Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vaksin Halal Elite PDIP

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

NASIONAL
17 Mei 2022

Vaksin Halal Elite PDIP

Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 berlabel halal. Putusan yang diketuk pada 14 April 2022 itu merupakan respons atas gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Saat ini, merek vaksin yang sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia adalah Sinovac, Zifivax, Merah Putih, dan Sinopharm.

Gugatan YKMI ke Mahkamah Agung tentu saja menguntungkan produsen vaksin-vaksin halal itu. Salah satunya PT Jakarta Biopharmaceuticals Industry (Jbio), pembuat vaksin merek Zifivax di Indonesia. Perusahaan ini berkongsi dengan produsen vaksin asal Cina, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Jbio sudah berinvestasi Rp 500 miliar untuk membangun pabrik di Cikande, Serang.

Penelusuran Tempo menemukan bahwa salah satu pemegang saham Jbio merupakan PT Bio Lab Mitratama. Korporasi ini baru berdiri pada Februari 2021. Bio Lab menguasai 120 ribu lembar saham Jbio yang ekuivalen dengan Rp 120 miliar.

Dalam akta Bio Lab tercatat, tiga pemegang saham merupakan kerabat dan keluarga elite politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa saja mereka? Kami menelusurinya dan menjadi laporan utama edisi ini.

Meski sudah mengantongi sertifikat halal, vaksin Zifivax tak dipakai dalam program vaksin pemerintah. Direksi Jbio pun kali melobi pejabat Kementerian Kesehatan agar pemerintah membeli Zifivax. Namun pemerintah enggan menambah merek vaksin baru karena tak ingin membingungkan masyarakat.

Kekuatan politik pun bekerja. Desakan agar pemerintah memakai vaksin halal terus bergulir. Panitia Kerja Vaksinasi DPR, yang terbentuk pada Januari 2022, ikut mendesak pemerintah memakai vaksin berlabel halal sesuai putusan Mahkamah Agung. Bagaimana tarik menarik kepentingan politik dalam vaksinasi ini? Selamat membaca,

Raymundus Rikang
Redaktur

Elite PDIP di Vaksin Halal
Kerabat dan keluarga politisi PDI Perjuangan berada di balik satu merek vaksin Cina yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Ada desakan agar pemerintah memakai vaksin halal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Manuver Vaksin Halal
Gugatan agar pemerintah memakai vaksin halal terus bergulir. Salah satunya melalui gugatan hukum. Ada potensi mengarah ke merek tertentu.

Apa Pentingnya Vaksin Halal?
Wawancara dengan juru bicara Menteri Kesehatan dan penggugat pemerintah.

OPINI: Para Penangguk di Air Keruh
Bagaimana sebaiknya sikap pemerintah dalam urusan vaksin halal ini?

HUKUM

Modus WTP Bupati Bogor
KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin yang diduga hendak menyuap auditor BPK untuk mendapatkan status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Dari mana uangnya?

OPINI: Mencegah Suap WTP Berulang
Ada faktor pendorong dan penarik kepala daerah menyuap auditor BPK mendapatkan status WTP. Ada peran pemerintah pusat.

Tambang Ilegal Polisi Muda
Dia dikenal sebagai pedagang pakaian barang bekas. Ternyata menguasai tambang emas ilegal di Kalimantan Utara. Siapa dia?

Profil Polisi Muda Kaya
Bagaimana polisi di Kalimantan Utara ini punya tambang emas ilegal?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

15 menit lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.


PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

45 menit lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.  TEMO/Daniel A. Fajri
PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Menurut Rio, Heru Budi Hartono sudah berpengalaman selama dua tahun menjadi Pj Gubernur sejak awal dilantik 17 Oktober 2022.


Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

3 jam lalu

Mobil Toyota Camry diduga milik Harun Masiku, tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil itu kini terparkir di area Apartemen Thamrin Residences, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020. TEMPO/Rosseno Aji
Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

Dimana mobil Harun Masiku yang berhasil ditemukan oleh KPK dan diduga berisi dokumen penting?


Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Perekonomian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan tak menutup kemungkinan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Subianto bila terdapat kesamaan visi dan misi


Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

4 jam lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

PDIP merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal membentuk kabinet zaken untuk pemerintahan mendatang.


Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Presiden Jokowi tidak pantas duduki jabatan Wantimpres. Mengapa?


Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Hasto diperiksa selama lebih dari 4 jam soal kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

PDIP akan mengambil langkah hukum terhadap orang yang menipu lima kader mereka untuk menggugat kepemimpinan Megawati.


Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

21 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut KPK diskriminatif karena tak memeriksa Kaesang dalam dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.


Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

1 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Mereka melaporkan soal penyitaan ponsel oleh penyidik KPK saat Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

Ronny Talapessy mengatakan gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke PTUN Jakarta akan dicabut pagi ini


PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

1 hari lalu

Wawanto (kanan) bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita
PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

Kader DPC PDIP Kota Solo sebelumnya melaporkan FX Rudy ke Polresta Solo atas kasus dugaan pengancaman pembunuhan.