Vaksin Halal Elite PDIP

Reporter

Editor

Nur Haryanto


NASIONAL
17 Mei 2022

Vaksin Halal Elite PDIP

Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 berlabel halal. Putusan yang diketuk pada 14 April 2022 itu merupakan respons atas gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Saat ini, merek vaksin yang sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia adalah Sinovac, Zifivax, Merah Putih, dan Sinopharm.

Gugatan YKMI ke Mahkamah Agung tentu saja menguntungkan produsen vaksin-vaksin halal itu. Salah satunya PT Jakarta Biopharmaceuticals Industry (Jbio), pembuat vaksin merek Zifivax di Indonesia. Perusahaan ini berkongsi dengan produsen vaksin asal Cina, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Jbio sudah berinvestasi Rp 500 miliar untuk membangun pabrik di Cikande, Serang.

Penelusuran Tempo menemukan bahwa salah satu pemegang saham Jbio merupakan PT Bio Lab Mitratama. Korporasi ini baru berdiri pada Februari 2021. Bio Lab menguasai 120 ribu lembar saham Jbio yang ekuivalen dengan Rp 120 miliar.

Dalam akta Bio Lab tercatat, tiga pemegang saham merupakan kerabat dan keluarga elite politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa saja mereka? Kami menelusurinya dan menjadi laporan utama edisi ini.

Meski sudah mengantongi sertifikat halal, vaksin Zifivax tak dipakai dalam program vaksin pemerintah. Direksi Jbio pun kali melobi pejabat Kementerian Kesehatan agar pemerintah membeli Zifivax. Namun pemerintah enggan menambah merek vaksin baru karena tak ingin membingungkan masyarakat.

Kekuatan politik pun bekerja. Desakan agar pemerintah memakai vaksin halal terus bergulir. Panitia Kerja Vaksinasi DPR, yang terbentuk pada Januari 2022, ikut mendesak pemerintah memakai vaksin berlabel halal sesuai putusan Mahkamah Agung. Bagaimana tarik menarik kepentingan politik dalam vaksinasi ini? Selamat membaca,

Raymundus Rikang
Redaktur

Elite PDIP di Vaksin Halal
Kerabat dan keluarga politisi PDI Perjuangan berada di balik satu merek vaksin Cina yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Ada desakan agar pemerintah memakai vaksin halal.

Manuver Vaksin Halal
Gugatan agar pemerintah memakai vaksin halal terus bergulir. Salah satunya melalui gugatan hukum. Ada potensi mengarah ke merek tertentu.

Apa Pentingnya Vaksin Halal?
Wawancara dengan juru bicara Menteri Kesehatan dan penggugat pemerintah.

OPINI: Para Penangguk di Air Keruh
Bagaimana sebaiknya sikap pemerintah dalam urusan vaksin halal ini?

HUKUM

Modus WTP Bupati Bogor
KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin yang diduga hendak menyuap auditor BPK untuk mendapatkan status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Dari mana uangnya?

OPINI: Mencegah Suap WTP Berulang
Ada faktor pendorong dan penarik kepala daerah menyuap auditor BPK mendapatkan status WTP. Ada peran pemerintah pusat.

Tambang Ilegal Polisi Muda
Dia dikenal sebagai pedagang pakaian barang bekas. Ternyata menguasai tambang emas ilegal di Kalimantan Utara. Siapa dia?

Profil Polisi Muda Kaya
Bagaimana polisi di Kalimantan Utara ini punya tambang emas ilegal?








Kontroversi Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Dirjen Imigrasi: Kami Dukung dengan Pemberian Visa

6 jam lalu

Dirjen Imigrasi Silmy Karim didampingi Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Muhammad Tito Andrianto saat memberikan keterangan terkait WNA yang bermasalah di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 27 Maret 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Kontroversi Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Dirjen Imigrasi: Kami Dukung dengan Pemberian Visa

Dirjen Imigrasi Silmy Karim akan memberikan visa kepada timnas Israel di Piala Dunia U-20 meski Indonesia tak punya hubungan diplomatik.


Kasus Bagi-Bagi Amplop di Masjid, Bawaslu: Tak Boleh Ada Kegiatan Politik Praktis di Tempat Ibadah

1 hari lalu

ilustrasi
Kasus Bagi-Bagi Amplop di Masjid, Bawaslu: Tak Boleh Ada Kegiatan Politik Praktis di Tempat Ibadah

Bawaslu Sumenep, Madura, tengah menyelidiki kasus bagi-bagi amplop yang sebelumnya viral di media sosial


4 Fakta seputar Video Viral Bagi-Bagi Amplop Bergambar PDIP di Masjid

1 hari lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
4 Fakta seputar Video Viral Bagi-Bagi Amplop Bergambar PDIP di Masjid

Sebuah video yang menunjukkan seseorang membagi-bagikan amplop merah bergambar PDIP di sebuah masjid di Madura viral di media sosial


Kronologi Video Bagi-bagi Amplop Bergambar PDIP di Masjid Mendadak Viral

1 hari lalu

Mengutip laman dpr.go.id, Said Abdullah lulus pendidikan diploma di Universitas Imam Saud Saudi Arabia. Ia dikenal aktif mengikuti organisasi politik sejak muda, seperti DPC Banteng Muda Indonesia hingga DPC Pemuda Demokrat di tahun 80-an. YouTube/TV Parlemen
Kronologi Video Bagi-bagi Amplop Bergambar PDIP di Masjid Mendadak Viral

Video PDIP bagi-bagi amplop di Masjid viral di media sosial. Bagaimana asal mulanya?


Bawaslu Tengah Dalami Beredarnya Unggahan Pembagian Amplop Bergambar PDIP di Masjid

1 hari lalu

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Bawaslu Tengah Dalami Beredarnya Unggahan Pembagian Amplop Bergambar PDIP di Masjid

Bawaslu menyatakan tengah mendalami informasi soal pembagian amplop berlogo PDIP di dalam masjid.


3 Anggota DPRD DKI Beda Fraksi Tanggapi Pengangkatan Komisaris LRT Jakarta, Azas: Berarti yang Memperhatikan Saya Banyak

1 hari lalu

Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menunjukkan surat pelaporan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 656 bus Transjakarta, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (24/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
3 Anggota DPRD DKI Beda Fraksi Tanggapi Pengangkatan Komisaris LRT Jakarta, Azas: Berarti yang Memperhatikan Saya Banyak

Azas Tigor Nainggolan tanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta atas pengangkatannya sebagai Komisaris LRT Jakarta


Politikus PDIP Said Abdullah Buka Suara Soal Video Viral Bagi-bagi Amlop di Masjid

1 hari lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Politikus PDIP Said Abdullah Buka Suara Soal Video Viral Bagi-bagi Amlop di Masjid

Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pada masa reses ia membagikan sembako di Madura, sebagian berbentuk uang.


Azas Tigor Nainggolan Buka Suara Soal Kritik PDIP dan PKS Atas Pengangkatannya jadi Komisaris LRT Jakarta

1 hari lalu

Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menunjukkan surat pelaporan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 656 bus Transjakarta, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (24/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Azas Tigor Nainggolan Buka Suara Soal Kritik PDIP dan PKS Atas Pengangkatannya jadi Komisaris LRT Jakarta

Dua anggota DPRD DKI mempertanyakan alasan Heru Budi angkat Azas Tigor Nainggolan sebagai komisaris LRT Jakarta.


Politikus PDIP Anggap Meme Puan Maharani Unggahan BEM UI Langgar Etika Akademik

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PDIP Anggap Meme Puan Maharani Unggahan BEM UI Langgar Etika Akademik

BEM UI mengkritik Ketua DPP PDIP itu dengan membuat meme Puan Maharani berbadan tikus.


Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan

3 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan

Puan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis berkaitan dengan pemenangan Pemilu 2024.