CekFakta #95 Sejarah Panjang Pemadaman Internet Myanmar

Reporter

Editor

Selasa, 9 Februari 2021 18:55 WIB

Tentara Myanmar terlihat di dalam Balai Kota di Yangon, Myanmar 1 Februari 2021. Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan militer akan menggelar pemilu baru segera setelah menyelesaikan implementasi status darurat. REUTERS/Stringer

Internet di Myanmar melambat di tengah peristiwa pemberontakan militer dan penahanan para pemimpin politik, termasuk Aung San Suu Kyi. Tiga hari berselang, militer juga memerintahkan pemblokiran sementara Facebook dan platform-platform lain miliknya. Bukan kali ini saja pembatasan internet terjadi di Myanmar. Sejak pertengahan 2019, internet di negara bagian Rakhine dan Chin diblokir lebih dari setahun lamanya.
Bermunculan sejumlah alat tes baru yang diklaim mampu mendeteksi Covid-19. Salah satu alat yang ramai diperbincangkan adalah GeNose C19, karena akan mulai dipakai di terminal dan stasiun. Sejumlah ahli khawatir deteksi dengan alat ini justru memperpanjang masalah klasik, yakni tes salah sasaran. Alat tes berbasis embusan napas ini juga dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi tidak ragu untuk bepergian.

Halo pembaca nawala Cek Fakta Tempo! Awal pekan ini, dunia dihebohkan dengan peristiwa pemberontakan militer dan penahanan para pemimpin politik yang terjadi di Myanmar. Di media sosial pun, muncul seruan solidaritas bagi warganet Myanmar karena, di tengah pemberontakan itu, akses internet di negaranya dibatasi. Pembatasan, bahkan pemblokiran internet, di Myanmar sebenarnya bukanlah barang baru. Sebelumnya, pemerintah memblokir internet selama lebih dari satu tahun di negara bagian Rakhine dan Chin.

Apakah Anda menerima nawala edisi 5 Februari 2021 ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Senin siang lalu, 1 Februari 2021, beberapa grup WhatsApp di ponsel saya ramai dengan bahasan soal kondisi terkini Myanmar. Menurut pesan dari sejumlah warga Myanmar yang diteruskan ke grup, kecepatan internet di sana mulai melambat, sementara jaringan telepon terputus. Melambatnya akses internet itu terjadi di tengah laporan soal adanya pemberontakan militer Myanmar dan penahanan para pemimpin politik, termasuk Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi adalah pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Partai ini menang dalam Pemilu Myanmar 2015, yang digelar secara terbuka untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Meski ketika itu menang telak, konstitusi Myanmar melarang Suu Kyi menjadi presiden karena ia memiliki anak yang berkewarganegaraan asing. Tapi ia dipandang secara luas sebagai pemimpin de facto Myanmar. Gelar resminya adalah penasihat negara. Sementara Presiden Myanmar dijabat oleh Win Myint, pembantu dekat Suu Kyi.

Pada 2020, NLD kembali memenangkan pemilu. Bahkan, partai ini mendapatkan lebih banyak suara ketimbang pada 2015. Namun, militer Myanmar yang masih memiliki pengaruh kuat membantah hasil itu. Mereka mengklaim telah terjadi penipuan pemilu. Pada hari pertama parlemen memasuki periode pemerintahan yang baru, di tanggal 1 Februari, militer menangkap Suu Kyi bersama para pemimpin politik lainnya. Militer pun mengumumkan keadaan darurat dan bakal memegang kekuasaan selama setahun penuh.

Data NetBlocks Internet Observatory, organisasi independen yang memantau kebebasan dan tata kelola internet, menunjukkan gangguan telekomunikasi di Myanmar dimulai pada Senin pagi sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Awalnya, koneksi internet turun menjadi sekitar 75 persen dari level biasanya. Sekitar pukul 08.00 waktu setempat, akses internet kembali turun menjadi 50 persen dari level biasanya. Belum jelas siapa yang memotong akses internet itu.

Namun, menurut NetBlocks, temuan awal mereka menunjukkan pemadaman itu merupakan “mekanisme gangguan yang diatur secara terpusat” dan sebagian besar ditargetkan pada layanan seluler. Meski begitu, beberapa layanan saluran tetap juga terkena dampaknya. NetBlocks mengatakan, pada Senin siang, akses internet telah dipulihkan sebagian, naik menjadi sekitar 75 persen dari level biasanya. Tapi masih banyak pengguna yang tetap offline dan “belum jelas apakah pemulihan ini akan dipertahankan”.

Tiga hari berselang, militer memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir sementara Facebook hingga 7 Februari malam. Pemerintah baru Myanmar ini menuduh Facebook berkontribusi terhadap ketidakstabilan di negara itu. Menurut NetBlocks, operator telekomunikasi milik negara MPT memblokir Facebook sekaligus platform lain miliknya, yakni Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Merespons hal ini, juru bicara Facebook berkata, “Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga warga Myanmar dapat berkomunikasi serta mengakses informasi penting.”

Bukan kali ini saja pembatasan internet terjadi di Myanmar. Pada pertengahan Juni 2019, pemadaman internet terjadi di negara bagian Rakhine dan Chin, di mana militer dan kelompok bersenjata berkonflik. Layanan internet di kedua negara bagian itu baru dipulihkan lebih dari setahun kemudian, pada Agustus 2020. Namun, Direktur Jenderal Departemen Komunikasi Myanmar U Myo Swe berkata, “Meskipun kami telah mencabut larangan layanan internet, kami harus berhati-hati terhadap teroris yang mencoba menggunakan internet untuk melancarkan serangan. Jadi, masih akan ada beberapa pembatasan di beberapa wilayah.”

Warga Myanmar di Thailand menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok pasca kudeta militer Myanmar, pada 1 Februari 2021. REUTERS/Athit Perawongmetha

Pemerintah Myanmar menggunakan Pasal 77 Undang-Undang Telekomunikasi Myanmar, yang disahkan pada 2013, sebagai dasar untuk memutus telekomunikasi selama keadaan darurat nasional. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyerukan agar UU tersebut diamandemen untuk melindungi kebebasan berekspresi. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa informasi tentang Covid-19 juga dibatasi di beberapa wilayah, akibat pemadaman internet pada 2020.

Freedom House, lembaga non-partisan yang memperjuangkan demokrasi secara global, memberi Myanmar skor 36 dari 100 dalam laporannya soal kebebasan internet, Freedom on the Net, pada 2019. Menurut laporan ini, pemerintah Myanmar terus-menerus menyerang kebebasan berekspresi secara online. Militer maupun partai yang berkuasa terus memanipulasi konten daring. Warga pun ragu-ragu untuk membahas topik sensitif seperti gender, kelompok etnis Rohingya, atau konflik di negara bagian Rakhine, Shan, dan Kachin.

Yang mengkhawatirkan, beberapa individu yang mengkritik pemerintah lewat media sosial harus menghadapi tuntutan, bahkan hukuman penjara, berdasarkan berbagai undang-undang, termasuk UU Telekomunikasi. Myanmar memang sudah mulai bergeser dari pemerintahan yang dikuasai militer ke sistem demokrasi. Tapi menurut laporan itu, negara ini gagal untuk menegakkan hak asasi manusia atau menciptakan keamanan di daerah yang sarat konflik. Militer mempertahankan pengaruhnya yang kuat dalam politik.

Myanmar tidak sendirian dalam daftar negara yang mendapatkan nilai merah soal kebebasan internet. Menurut laporan Axios, ada 35 negara yang pernah membatasi akses internet atau platform media sosial setidaknya sekali sepanjang 2019. Umumnya, pihak berwenang menggunakan pemadaman internet ini untuk mengurangi atau mencegah kerusuhan, atau juga menyembunyikan hal tersebut dari pantauan publik. Pemblokiran sangat umum terjadi di tengah pemilu di Afrika, yang terakhir di Uganda. NetBlocks juga melaporkan gangguan di beberapa kota di Rusia saat meluasnya protes terhadap penahanan Alexei Navalny baru-baru ini.

Tren pemblokiran internet oleh pemerintah sebuah negara ini berawal sekitar sepuluh tahun yang lalu. Menurut laporan Fortune, ketika itu, pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Presiden Hosni Mubarak memerintahkan pemadaman internet secara nasional untuk menghalangi protes pro-demokrasi. Langkah itu menjadi bumerang. Pemblokiran tersebut mendorong lebih banyak orang yang ke luar rumah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika massa yang lebih besar turun ke jalanan kota, meledak apa yang disebut sebagai Arab Spring, yakni gerakan yang pada akhirnya memaksa Mubarak mundur.

Manuver luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Mesir ini pun diadopsi dengan penuh semangat, dan jauh lebih sukses, oleh rezim represif lainnya, kata Doug Madory, direktur analisis internet di observatorium jaringan teknologi dan informasi Kentik. Menurut kelompok nirlaba Access Now, tren pemadaman internet yang dilakukan oleh pemerintah tengah meningkat. Pada 2019, pemblokiran terjadi sebanyak 213 kali, di mana pada 2018 mencapai 196 pemadaman.

Internet diciptakan untuk mendemokratisasi informasi. Namun, menurut penulis senior Axios, Dave Lawler dan Sara Fischer, pembatasan internet saat ini menjadi salah satu senjata yang paling kuat yang para otokrat untuk membungkam para pembangkang dan mempertahankan kekuasaan. Pemerintah Ethiopia misalnya, berulang kali melakukan pembatasan internet ketika muncul demontrasi, sehingga sangat berdampak terhadap ketersediaan informasi yang dapat diandalkan tentang peristiwa tersebut.

Lawler dan Fischer mengatakan pihak berwenang sering berdalih pemblokiran dilakukan untuk menghentikan penyebaran disinformasi. Tapi pembatasan internet lebih kerap didorong oleh keinginan untuk mengontrol narasi dan mencegah informasi yang tidak menguntungkan berkembang biak. Lawler dan Fischer berujar, “Sensor internet oleh pemerintah atau pasukan militer adalah salah satu sinyal paling jelas bahwa demokrasi sedang diuji.”

ALAT TES COVID-19 BARU, EFEKTIFKAH?

Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

Dalam satu bulan terakhir, bermunculan sejumlah alat tes yang diklaim mampu mendeteksi virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV-2. Alat-alat itu diharapkan bisa menjadi opsi lain dari tes cepat (rapid test) dan tes polymerase chain reaction (PCR). Salah satu alat yang ramai diperbincangkan adalah GeNose C19. Tapi sejumlah ahli khawatir adanya alat tes berbasis embusan napas ini justru membuat masyarakat tidak ragu untuk bepergian. Ditambah lagi, tersebar misinformasi di media sosial yang mengklaim bahwa GeNose dapat mendeteksi Covid-19 dalam waktu 10 detik dengan tingkat akurasi hingga 99 persen.

Alat pengetesan Covid-19 GeNose C19 yang dipergunakan calon penumpang di Stasiun Senen, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. TEMPO/Subekti.

- GeNose adalah alat pendeteksi Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada yang didanai oleh Badan Intelijen Negara serta Kementerian Riset dan Teknologi. Alat ini sudah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. GeNose disebut mampu mengidentifikasi SARS-CoV-2 dengan mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama napas. Tingkat akurasi GeNose diklaim mencapai 97 persen. GeNose juga disebut bisa mendeteksi Covid-19 dalam waktu kurang dari 2 menit.

Scroll Untuk Melanjutkan

- Kementerian Perhubungan berencana memakai GeNose di terminal dan stasiun. Rencana ini telah mengantongi restu dari Satgas Penanganan Covid-19. Namun, menurut beberapa ahli, rencana tersebut hanya akan memperpanjang masalah klasik, yakni tes salah sasaran. “Bila ditambah lagi GeNose, ini akan menambah kekhawatiran Menteri Kesehatan, di mana sasaran penanganan dan pengetesan tidak tepat sasaran dan tidak efektif,” kata Anggota Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra.

- Hermawan mengingatkan, meski akurasi GeNose tampak tinggi, alat ini baru efektif jika individu yang dites memenuhi beberapa syarat, salah satunya tidak merokok atau mengkonsumsi makanan yang berbau menyengat beberapa waktu sebelumnya. Jika dipakai untuk skrining populasi yang luas, hampir bisa dipastikan akan ada banyak hasil yang keliru karena pasti tidak semua orang memenuhi syarat itu. Selain itu, Hermawan khawatir alat ini justru membuat masyarakat tidak ragu bepergian ke luar kota.

- Merujuk pada registri studi peneliti GeNose, menurut NIHR Felow dari Department of Biostatistics and Health Informatics King’s College London Ihsan Fadilah, desain penelitian GeNose untuk penapisan Covid-19 di komunitas tidak representatif. Jika tujuannya untuk penapisan, seharusnya yang menjadi subjek penelitian adalah kontak erat atau suspek Covid-19 di masyarakat. Sementara dalam fase 1, peneliti menggunakan 43 subjek positif Covid-19 dan 40 subjek negatif Covid-19.

- Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro berencana mengganti tes Covid-19 bermetode swab atau usap dengan metode saliva. Sejumlah lembaga kini tengah melakukan penelitian terhadap metode tersebut. Metode saliva merupakan tes spesimen SARS-CoV-2 lewat air liur, berbeda dengan swab yang memerlukan cairan dari permukaan tonsil atau dinding posterior faring. Menurut Bambang, metode saliva tidak memerlukan ekstraksi atau pemurnian asam nukleat atau RNA virus sehingga diklaim lebih cepat dan nyaman daripada tes swab.

- Meskipun begitu, sensitivitas tes Covid-19 dengan metode saliva 3,4 poin persentase lebih rendah dibandingkan dengan swab nasofaring. Di antara orang-orang yang sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19, sensitivitas dengan metode saliva 1,5 poin persentase lebih tinggi ketimbang dengan swab nasofaring. Sementara di antara orang-orang tanpa diagnosis Covid-19 sebelumnya, sensitivitas metode saliva lebih tinggi 7,9 poin persentase daripada swab nasofaring. Metode ini disebut bisa menjadi alternatif yang lebih murah ketimbang tes usap.

WAKTUNYA TRIVIA!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

- Reporter Defense News, Joe Gould, bercerita tentang bagaimana identitasnya diretas untuk membuat meme yang berisi konspirasi bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang baru berencana mengalihkan sistem pertahanan AS ke Cina. Gould menerima puluhan e-mail yang menanyakan apakah meme yang menampilkan artikel dengan byline-nya di Telegram itu benar-benar ditulis olehnya. Meme ini pun dengan cepat menyebar di platform yang lebih besar, seperti Facebook.

- Survei perusahaan keamanan siber Kaspersky menemukan sekitar 76 persen pengguna internet di Asia Tenggara mendapatkan berita dari platform media sosial. Tapi dalam survei yang digelar pada November 2020 itu, terungkap pula bahwa hampir 18 persen responden mengaku telah berbagi berita sebelum memverifikasi kebenarannya. Terdapat 28 persen responden yang termasuk Gen Z melakukan hal itu. Sementara Gen X mencapai 21 persen, boomers 19 persen, dan milenial 16 persen.

- Pada 1 Februari 2021, Twitter memblokir sementara akun-akun yang kritis terhadap pemerintah India. Akun-akun yang diblokir atas perintah dari pemerintah India itu termasuk akun milik aktivis, komentator politik, bintang film populer, dan majalah jurnalisme investigasi terkemuka Caravan. Semua akun memiliki satu kesamaan, yakni melontarkan kritik terhadap Perdana Menteri India Narendra Modi. Twitter memulihkan akun-akun tersebut sekitar 6 jam kemudian.

- Bos Apple Tim Cook menghubungkan model bisnis Facebook, yang memakai data untuk menayangkan iklan tertarget, dengan konsekuensi di dunia nyata seperti kekerasan atau penurunan kepercayaan publik terhadap vaksin. Pidato Cook dalam konferensi terkait privasi data di Swiss itu tidak menyebut nama Facebook. Tapi perusahaan milik Mark Zuckerberg ini terlihat jelas menjadi sasaran Cook. Hubungan kedua perusahaan ini tengah memanas karena fitur baru iPhone yang disebut App Tracking Transparency.

- Beberapa hari usai pidato Cook, Facebook mengumumkan sedang menguji notifikasi yang memberi tahu pengguna iPhone tentang cara perusahaan menggunakan data mereka untuk menargetkan iklan yang dipersonalisasi kepada mereka. Pengujian ini dilakukan terkait dengan perubahan yang akan diambil Apple terkait pengaturan privasinya. Perubahan tersebut dianggap bakal mempersulit Facebook atau platform lainnya dalam mengumpulkan data pengguna Apple untuk penargetan iklan.

- Beberapa hari sebelum Natal 2020, Google menerbitkan sebuah unggahan di blognya yang berisi pengumuman bahwa mereka akan memperluas jaringan cloud-nya di Chili, Jerman, dan Arab Saudi. Unggahan ini menyiratkan bahwa perusahaan aplikasi kamera ponsel Snap akan menjadi salah satu klien utamanya dalam bisnis cloud perusahaan di Arab Saudi. Hal ini memicu berbagai kritik, yang khawatir Snap bakal membahayakan data pengguna. Ternyata pernyataan Google itu tidak benar.

PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

Informasi palsu terkait status yang dibuat oleh WhatsApp di platformnya viral dalam beberapa hari terakhir. Klaim itu terdapat dalam gambar tangkapan layar unggahan di Facebook yang menyebut status WhatsApp tersebut merupakan scammer atau teknik penipuan untuk mencuri data akun bank dan data pribadi pengguna. Klaim ini dilengkapi dengan gambar tangkapan layar status akun WhatsApp yang terverifikasi serta video berita terkait WhatsApp.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook BodoAmat yang memuat klaim keliru terkait status dari akun resmi WhatsApp.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu keliru. Status tersebut berasal dari akun resmi WhatsApp. Status ini berisi penjelasan WhatsApp tentang kebijakan privasinya. WhatsApp memutuskan untuk mulai menghadirkan informasi melalui status untuk membantu pengguna mendapatkan fakta langsung dari WhatsApp soal pembaruan kebijakan mereka. Kebijakan ini diambil karena belakangan beredar misinformasi terkait pembaruan kebijakan privasi WhatsApp. Video berita yang digunakan untuk melengkapi klaim itu pun tidak terkait dengan status WhatsApp. Video ini memberitakan penipuan yang membajak akun WhatsApp dengan memperdaya pengguna untuk membagikan kode verifikasi enam digit.

Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram