Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Time to Increase Fuel Prices

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

Time to Increase Fuel Prices

THE government has thrown in the towel over fuel subsidies at a time of rising world oil prices. President Joko Widodo may raise the prices of Pertalite gasoline and diesel fuel at the beginning of September. They are likely to increase by Rp2,000 to Rp3,000 Per liter.

The global price of crude oil has passed the US$100 per barrel mark. This figure is far higher than the government assumption, which had set the Indonesia Crude Price in the 2022 State Budget at US$63 per barrel. As a result, government spending has risen sharply, and the deficit is widening.

Based on calculations by the ministry of finance, the right price of Pertalite in August should be Rp14,450 per liter, or almost twice the retail price of Rp7,650 per liter. The appropriate price for diesel would be Rp13,950, which is Rp8,850 higher than the retail price of Rp5,150 per liter. The government is having to cover the price difference.

Another problem putting upward pressure on the price of Pertalite and diesel is rising consumption. As of the middle of August, consumption of Pertalite had reached 18.73 million kiloliters, or 81 percent of the quota for the year. If this trend continues, consumption of Pertalite could reach 29.07 million kiloliters, far higher than the quota of 23.05 million kilometers. The same is true for the consumption of diesel.

The cost of fuel subsidies has now reached Rp502 trillion. At a time of rising world oil prices, if subsidies are not stopped, the total could exceed Rp700 trillion. The government has no choice but to increase fuel prices. It would be better if these subsidies were diverted to provide cash assistance as well as a cushion for inflation.

This difficult decision would save the state’s finances. If there is a shortfall, the option of increasing the national debt would not be wise, because it would only pass the burden on to the next generation. On top of this, Pertamina is in dire financial straits. Increasing subsidies would lead to an even larger deficit and would worsen the company’s financial position because the government is often late in paying subsidy claims.

If we look at the geopolitical state of affairs, the option of ending fuel subsidies has long been on the cards. Russia’s invasion of Ukraine was bound to affect energy and food supplies. Indonesia’s oil production is no longer sufficient, meaning that imports are needed. Indonesia has long enjoyed low inflation because of constantly increasing energy subsidies.

This week our cover story includes reports on a number of economic problems that Indonesia is facing. What are President Joko Widodo’s reasons for not immediately stopping fuel subsidies? Enjoy the magazine.

Fery Firmansyah

Managing Editor

 

Price Hikes in Sight

The government is hesitating over ending fuel subsidies because of the impact on inflation. What are the reasons for the delay in increasing fuel prices?

Pertamina’s Financial Crisis

Pertamina is facing financial problems as a result of increasing world oil prices. What about its future?

Towards the Peak of Inflation

Reports of price rises of subsidized fuel have led to a rapid response from the public. Food prices are beginning to rise.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

MARKET PULSE

The Vicious Circle of Inflation and Interest Rates

There are always economic trade-offs. If subsidies are ended, inflation will result. Efforts to reduce it by raising interest rates will slow down the economy. What is the solution?

OPINION

The Heavy Burden of Fuel Subsidies

President Joko Widodo has plenty of political capital that allows him to make rational economic decisions. He has the full support of the DPR. It is time to be thrifty.

NATIONAL

Widespread Cases of Forced Hijab

In numerous schools, students are being forced to wear hijab. It is the impact of regional laws and school regulations disregarding religion freedom.

LAW

Failed Cooking Oil Operation

The Jakarta Corruption Court begins hearing the cooking oil corruption case involving Lin Che Wei. It reveals the role played by the then Minister of Trade Muhammad Lutfi.

ENVIRONMENT

Nickel Smelter Pollution

Residents around the Bantaeng Industrial Park are complaining about pollution from Huadi Nickel-Alloy Indonesia’s smelter. Nickel and iron contents in the wastewater exceeded the quality standard.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Realisasi Dekarbonisasi Pertamina Lampaui Target 2024, Reduksi Emisi Capai 1,2 Juta Ton C02

10 jam lalu

Pengecekan rutin kilang Pertamina dikerjakan oleh tenaga profesional. Dok. Pertamina
Realisasi Dekarbonisasi Pertamina Lampaui Target 2024, Reduksi Emisi Capai 1,2 Juta Ton C02

Pertamina menargetkan penurunan emisi gas metana yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar selain CO2.


Program PFpreneur Pertamina Dukung Inklusi, Kembangkan 4000 UMKM Perempuan

10 jam lalu

UMKM Inklusi Pemberdayaan Perempuan menjadi salah satu cara Pertamina mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dok. Pertamina
Program PFpreneur Pertamina Dukung Inklusi, Kembangkan 4000 UMKM Perempuan

PFpreneur memberikan pelatihan kepada lebih dari 4000 pengusaha perempuan, atau womenpreneur, yang bergerak di tiga jenis usaha, yakni kerajinan, fesyen, dan kuliner.


KPK Akui Banyak Perkara yang Mandek, Ini Penyebabnya

17 jam lalu

Mantan Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang juga mantan Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) Bambang Irianto berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Bambang diperiksa sebagai tersangka dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Akui Banyak Perkara yang Mandek, Ini Penyebabnya

Dalam perkara korupsi Petral, KPK telah menetapkan Managing Director PT PES Bambang Irianto sebagai tersangka sejak 2019.


Eks Panitera PN Jakarta Timur Terima Suap Rp 1 Miliar untuk Percepat Eksekusi Putusan PK

1 hari lalu

Mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, RP, saat ditahan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Kejati DKI Jakarta menahan RP karena diduga menerima suap dalam pengurusan eksekusi uang milik PT Pertamina yang berhubungan dengan sengketa lahan di Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. (Dok. Humas Kejati DKI Jakarta)
Eks Panitera PN Jakarta Timur Terima Suap Rp 1 Miliar untuk Percepat Eksekusi Putusan PK

Eks panitera Rina Pertiwi menerima suap Rp 1 miliar untuk mempercepat pembayaran ganti rugi pembelian lahan oleh Pertamina.


KPK Dalami Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Direksi Pertamina dalam Kasus Korupsi LNG

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Direksi Pertamina dalam Kasus Korupsi LNG

KPK menelusuri dugaan pemalsuan tanda tangan dalam risalah rapat direksi Pertamina terkait kasus pengadaan LNG.


Terpopuler: Kontradiksi Prabowo Ingin Lindungi Pertamina dengan Pemeriksaan Kejagung, Hamba Allah Biayai Makan Bergizi Gratis

1 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Kabinet Merah Putih sebelum sesi pelatihan dimulai di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawaa Timur, pada Jumat, 25 Oktober 2024. Foto: Istimewa
Terpopuler: Kontradiksi Prabowo Ingin Lindungi Pertamina dengan Pemeriksaan Kejagung, Hamba Allah Biayai Makan Bergizi Gratis

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 31 Oktober 2024 dimulai dari kontradiksi asa Prabowo melindungi Pertamina dengan pemeriksaan penyidik Kejagung.


Anggito Baru Cerita Prabowo Akan Lindungi Pertamina, Kejaksaan Agung Satroni Gedung BUMN Itu

2 hari lalu

Logo Pertamina. TEMPO/ Imam Sukamto
Anggito Baru Cerita Prabowo Akan Lindungi Pertamina, Kejaksaan Agung Satroni Gedung BUMN Itu

Menurut Wamenkeu Anggito, Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa negara membutuhkan PLN dan Pertamina yang kuat.


Program Desa Energi Berdikari Pertamina Menjangkau 102 Desa

2 hari lalu

Program Desa Energi Berdikari (DEB) memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung, yang telah dibangun dan beroperasi untuk menyalakan mesin pemanggangan kopi. Dok. Pertamina
Program Desa Energi Berdikari Pertamina Menjangkau 102 Desa

DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas.


Pertamina NRE Gencar Dorong Carbon Neutral Event

2 hari lalu

Carbon neutral event merupakan kegiatan yang diselenggarakan tanpa mengeluarkan emisi karbon. Dok. Pertamina
Pertamina NRE Gencar Dorong Carbon Neutral Event

Kredit karbon yang diperdagangkan Pertamina NRE bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Area Lahendong Unit 5 dan 6 yang sudah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK).


Kapal Pertamina International Shipping Sukses Antarkan LPG ke Negara Baltik

2 hari lalu

Kapal Gas Arjuna milik Pertamina Group, dengan bobot 2.398 DWT, berhasil menyelesaikan perjalanan dari Gothenburg, Swedia, menuju Riga, Latvia. Setelah tiga hari pengisian muatan di Swedia, Gas Arjuna tiba di Riga pada 19 Oktober 2024, siap mendistribusikan energi ke berbagai wilayah. Dok. PIS
Kapal Pertamina International Shipping Sukses Antarkan LPG ke Negara Baltik

Pertamina International Shipping PIS berhasil mengantarkan 1.700 metrik ton Liquified Petroleum Gas atau LPG ke negara-negara Baltik untuk pertama kalinya.