Cocok Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono akan pensiun pada tahun ini. IPW menyebut penggantinya harus bisa menduplikasi sosok Gatot.


Aturan Pengawalan Polisi untuk Konvoi Diperketat, Ini Kata Kapolri

6 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Penanganan pengaturan skor oleh mafia bola di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 19 Februari 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Aturan Pengawalan Polisi untuk Konvoi Diperketat, Ini Kata Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengomentari fenomena pengawalan konvoi komunitas mobil atau komunitas motor.


Berkas Perkara Ismail Bolong Sedang Diperbaiki oleh Penyidik Bareskrim

8 hari lalu

Ismail Bolong akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah ia mengaku menyetor uang senilai Rp 6 miliar kepada para pejabat Polri terkait aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur. YouTube
Berkas Perkara Ismail Bolong Sedang Diperbaiki oleh Penyidik Bareskrim

Berkas perkara Ismail Bolong belum dinyatakan lengkap meskipun telah berjalan selama lebih dari 3 bulan.


Pecat 5 Anggota Polda Jawa Tengah yang Jadi Calo Penerimaan Bintara, Polri Berharap Efek Jera

8 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan (kedua kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus Indosurya di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023. Henry Surya ditersangkakan setelah Bareskrim Polri membuka lagi penyidikan kasus Indosurya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis lepas para terdakwa kasus itu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pecat 5 Anggota Polda Jawa Tengah yang Jadi Calo Penerimaan Bintara, Polri Berharap Efek Jera

Polri berharap pemecatan 5 anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat praktek percaloan bisa menimbulkan efek jera.


Alasan Jokowi Belum Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Dinilai Tak Tepat

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Alasan Jokowi Belum Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Dinilai Tak Tepat

Jokowi tidak mengizinkan pemeriksaan hakim konstitusi karena pemeriksaan kode etik sedang berjalan.


Kapolri Listyo Sigit Prabowo: Jika Ada Penyelundupan Pakaian Bekas Impor, Kami Tindak Tegas

9 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Dok Polri
Kapolri Listyo Sigit Prabowo: Jika Ada Penyelundupan Pakaian Bekas Impor, Kami Tindak Tegas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian usut penyelundupan pakaian bekas impor.


Kapolri Perintahkan Jajaran Tindak Tegas Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

9 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat diwawancara wartawan/ Tika Ayu
Kapolri Perintahkan Jajaran Tindak Tegas Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

Kapolri Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran mencari akar masalah, serta melakukan pemeriksaan soal munculnya pakaian bekas impor itu.


Kapolri Instruksikan 5 Polisi Jawa Tengah yang Jadi Calo Dipecat dan Dipidana

9 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Penanganan pengaturan skor oleh mafia bola di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 19 Februari 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kapolri Instruksikan 5 Polisi Jawa Tengah yang Jadi Calo Dipecat dan Dipidana

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan lima personel Polda Jawa Tengah yang menjadi calo penerimaan Bintara dipecat.